wisata 4

yaitu  

usaha  membangun pengetahuan tentang peristiwa atau 

fakta yang berkaitan dengan warga  dan budayanya 

yang pernah terjadi dalam warga .

Dalam konteks peninggalan sejarah peradaban insitu inilah PaEni (2008) menjelaskan bahwa benda cagar 

budaya yaitu  aset kekayaan budaya bangsa yang 

penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan 

sejarah, ilmu pengetahuan, serta kebudayaan itu 

sendiri, sehingga perlu dilestarikan (dilindungi, 

dikembangkan, hingga dimanfaatkan) dan menjadi 

subjek dalam pembangunan kebudayaan nasional untuk 

membangkitkan dan memupuk kesadaran terhadap 

pentingnya jati diri bangsa dan kepentingan nasional yang lain. Benda budaya memiliki fungsi dan bermakna 

penting sebagai bukti sejarah karena mengandung nilainilai inspiratif yang mencerminkan tingginya nilai budaya 

dan dapat dimanfaatkan sebagai pencitraan kehidupan 

berbangsa, yaitu sebagai kebanggaan kebudayaan 

nasional danlandasan pengembangan jati diri bangsa. 

Untuk menentukan benda tinggalan sejarah kebudayaan 

yang bernilai penting dan berpeluang dijadikan sebagai 

benda cagar budaya perlu dilakukan penilaian dan kajian 

melalui lembaga kepakaran. usaha  pelestarian terhadap 

benda cagar budaya dilakukan melalui ketentuanketentuan dalam pelbagai prinsip pelindungan, 

pengembangan, dan pemanfaatan yang, setidaknya, 

berdasarkan pada UndangUndang No. 11 tahun 2010 

tentang Cagar Budaya. Pemahaman mengenai sejarah 

peradaban sebagaimana dijelaskan sebelumnya sangat 

erat kaitannya dengan realita warga  dan kebudayaan 

bangsa negara kita  di masa sekarang. Selanjutnya mengenai 

sosio-kultural bangsa negara kita , premis bahwa karakter 

setiap kebudayaan itu bersifat partikular, tumbuh dalam 

lingkup area  yang relatif “kecil” atau terbatas, dan oleh 

karenanya kecil kemungkinan untuk terjadi homogenisasi, 

itu benar adanya. Kendati demikian, tidak bisa dimungkiri 

juga bahwa kebudayaan satu dengan yang lain dapat saling 

mempengaruhi, bertukar atau “saling meminjamkan” 

unsur-unsurnya, sehingga dalam proses yang demikian 

itu dapat melahirkan apa yang disebut sebagai akulturasi 

maupun asimilasi budaya, yang secara kasat mata dapat 

disaksikan berbagai gejalanya dari masa lalu sampai saat 

ini, seperti kisah-kisah dan penokohan wayang Jawa 

yang erat hubungannya dengan tradisi bangsa India di 

Asia Selatan, hingga globalisasi bahasa, gaya hidup, dan fesyen pada warga  perkotaan di masa kini. Gejalagejala yang demikian itu dapat dibuktikan dan ditelusuri 

lebih jauh dengan melihat lansekap kebudayaan bangsa 

negara kita , dulu dan sekarang.

Lebih lanjut, secara sosiologis kekayaan bangsa ini 

secara kultural itulah yang dapat dijadikan sebuah potensi 

tersendiri bagi bangsa negara kita  jika dibandingkan 

dengan negara-negara lain di dunia. Potensi sosio-kultural 

bangsa negara kita  yang khas ini ketika dijabarkan lebih 

lanjut secara terperinci, setidaknya ada beberapa 

hal yang yaitu  lansekap kebudayaan nasional 

secara umum, yaitu: (1) keanekaragaman kearifan lokal, 

(2) keanekaragaman bahasa, (3) keanekaragaman seni, (4) 

keaneka-ragaman warisan budaya, (5) keanekaragaman 

religi, (6) keanekaragaman falsafah hidup, dan (7) budaya 

nasional dan globalisasi. Ketujuh ragam potensi itu 

yaitu  intisari yang termanifestasi dalam tiap-tiap 

diri pada ratusan etnis, subetnis tempatan (lokal), dan juga 

pada warga  perkotaan yang telah termodernisasi di 

seantero Nusantara.

6. Pengembangan Karakter Bangsa

Lansekap karakter bangsa yang yaitu  ciri bangsa 

negara kita  jika dipandang dari aspek-aspek sosial 

setidaknya memiliki tiga elemen atau unsur sebagai halhal strategis, yaitu: (1) pluralitas dalam warga , (2) 

pluralitas institusi sosial, dan (3) pluralitas pola adaptasi 

(atau sistem ekonomi). Ketiga unsur ini yaitu  

sebuah fakta sosial, yang telah ada sebelum munculnya 

negera negara kita  sebagai kesatuan politik. Berbagai 

fakta sosial ini tidak terlepas dari realita sosial yang 

sebenarnya juga yaitu  posisi strategis bagi bangsa negara kita , yakni bahwa secara kuantitas atau dengan 

jumlah penduduk sekitar 231 juta jiwa, yang mana 

total populasi warga  negara kita  menempati posisi 

keempat i dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. 

Sehubungan dengan total populasi itu, maka secara 

sosiologis warga  negara kita  terbentuk ke dalam 

realitas sosial dan kultural yang khas. Artinya, bahwa 

keberagaman atau kemajemukan dalam warga  

sangat kentara dalam kehidupan sehari-hari dan terbagi 

ke dalam kategori-kategori sosial tertentu, yaitu berupa 

kelompok, golongan, lapisan, relasi, hingga jejaring 

sosial. Kategorisasi sosial semacam ini bisa kita tengarai 

lebih lanjut dan lebih menukik ke dalam dengan melihat 

pada sistem sosial yang berlaku di sana, seperti adanya 

berbagai pranatapranata sosial berupa perangkat nilai, 

kepercayaan, pandangan hidup, norma, dan aturan-aturan. 

Norma-norma atau tata-aturan yang disepakati dan ditaati 

bersama dan biasanya telah ditetapkan terlebih dahulu 

dalam kelompok-kelompok maupun melalui organisasiorganisasi atau institusi-institusi sosial sebagaimana telah 

disinggung sebelumnya. Mengenai sistem sosial yang 

berlaku ini biasanya mewujud dalam lingkup keluarga, 

kampung, desa, hingga kelompok sosial yang lebih luas, 

yaitu negara. Dalam konteks pembangunan nasional 

kebudayaan, keberagaman atau pluralitas sosial yang 

demikian itu tentu saja dapat menjadi modal penting.D. Paham Negara Kesejahteraan dalam Pengaturan 

Kepariwisataan di negara kita 

1. Pewadahan dalam Konstitusi

Paham sosialis yang berkembang pada abad ke-19 

memunculkan gagasan tentang negara kesejahteraan 

sebagai simbol perlawanan terhadap penjajah yang 

Kapitalis-Liberalis. Sistem kapitalis sangat mengagungkan 

produksi sebagai kekuatan dalam menentukan 

kompetisi.119 Dalam sistem ini pemodal-pemodal besar 

memiliki kekuasaan atas kebijakan perekonomian di dalam 

suatu negara. Pada beberapa kasus, kapitalis melahirkan 

monopoli perdagangan. 

Paham negara kesejahteraan (welfare state) menjadi 

“penawar” dalam menghadapi sistem kapitalis yang 

berkembang semakin pesat.120 Tidak mengherankan 

jika sejarah mencatat bahwa paham negara 

kesejahteraan justru lahir dan berkembang dari negaranegara kapitalis yang kuat dominasi individualisme dan 

produksi, seperti Inggris dan Prancis.121 Program dari 

119 Ariza Fuadi, “Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Pandangan 

Islam dan Kapitalisme,” Jurnal Ekonomi Syariah negara kita  5, no. 5 

(2015): 14.

120 Duco Bannink dan Marcel Hoogenboom, “Hidden change: disaggregation 

of welfare state regimes for greater insight into welfare state change,” 

Journal of European Social Policy 17, no. 1 (2007): 19–32.

121 Ahmad Dahlan dan Irfaan Santoso, “Menggaas Negara Kesejahteraan,” 

Jurnal el-Jizya 2, no. 1 (2014): 1–22. Di Inggris, implementasi paham 

negara kesejahteraan bermula dari kebijakan atas kesehatan yang 

digagas oleh William Henry Beveridge sehingga berdiri British National 

Health Service. Di Jerman, negara kesejahteraan lazim dikenal dengan 

wohlfahrstat, bermula dari gagasan Otto von Bismarc membentuk 

sistem asuransi sosial. Di Prancis, dikenal kebijakan solidarity and 

insertion yang menekankan pada sikap saling menguntungkan dan 

saling membantu. Negara kesejahteraan yang konon paling ideal yakni 

Swedia, Gunnar Myrdal menggagas kebijakan terkait standar gizi dan 

full employment. Diskusi lebih lanjut, lihat Ahmad Dahlan, “Krisis negara kesejahteraan ini bertujuan untuk mengangkat 

kondisi warga negara yang lemah agar tetap bertahan 

hidup dan menikmati kesejahteraan warga  

kapitalis.122 Negara kesejahteraan yang dipraktekkan 

di Eropa dan AS yaitu  bentuk perlindungan dari 

negara terhadap warga  kelompok miskin, penderita 

cacat fisik serta pengangguran agar tidak tergilas oleh 

mesin kapitalisme.123 Khusus di Eropa, perlindungan 

negara ini dikonkretkan dengan berbagai program 

jaminan sosial baru seperti program pensiun, program 

jaminan orang cacat dan santunan bagi pengangguran.124

Negara kesejahteraan atau welfare state yaitu suatu 

negara yang memberikan tunjangan jaminan sosial 

(social security benefits) yang luas seperti pelayanan 

kesehatan negara, pensiun negara, tunjangan sakit 

dan pengangguran, dan lain sebagainya.125 Kamus 

Besar Bahasa negara kita  memberikan definisi negara 

kesejahteraan negara yaitu  “negara yang mengusahakan 

kesejahteraan rakyat dengan mengatasi anarki produksi 

dan krisis ekonomi, meningkatkan jaminan hidup 

warga dengan memberantas pengangguran”.126 Negara 

kesejahteraan juga di definisikan sebagai model idealpembangunan yang fokus pada optimalisasi peran negara 

dalam memberikan pelayanan sosial kepada warga negara 

secara universal dan komprehensif.127

Pada perkembangannya, paham negara kesejahteraan 

ini dianut oleh negara modern, maju dan berkembang. 

Setelah Perang Dunia II, negara baru terutama di Asia 

memiliki obsesi membangun negara kesejahteraan, 

seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura, telah cukup 

berhasil membangun negara kesejahteraannya.128

Menurut Pierson, 

“Kata kesejahteraan (welfare) di dalamnya 

paling tidak mengandung tiga subklasifikasi, 

yakni: (1) Social welfare, yang mengacu kepada 

penerimaan kolektif kesejahteraan; (2) Economic

welfare, yang mengacu kepada jaminan 

keamanan melalui pasar atau ekonomi formal; 

dan (3) State welfare, yang mengacu kepada 

jaminan pelayanan kesejahteraan sosial melalui 

agen dari negara. Negara Kesejahteraan (welfare 

state) secara singkat didefinisikan sebagai suatu 

negara dimana pemerintahan negara dianggap 

bertanggung jawab dalam menjamin standar 

kesejahteraan hidup minimum bagi setiap 

warga negaranya”.129

Negara kesejahteraan yaitu  strategi 

memberikan peran lebih besar kepada negara dalam 

menyelenggarakan sistem jaminan sosial (social security).130 Kati , turner jeanSistem jaminan sosial yang 

diberikan disusun secara terencana, terlembaga dan 

berkesinambungan. ada tiga sumber struktural 

welfare state, Pertama, kebijakan institusi ditujukan pada 

usaha  menciptakan warga  pekerja. Kedua, niat atau 

keinginan dari otoritas yang berkuasa untuk mendorong 

solidaritas nasional bersama-sama meningkatkan 

kesejahteraan sosial. Ketiga, skema yang jelas mengenai 

kesejahteraan sebagai bentuk jaminan sosial untuk 

mewujudkan kesejahteraan warga .131

Di awal kemerdekaan, negara kita  juga menegaskan 

diri sebagai negara yang menganut paham negara 

kesejahteraan sebagai implementasi dari negara hukum. 

Pendiri bangsa menganggap bahwa bentuk negara 

kesejahteraan yaitu  pilihan tepat. Gagasan 

mengenai negara kesejahteraan dalam konteks negara kita  

ini dituangkan dalam rumusan sila kelima Pancasila 

“Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat negara kita ”. Pancasila 

yaitu  dasar negara dan sumber dari segala sumber 

hukum dalam tata hukum negara kita , sehingga semua 

rumusan dalam Pancasila harus dipedomani dalam 

penyusunan kebijakan.

Negara modern yaitu  personifikasi dari tata hukum 

yang kemudian disebut sebagai negara hukum.132 Negarakesejahteraan yaitu  kelompok negara hukum 

materiil. negara kita  yaitu  “Negara Kesejahteraan” 

(walvaarstaat) dan bukan “Negara Penjaga Malam” 

(nachtwachterstaat). Moh. Hatta memakai istilah 

“Negara Pengurus”.133

Soekarno memandang bahwa keadaan kapitalisme 

Eropa berbeda dengan kapitalisme di negara kita . 

Kapitalisme Eropa terfokus pada kepabrikan dan industrial 

yang menghasilkan kaum protelar yang tidak memiliki alat 

produksi, sedang negara kita  terfokus pada perkebunan 

yang menghasilkan kaum petani yang melarat yang tidak 

bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.134

negara kita  mencoba membangun sistem ideal untuk 

memberikan jaminan kesejahteraan sosial kepada warga 

negara. Salah satunya dengan ratifikasi Deklarasi Universal 

Hak Asasi Manusia oleh PBB (1948) yang pada Pasal 22 dan 

Pasal 25 mengatur mengenai jaminan sosial.135 Pembukaan 

UUD 1945 menuangkan komitmen atas paham negara 

kesejahteraan ini, “Pemerintah melindungi segenap bangsa 

dan seluruh tumpah darah dan memajukan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. UUD 1945 

sebelum amandemen mengatur kesejahteraan sosial 

dalam Bab XIV yang didalamnya memuat Pasal 33 tentang 

sistem perekonomian dan Pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak 

telantar) serta sistem jaminan sosial.136 Artinya, platform 

sistem perekonomian dan sistem sosial di negara kita  

yaitu  kesejahteraan sosial. Dalam berbagai literatur 

disebutkan bahwa sejatinya negara kita  menganut model 

“Negara Kesejahteraan Partisipatif” (participatory welfare 

state) atau dikenal dengan istilah Pluralisme Kesejahteraan 

atau welfare pluralism. Model ini menekankan kewajiban 

negara dalam memberikan jaminan sosial, dan 

pelibatan warga  untuk berpartisipasi mewujudkan 

kesejahteraan sosial yang merata. 

Konstitusi pasca amandemen menegaskan kembali 

tentang negara kesejahteraan. ini dapat 

dicermati dalam tambahan ketentuan-ketentuan sosial 

ekonomi, yakni terakomodirnya ketiga konsep rezim 

negara kesejahteraan. Yakni residual welfare state, universal 

welfare state, social insurance welfare state.137

 Pertama, 

konsep residual welfare state tertuang dalam Pasal 34 

ayat (1), kedua, konsep universal welfare state tertuang 

dalam Pasal 27 ayat (2) yang mengatur mengenai 

ketenagakerjaan yakni bahwa setiap warga negara berhak 

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pasal 28H 

menuangkan kebijakan sosial berupa jaminan sosial, 

Pasal 31 yang memetakan kebijakan pendidikan bahwa 

Pemerintah mengusahakan satu pendidikan nasional bagi 

semua warga negara dan wajib membiayainya, Pasal 33 

mengenai kebijakan ekonomi dan Pasal 34 ayat (2) (3), (4). Ketiga, konsep social insurance welfare state yang tertuang 

pada Pasal 28C ayat (2). Pada Pasal 34 ayat (2) dan ayat 

(3). Pada Pasal 34 ayat (2) muncul klausula mengenai 

sistem jaminan sosial (social security system). Sistem ini 

sudah terlembaga dengan baik di negara-negara Eropa 

Barat dan Amerika Utara. Kekuatan sistem ini terketak 

pada iuran jaminan sosial yang yaitu  faktor utama 

terlaksananya Pasal 34 ayat (1) mengenai pemeliharaan 

fakir miskin dan anak terlantar oleh negara. 

E. Negara Kesejahteraan dalam Formulasi 

Peraturan dan Kebijakan Kepariwisataan

a. Masa Hindia Belanda Hingga Orde Lama

Industri pariwisata dimulai pada masa Hindia Belanda.138

Pariwisata di Hindia Belanda yaitu  suatu gagasan 

dari para individu dan sekelompok individu yang diawali 

dengan kegiatan perjalanan mengunjungi tempat lain di 

luar tempat tinggalnya.139 Cikal bakal pariwisata di Hindia 

Belanda yaitu kegiatan perjalanan yang dilakukan suatu 

perkumpulan olahraga dan gaya hidup (sepeda dan 

motor), perkumpulan sosial warga  dan komersial, 

serta perseorangan. Orang-orang yang menjadi perintis 

pariwisata di Hindia Belanda seperti pendeta Marius 

Buys, wartawan Karel Zaalberg, profesional bidang 

perhotelan Johan Martinus Gantvoort, pegawai negeri 

Louis Constant Westenenk, dan militer yang kemudian 

menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda J.B. van 

Heutsz.140 Pada masa ini tepatnya pada tahun 1908 

terbentuk asosiasi bernama Vereeniging Toeristenverkeer 

in Nederlandsch Indie yang mengatur lalu lintas pariwisata. 

Kemudian pada tahun 1910 terbentuklah Vereeneging 

Toeristen Verkeer (VTV) yang yaitu  biro pariwisata 

pertama di negara kita .141

Pada 1907, Konsul Belanda di Kobe, Jepang, J. 

Barendrecht mengirim surat kepada Gubernur Jenderal 

Hindia Belanda J.B. van Heutsz mengusulkan agar 

pemerintah Hindia Belanda meniru Kihinkai dalam 

mengelola pariwisata. Sebelumnya, pada 1905, Karel 

Zaalberg, redaktur Bataviaasch Nieuwsblad menuliskan 

pendapatnya tentang pariwisata yang menurutnya 

jika dikelola dengan baik dapat menjadi potensi 

pemasukan besar bagi pemerintah Hindia Belanda. J.M. 

Gantvoort, direktur Hotel des Indes, juga mengusulkan 

soal promosi pariwisata di Hindia Belanda. Akhirnya, 

pada 13 April 1908, didirikan Perhimpunan Pariwisata 

(Vereeniging Toeristenverkeer atau VTV) di Batavia. 

Sebagai perhimpunan pertama di Hindia Belanda, 

pendirian VTV bertujuan untuk mengembangkan 

vreemdelingenverkeer (lalu lintas orang asing) di 

Hindia Belanda. Struktur organisasi VTV mirip dengan 

Kihinkai, khususnya dalam bentuk perhimpunan yang 

terdiri dari para pengusaha dan inisiatif pihak swasta. 

Seperti Kihinkai, para anggotanya terdiri dari pihak swasta, seperti perusahaan pelayaran, perhotelan, dan 

perbankan. Pemerintah menempatkan wakilnya dalam 

susunan pengurus VTV. Untuk mendukung kegiatannya, 

VTV memiliki jaringan yang luas baik di dalam maupun 

di luar negeri. Di dalam negeri, VTV membuka kantor 

cabang di Surabaya, Semarang, Padang, dan Medan, 

serta perwakilan di Surakarta, Yogyakarta, Kedu, 

Singapura, Amsterdam, Hongkong, dan Shanghai. 

Pada periode berikutnya, VTV juga memiliki perwakilan 

baru di Amerika, Australia, dan Afrika. Selain itu, usaha  

lain yang juga dilakukan yaitu  menjalin kerjasama 

dengan organisasi sejenis dan lainnya di Belanda 

guna mempromosikan pariwisata di Hindia Belanda. 

Kemunculan VTV turut mendorong menculnya berbagai 

organisasi pariwisata di tingkat lokal, seperti di Padang, 

Bandung, Magelang, Malang, Lawang, Yogyakarta, dan 

Batavia. Dengan demikian, menurut Achmad, para pelaku 

yang berperan sebagai penggerak pariwisata di Hindia 

Belanda yaitu  warga , swasta, dan pemerintah.

Pendudukan Jepang memicu kegiatan 

pariwisata di negara kita  terhenti. Geliat pariwisata 

kembali dirasakan tahun 1955, pada tahun ini 

terjadi banyak perisitiwa yang mempengaruhi 

perkembangan kepariwisataan di negara kita . Pada 

tahun yang sama dibentuk Direktorat Pariwisata dalam 

lingkungan Kementerian Perhubungan. Pada masa 

Orde Lama, pembangunan ekonomi berdasarkan 

pada Pembangunan Nasional Semesta Delapan Tahun 

1961-1969 yang ditetapkan melalui Ketetapan MPRS 

Republik negara kita  No. II/MPRS/1960 Tentang GarisGaris Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta 

Berencana Tahapan Pertama 1061- 1969. Pada masaitu, pembangunan pariwisata belum menjadi perhatian 

pemerintah. Fokus pemerintah pada pada saat itu masih 

pada pembangunan dan pembenahan perekonomian 

nasional sehingga mampu berdiri sendiri. Pembangunan 

diprioritaskan pada bidang pertanian dan meletakkan 

dasar-dasar bagi industrialisasi terutama industri dasar 

dan industri berat. 

b. Masa Orde Baru

Memasuki era Orde Baru kondisi sosial, ekonomi 

dan politik secara bertahap mulai tertata. Pembangunan 

nasional pada masa itu mengacu pada Garis-garis 

Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan oleh 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). GBHN pada 

dasarnya memuat Pola Umum Pembangunan Jangka 

Panjang yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai 

pelaksanaan pembangunan Nasional untuk masa 25 

tahun, yaitu selama terlaksananya Pembangunan Lima 

Tahun (PELITA) I sampai dengan V. Di masa Orde Baru 

pembangunan pariwisata mulai mendapat perhatian 

pemerintah yang ditandai dengan dituangkannya 

kebijakan pembangunan kepariwisatan di dalam 

Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun pertama 

yang dimulai tahun 1967/68 dan berakhir pada tahun 

1998/99. Pembangungan Jangka Panjang ini 

kemudian dijabarkan ke dalam rencana lima tahunan 

yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima 

Tahun (Repelita Pertama-Repelita Keenam).

Kebijakan pembangunan kepariwisataan dalam 

Repelita Pertama (1969/70-1973/74) tidak dilakukan 

secara menyeluruh dan bersamaan melainkan melalui 

pentahapan dengan berbasis pada pengembangan area . Tahap pertama difokuskan pada area  

negara kita  bagian Tengah dan berpusat di pulau Bali. Hal 

ini bukan berarti kegiatan pembangunan kepariwisataan 

di daerah lain tidak mendapat perhatian pemerintah. 

Pembangunan kepariwisataan tetap diarahkan untuk 

semua area  negara kita , namun akan dilakukan secara 

bertahap dengan memanfaatkan pulau Bali sebagai 

titik tolak pengembangan kepariwisataan di pulaupulau 

lainnya di negara kita , mengingat pulau Bali sudah 

terkenal di seluruh dunia sebagai destinasi pariwisata 

yang menarik baik dari segi budaya maupun alamnya. 

Kemudian tahap kedua, difokuskan di negara kita  Bagian 

Barat dan berpusat di Medan.

Selanjutnya, dalam usaha  meningkatkan 

pelayanan kepada wisatawan, pada tahun 1969 dibentuk 

“Tourist Information Center” terutama di Bali dan Jakarta. 

Sementara untuk memudahkan wisatawan mancanegara 

asing masuk ke negara kita  dibentuk “National Facilitation 

Commitee” yang bertugas mempersiapkan peraturanperaturan yang terkait dengan hambatan masuknya 

wisatawan mancanegara masuk ke negara kita , misalnya 

“special air agreement”. Dalam tahun 1972, usaha 

promosi berhasil memast ikan akan dilangsungkannya 

Konperensi Pasific Area Travel Association di negara kita  

tahun 1974. ini membuka kesemp atan yang 

sangat baik bagi promosi pariwisata negara kita  di dunia 

pariwisata Internasional umumnya dan daerah Pasifik 

khususnya.

Dalam Repelita Pertama, peranan Pemerintah 

dalam mendukung pembangunan kepariwisataan 

dipusatkan pada pengembangan prasa rana obyek 

pariwisata, dan pelayanan yang bersifat umum, selebihnya diserahkan pengusahaannya kepada sektor 

swasta. Atas dasar ini maka dalam Repelita Pertama 

telah dilaksanakan prog ram rehabilitasi obyek-obyek 

pariwisata di daerah konsentrasi usaha pariwisata. 

Tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata 

berdampak pada meningkatnya kebutuhan tenaga kerja 

profesional di bidang pariwisata. Oleh karenanya dalam 

rangka memenuhi pasar tenaga kerja ini telah 

didirikan berbagai pusat pendidikan pariwisata baik baik 

oleh pemerintah , sep erti Pusat Pendidikan Pariwisata 

(Hotel and Training Institute) di Bandung maupun oleh 

swasta. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 

Tahun 1969 dibentuk Badan Pengembangan Pariwisata 

Nasional (Bapparnas) untuk menjamin pembinaan 

pengembangan pariwisata secara efektif dan kontinyu 

baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. 

Badan yang beranggotakan pemerintah dan swasta 

ini bertugas membantu Menteri Perhubungan 

dengan tetap bekerjasama dengan Direktorat Jenderal 

Pariwisata. Kebijakan-kebijakan ini telah mampu 

meningkatkan jumlah kunjungan wisman ke negara kita  

cukup mencolok. Pada tahun 1974 jumlah wisman yang 

berkunjung ke negara kita  sekitar 297,6 ribu orang atau 

mengalami peningkatan yang sangat tinggi hampir 2 

kali lipat dari kunjungan wisman tahun 1969 yaitu sekitar 

245,64 persen. 

 Pembangunan kepariwisataan dalam Repelita 

Ketiga (1979/80-1983/84) ditujukan untuk meningkatkan 

penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja dan 

memperkenalkan keb udayaan bangsa dengan tetap 

berusaha  melestarikan keindahan alam dan keunikan 

budaya yang yaitu  daya tarik wisata dan difokuskanpada 5 (lima) kegiatan pokok, yaitu kegiatankegiatan: 

(1) promosi pariwisata luar negeri yang akan lebih 

diintensifkan langsung ke negara-negara asal yang 

memiliki potensi pasar; (2) Pengembangan pariwisata 

dalam negeri yang bertujuan untuk memperkecil 

mengalirnya devisa ke luar negeri, mendorong industri 

dalam negeri serta menciptakan kesempatan kerja bagi 

warga ; (3) Penataan dan peningkatan obyek wisata 

akan terus dilakukan sesuai dengan Rencana Induk 

Kepariwisataan Nasional; (4) Peningkatan pelayanan 

wisata melalui usaha  pemberian kemudahan kepada 

wisatawan yang datang selama berada dan pada waktu 

meninggalkan negara kita . Untuk itu akan dilakukan 

berbagai perbaikan dalam pelayanan kepada wisatawan, 

meliputi penyederhanaan dalam memperoleh visa, 

seperti pemberian visa pada waktu tiba (visa on arrival); 

memperluas pusat penerangan pariwisata; meningkatkan 

pelayanan sarana angkutan (penerbangan, kereta api, 

bis dan lain-lain); meningkatkan pelayanan hotel dan 

biro perjalanan; meningkatkan kemampuan personal 

yang melayani wisata, seperti pramuwisata, juru 

penerang dan penterjemah; (5) Kegiatan Penunjang 

Pariwisata yang meliputi usaha  untuk (i) meningkatkan 

kemampuan lembaga pendidikan pariwisata melalui 

pembangunan Institut Pariwisata Nasional dan 

pembinaan lembaga pendidikan pariwisata swasta; (ii) 

menyusun undangundang kepariwisataan nasion al serta 

peraturanperaturan pelaksanaannya; (iii) Memberikan 

bimbingan dan penataran kepada para pengusaha biro 

perjalanan, pengusaha restoran, pengusaha hotel, dan 

pengusaha jasa usaha pariwisata.

Dalam rangka meningkatkan jumlah kunjunganwisman ke negara kita , pada tahun 1983 Pemerintah 

mengeluarkan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 

1983 Tentang Kebijakan Pengembangan Pariwisata. 

Kebijakan ini memuat kebijakan pemberian bebas 

visa kunjungan singkat (BVKS) selama 2 (dua) bulan 

untuk wisatawan dari 26 negara, kebijakan membuka 

3 pelabuhan udara sebagai pintu gerbang masuknya 

wisatawan asing ke negara kita  yaitu Mokmer (Biak), 

Sam Ratulangi (Manado), dan Pattimura (Ambon); dan 

menetapkan pelabuhan laut Belawan, Batu Ampar, 

Tanjung Priok, Tanjung Perak, Benoa, Padang Bai, Ambon 

dan Bitung sebagai pintu masuk kapal-kapal pesiar bagi 

wisatawan rombongan (cruise) dari luar negeri. Pada 

akhir Repelita ketiga pemerintah berhasil mendatangkan 

wisman sebesar 749,4 ribu orang atau meningkat sekitar 

24,89 persen dari kunjungan wisman tahun 1980.

Kebijakan pembangunan kepariwisataan dalam 

Repelita Keempat (1984/85-1988/89) diarahkan pada 

pengembangan beberapa kawasan wisata terutama 

untuk wisata resort baik resort di kawasan pantai (termasuk 

Tirta), kawasan pegunungan maupun resort di kawasan 

wisata budaya. Disamping itu juga akan dikembangkan 

Taman wisata dan hiburan yang potensial. Dalam 

rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara, disamping memberikan kemudahan bagi 

wisman masuk ke negara kita  dengan kebijakan bebas 

visa, melalui Intrusksi Presiden (Inpres) No. 46 Tahun 1988 

pemerintah juga menambah (1) empat Bandara Udara 

(Bandara), yaitu Bandara Frans Ksiepo (Biak), Supadio 

(Pontianak), El Tari (Kupang), Sepinggan (Balikpapan), 

dan Bandara Juanda (Surabaya); (2) tiga pelabuhan laut, 

yaitu Sekupang (Pulau Batam), Tanjung Mas, dan Tanjung Pinang, sebagai pintu masuk wisatawan dari luar negeri. 

Sementara itu, untuk mendorong tumbuhnya investasi 

di industri pariwisata, pemerintah memberikan insentif 

berupa keringanan perpajakan dan restribusi daerah 

bagi investor yang menanamkan modalnya di negara kita . 

Kebijakan pembangunan kepariwisataan dalam 

Repelita Kelima (1989/90-1994/95) diarahkan pada 

usaha  memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa, 

memperkenalkan kekayaan dan keunikan budaya, 

keindahan alam termasuk alam bahari, serta menanamkan 

jiwa, semangat dan nilai-nilai luhur bangsa dalam 

rangka lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan 

nasional di samping untuk mendorong peningkatan 

kegiatan perekonomian nasional. Untuk mendukung 

kebijakan ini diperlukan langkahlangkah antara 

lain melakukan diversifi kasi produk dan atraksi wisata 

dengan pendekatan area  Tujuan Wisata (WTW), yaitu 

suatu area  yang meliputi beberapa Provinsi atau daya 

tarik wisata (DTW) yang berdekatan, dirangkai menjadi 

suatu paket wisata yang terintegrasi dan saling mengisi. 

Selain itu, juga dikembangkan wisata konvensi mengingat 

adanya kecenderungan semakin meningkatnya kegiatan 

pertemuan internasional, konperensi, eksibisi dan 

pameran di negara kita ; dan wisata kapal pesiar me lalui 

kerja sama dengan perusahaan wisata kapal pesiar inter 

nasional untuk dapat menjaring peningkatan kunjungan 

transit ke objek-objek wisata bahari dan taman laut, 

serta obyek wisata lainnya. Dalam masa Repelita V inilah 

kemudian ditetapkan UU No. 9 Tahun 1990 tentang 

Kepariwisataan.

Mencermati UU No. 9 tahun 1990, dalam undangundang ini tampa usaha mengintegrasikan paham negara kesejahteraan. Dapat dilihat dari rumusan 

ketentuan menimbang huruf b :

“bahwa kepariwisataan memiliki 

peranan penting untuk memperluas dan 

memeratakan kesempatan berusaha dan 

lapangan kerja, mendorong pembangunan 

daerah, memperbesar pendapatan nasional 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

dan kemakmuran rakyat serta memupuk rasa 

cinta tanah air, memperkaya kebudayaan 

nasional dan memantapkan pembinaannya 

dalam rangka memperkukuh jati diri bangsa 

dan mempererat persahabatan antar 

bangsa”.142

Undang-undang ini pada awal pembentukannya 

sudah berorientasi, pertama pada masalah perluasan 

dan pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan 

kerja. Artinya, sektor pariwisata disadari yaitu  

peluang usaha bagi warga  sekitar untuk mendapat 

pekerjaan. Dengan kesadaran tersebut, pemerintah akan 

turut andil dalam usaha mengelola usaha pariwisata. 

Kedua, sektor pariwisata disadari memiliki peran dalam 

meningkatkan pembangunan daerah. Pembangunan 

daerah berbanding lurus dengan kesejahteraan 

warga  daerah jika pengelolaannya dilakukan 

dengan baik. Ketiga, memperbesar pendapatan nasional, 

dalam ini termasuk pendapatan karena memacu 

investor yang masuk ke negara kita , maupun wisatawan 

luar negeri yang berkunjung di negara kita . Tentu 

kedatangan investor dan wisatawan manca negara akan menambah pendapatan negara, namun perlu dipahami 

pula bahwa hanya pariwisata yang pengelolaannya 

baik, yang akan dilirik oleh para pendatang tersebut. 

Sehingga pengelola usaha pariwisata musti berlombalomba untuk menyelenggarakan dan mengelola usaha 

pariwisata secara profesional untuk hasil yang maksimal. 

Dengan pendapatan nasional yang meningkat, 

harapannya yakni peningkatan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat. Keempat, memperkaya kebudayaan 

nasional dan memantapkan pembinaannya dalam 

rangka memperkukuh jati diri bangsa dan mempererat 

persatuan antar bangsa. ini berhubungan dengan 

perkuatan karakter nasional untuk dapat dipertontonan 

atau dipersandingkan dengan kebudayaan negara lain 

dalam kegiatan-kegiatan pengenalan budaya. Hubungan 

antar bangsa yang terlain dengan baik akan berakibat 

baik pula pada perekonomian nasional.

Dapat dicermati pula dalam Pasal 2 UU No. 9 Tahun 

1990 yang menegaskan asas adil dan merata dalam 

penyelenggaraan kepariwisataan,

“Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan 

berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan 

kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan 

dalam keseimbangan, dan kepercayaan pada 

diri sendiri”.143

Lebih lanjut di Pasal 3 UU No. 9 Tahun 1990 

menjelaskan soal tujuan kepariwisataan, yang di 

dalamnya juga memuat ketentuan mengenai perluasan 

dan pemerataan kesempatan bekerja dan lapangan kerja 

demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,Huruf c 

“memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha 

dan lapangan kerja”

Huruf d

“meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat”144

negara kita  menganut paham “Negara 

Kesejahteraan Partisipatif” (participatory welfare state) 

atau dikenal dengan istilah Pluralisme Kesejahteraan 

atau welfare pluralism. Paham ini menekankan kewajiban 

negara dalam memberikan jaminan sosial, dan 

pelibatan warga  untuk berpartisipasi mewujudkan 

kesejahteraan sosial yang merata. Dalam Pasal 30 UU No. 

9 Tahun 1990 diatur mengenai partisipasi warga  

dalam penyelenggaraan kepariwisataan serta proses 

pengambilan kebijakan.

Pasal 30

“(1) warga  memiliki kesempatan yang sama 

dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam 

penyelenggaraan kepariwisataan.

(2) Dalam rangka proses pengambilan keputusan, 

Pemerintah dapat mengikutsertakan warga  

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui 

penyampaian saran, pendapat, dan pertimbangan”.

Diatas yaitu  point-point dalam UU 

No. 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan. Dalam 

ketentuannya, sudah terlihat usaha  untuk menjamin 

kesejahteraan rakyat dari sektor pariwisata. Namun 

Undang-undang ini juga memiliki kelemahan yakni 

pengaturan berfokus pada usaha pariwisata yaknipemberian izin dan penetapan retribusi.

Pada Repelita keenam (1993/94-1998/99) yang 

yaitu  tahapan pertama Pembangunan Jangka 

Panjang 25 Tahun Kedua, ditetapkan dengan Ketetapan 

MPR-RI No. II/MPR/1993 Tentang Garis-Garis Besar 

Haluan Negara 1993-1998. Sejalan dengan amanah 

GBHN 1993, secara umum kebijakan pembangunan 

kepariwisataan terus ditingkatkan dan dikembangkan 

untuk memperbesar penerimaan devisa, memperluas 

dan memeratakan kesempatan usaha dan lapangan 

kerja, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperkaya 

kebudayaan nasional dengan tetap mempertahankan 

kepribadian bangsa dan tetap terpeliharanya nilainilai agama, mempererat persahabatan antarbangsa, 

memupuk cinta tanah air, serta memperhatikan 

kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup. 

Pembangunan kepariwisataan juga diarahkan untuk 

mendorong pengembangan, pengenalan, dan 

pemasaran produk nasional. Pembangunan Jangka 

Panjang 25 tahun Kedua yang seharusnya berlangsung 

sampai dengan tahun 2020, hanya dapat dilaksanakan 

Pembangunan lima tahun Pertama. ini dipicu 

terjadinya gejolak politik dan ekonomi pada tahun 1998 

yang memicu jatuhnya Orde Baru dan melahirkan 

era Reformasi. Peristiwa ini memicu situasi 

dalam negeri yang kurang kondusif dan akhirnya 

berdampak pula pada menurunya jumlah kunjungan 

wisman pada tahun 1998 sebesar 12,11 persen dari 

tahun 1997.c. Masa Pasca Reformasi

Empat tahun pertama masa Reformasi dikenal 

dengan masa transisi. Dalam masa ini kebijakan 

perencaaan pembangunan kepariwisataan mengacu 

pada Program Pembangunan Nasional Lima Tahun. 

Sesuai dengan amanah GBHN 1999 – 2004, arah 

kebijakan pembangunan nasional dituangkan 

dalam Program Pembangunan Nasional Lima Tahun 

(Propenas) yang ditetapkan oleh Presiden bersama 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui UndangUndang Republik negara kita  No. 25 Tahun 2000 tentang 

Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 

2000-2004. Propenas kemudian dirinci dalam Rencana 

Pembangunan Tahunan (Repeta) yang memuat 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 

ditetapkan oleh Presiden bersama DPR. Di dalam GBHN 

disebutkan bahwa pariwisata yaitu  salah satu 

sektor yang mendukung pembangunan ekonomi. Dalam 

periode Propenas, kebijakan pengembangan Pariwisata 

diarahkan untuk mendukung kebijakan Peningkatan 

Daya Saing pariwisata dan diprioritaskan pada usaha  

pemulihan citra pariwisata yang sempat menurun 

sebagai akibat dari peristiwa bom Bali pada tahun 2002 

dan tahun 2005. Kedua peristiwa ini tentu saja 

berdampak pada menurunnya jumlah wisman yang 

berkunjung ke negara kita .

Kebijakan pariwisata ini dilaksanakan 

melalui 1 (satu) program yaitu program pengembangan 

pariwisata. Program ini bertujuan untuk mengembangkan 

dan memperluas diversifi kasi produk dan kualitas 

pariwisata nasional yang berbasis pada pemberdayaan 

warga , kesenian, dan kebudayaan, dan sumber daya alam (pesona alam) lokal dengan tetap memperhatikan 

kelestarian seni dan budaya tradisional serta kelestarian 

lingkungan hidup setempatl; mengembangkan dan 

memperluas pasar pariwisata terutama pasar luar negeri. 

Untuk mencapai tujuan ini kegiatankegiatan 

pokok yang akan dilakukan antara lain (i) merumuskan 

reformasi kebijakan pariwisata nasional berlandaskan 

pemberdayaan sumber daya lokal; (ii) merumuskan 

strategi pemasaran industri pariwisata dengan 

penekanan pada keterpaduan antara produk dan 

pemasaran pariwisata; (iii) mengembangkan sumber 

daya alam; (iv) mengembangkan serta pengkayaan 

kesenian dan kebudayaan tradisional sebagai produk 

wisata potensial; (v) meningkatkan profesionalisme SDM 

pariwisata; dan meningkatkan aksessbilitas ke tujuantujuan wisata potensial; (vi) meningkatkan kemampuan 

lembaga pelayanan publik; dan (vii) meningkatkan 

koordinasi.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional 2005 – 2025 dan dalam rangka 

memperkuat Perekonomian Domestik dengan Orientasi 

dan Berdaya Saing Global pembangunan Kepariwisataan 

diarahkan untuk mendorong kegiatan ekonomi 

dan meningkatkan citra negara kita , meningkatkan 

kesejahteraan warga  lokal, serta memberikan 

perluasan kesempatan kerja. Pengembangan 

kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona 

keindahan alam dan potensi nasional sebagai 

area  wisata bahari terluas di dunia secara arif dan 

berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang 

terkait dengan pengembangan budaya bangsa. Amanah 

ini kemudian dijabarkan dalam rencana lima tahunan yang dikenal dengan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

RPJMN Pertama yaitu  penjabaran 

lima tahun pertama dari kebijakan pembangunan 

keparwisataan yang diamanahkan oleh RPJPN 2005-

2025. RPJMN ditetapkan dengan Peraturan Presiden 

Republik negara kita  No. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 

2004-2009. Kebijakan pembangunan kepariwisataan 

dalam RPJMN pertama diarahkan untuk mendukung 

peningkatan daya saing pariwisata di tingkat global 

dalam rangka mencapai sasaran Prioritas Nasional 

“Peningkatan Investasi dan peningkatan ekspor”. 

Pada tahun 2009 disahkan UU No. 10 Tahun 2009 

yang menggantikan UU No. 9 Tahun 1990 tentang 

Kepariwisataan. Keistimewaan UU No. 10 Tahun 2009 

salah satunya yaitu  adanya kebebasan melakukan 

perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam 

wujud berwisata yang yaitu  bagian dari hak asasi 

manusia. Ketentuan seperti ini tidak ada dalam UndangUndang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan. 

Keistimewaan yang lain yaitu dengan dimasukkannya 

unsur penting yang kini tengah menjadi isu dunia pada 

umumnya.ini terkait kepariwisataan yang 

yaitu  bagian pembangunan nasional yang harus 

dilakukan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan. 

Dua istilah penting berkelanjutan dan bertanggungjawab 

belum ada pada pengaturan dalam Undang-Undang 

No. 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan. Ketentuan 

lain yang yaitu  suatu perubahan besar dalam 

kepariwisataan yaitu  dicantumkannya Badan Promosi 

Pariwisata. Dalam Bab X mengamanatkan pembentukan suatu Badan Promosi Pariwisata.Salah satu dari Badan 

Promosi yang diamanatkan untuk dibentuk oleh 

UndangUndang No. 10 tahun 2009 yaitu  Badan Promosi 

Pariwisata Daerah. Badan ini dibentuk karena muncul 

kebutuhan adanya sebuah lembaga/unit yang mampu 

berperan sebagai pelaksana pengembangan pemasaran 

dan promosi dalam konteks industri pariwisata secara 

keseluruhan, yang tugasnya mengembangkan program/

kegiatan pemasaran dan promosi secara profesional. 

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 

2009 tentang Kepariwisataan, maka keberadaan Badan 

Promosi Pariwisata (baik di tingkat pusat maupun daerah) 

telah memiliki payung hukum bagi pembentukannya. 

Badan Promosi Pariwisata diatur secara khusus dalam 

Bab X Undang-Undang tersebut, dan khusus untuk 

Badan Promosi Pariwisata Daerah diatur dalam Pasal 

43-49. Sesuai Undang-Undang tersebut, pembentukan 

Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati/Walikota. 

ada beberapa perbedaan antara UU No. 9 

Tahun 1990 tentang Kepariwisataan dengan UU No. 10 

Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Setidaknya ada 

10 (sepuluh) hal yakni:

1. Perubahan paradigma, konsepsi dan perubahan 

regulasi di bidang kepariwisataan. Dapat dilihat dari 

prinsip-prinsip penyelenggaraan kepariwisataan 

yakni:

(a). menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya 

sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam 

keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan 

Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan 

sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan; b. menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal; 

(c). memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, 

keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas; (d.) 

memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; 

(e). memberdayakan warga  setempat; (f). 

menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, 

antara pusat dan daerah yang yaitu  satu 

kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, 

serta keterpaduan antar pemangku kepentingan; 

(g). mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan 

kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; 

dan (h). memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan 

Republik negara kita .

2. Ketentuan menimbang pada UU. No 10 tahun 2009 

yang menjelaskan bahwa tujuan dari pariwisata untuk 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana 

terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 

1945.

3. Ketentuan menimbang pada UU No. 10 tahun 2009 

yang menjelaskan bahwa peraturan dimaksudkan 

untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam 

berpariwisata.

4. UU No. 9 Tahun 1999 berorientasi pada usaha 

pariwisata, ini dikritik dan kemudian dirumuskan 

dalam UU No. 10 Tahun 2009 yang menyatakan 

bahwa pembangunan kepariwisataan meliputi 

industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, 

dan kelembagan kepariwisataan

5. UU No. 10 tahun 2009 menganut asas demokrasi 

dalam berpariwisata.

6. Tujuan dalam pariwisata yang tertuang dalam UU No. 10 tahun 2009 salah satunya yaitu mengangkat citra 

bangsa, Ketentuan ini tidak ada dalam UU 

No. 9 tahun 1990.

7. ada perluasan ruang lingkup usaha dalam UU 10 

tahun 2009 yakni penambahan pengaturan tentang 

kegiatan hiburan dan Spa.

8. Era otonomi daerah, memengaruhi pengaturan 

dalam UU No.10 tahun 2009 yang memberikan 

amanat kepada Pemerintah daerah untuk memegang 

peranan penting dalam mengatur dan mengelola 

pelaksanaan pariwisata.

9. Dalam UU No. 10 tahun 2009 ada pembagian 

kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah 

provinsi dan pemerintah kabupaten dalam mengelola 

pariwisata.

10. Dalam UU No 10 tahun 2009 ada badan promosi 

pariwisata.

Pemerintah dan Pemerintah daerah memiliki 

peran penting dalam membentuk peraturan dan 

kebijakan pariwisata yang ideal untuk mewujudkan 

negara kesejahteraan. Peraturan dan kebijakan 

pariwisata yang ideal perlu dirumuskan mengingat 

pariwisata yaitu  salah satu andalan perolehan 

devisa yang dapat meningkatan pendapatan nasional 

maupun daerah.145

negara kita  yaitu  salah satu negara 

berkembang di dunia, artinya negara kita  seharusnya 

menunjukkan antusiasmenya dalam melaksanakan 

pembangunan negara. Pembangunan perlu 

dilaksanakan dari berbagai aspek kehidupan warga . Pembangunan perlu diimbangi dengan peraturan 

agar berjalan dengan lancar, sesuai dan mencapai 

tujuannya. Formulasi peraturan yang baik dibutuhkan 

untuk membentuk suatu peraturan sebagai pendobrak 

pembangunan nasional.146

Salah satu amanah Undang-undang No. 10 

Tahun 2009 yaitu  pemerintah harus segera menyusun 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 

(RIPPARNAS) dan Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) bagi daerah sebagai 

acuan pokok pembanguan kepariwisataan. Sejalan 

dengan amanah ini pemerintah mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 Tentang 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 

(RIPPARNAS) 2010-2025. Berdasarkan RIPPARNAS, 

pendekatan pembangunan yaitu  pendekatan 

perarea an, yaitu Perarea an Destinasi Pariwisata 

Nasional (DPN). Perarea an pembangunan DPN 

yaitu  hasil perarea an pembangunan 

kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPN 

(ada 50 DPN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional 

yang selanjutnya disingkat KSPN (ada 88 KSPN). 

Disamping RIPPARNAS, pembangunan kepariwisataan 

juga harus tetap mempertimbangkan tata ruang 

nasional yang tertuang dalam Undang-undang RI 

No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan 

Peraturan Pemerintah RI No. 26 Tahun 2008 Tentang 

Rencana Tata Ruang area  Nasional. Pengembangan 

ke 50 DPN ini tidak mungkin dilakukan secara 

bersamaan melainkan dilakukan secara bertahap dan terfokus selama 15 tahun sehingga pemanfaatan dana 

pembangunan baik yang bersumber dari Pemerintah 

maupun Swasta dapat optimal. Dalam periode 5 (lima) 

tahun kedua pelaksanaan RIPPARNAS, pembangunan 

kepariwisataan diprioritaskan pada (i) mengembangkan 

DPN yang berpotensi untuk menjadi titik tolak 

penyebaran wisatawan ke daerah lain dan mampu 

menciptkan multiplier effect perekonomian bagi daerah 

lain di negara kita ; (ii) mengembangkan destinasi wisata 

lainnya yang yaitu  rangkaian dari destinasi yang 

telah dikembangkan pada tahun-tahun sebelumnya ; 

dan (iii) Destinasi yang terletak dalam Kawasan Strategis 

Nasional (KSN) dan Kawasan Andalan menurut Undangundang No. 26 Tahun 2007.

Dalam Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2011 

tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 

Nasional Tahun 2010-2025 disebutkan bahwa 

pembangunan kepariwisataan nasional meliputi 

destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri 

parisiwata dan kelembagaan kepariwisataan. 

Pembangunan industri pariwisata bertujuan untuk 

menggerakan perekonomian nasional. Oleh karena itu, 

pembangunan industri wisata selain harus memberikan 

dampak positif berupa peningkatan terhadap devisa 

Negara juga harus dapat meningkatkan perekonomian 

di lokasi-lokasi tujuan wisata misalnya meningkatkan 

jumlah tenaga kerja, meningkatkan jumlah wisatawan 

lokal maupun mancanegara, meningkatkan 

perkembangan kebudayaan dan seni budaya negara kita , 

semakin maraknya bisnis kuliner, perhotelan, restoran 

serta sarana dan transportasi yang lebih mudah. Dengan 

kata lain pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan warga  lokal. warga  juga terus dituntut aktif 

untuk mengembangkan industri kreatif.

Pembangunan industri pariwisata masih 

terhambat perkembangannya karena masih belum 

maksimalnya pengaturan terkait sertifikasi usaha 

pariwisata bagi pengusaha pariwisata (Pasal 53, 

Pasal 54 dan Pasal 55 UU No 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan). Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 

2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi 

Usaha Pariwisata menyatakan bahwa Pengusaha 

Pariwisata wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Pasal 24 PP No 52 Tahun 2012), namun belum 

ada penegakan hukum yang tegas bagi pengusaha 

yang tidak memiliki sertifikasi usaha Selain itu adanya 

isu kepemilikan di tempat tujuan wisata (destinasi) 

yang sering memunculkan konflik antara pengusaha 

pariwisata dan nelayan dalam kaitanya dengan Rencana 

Zonasi area  Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (amanat 

Pasal 7 UU No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 

No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan area  Pesisir 

dan Pulau Pulau Kecil ) belum banyak ditindaklanjuti 

oleh pemerintah daerah setempat.

d. Kesesuaian antara Jenis, Hierarki dan Materi Muatan 

Peraturan Perundang-Undangan terkait Kebijakan 

Kepariwisataan

Hasil inventarisasi regulasi yang terkait kebijakan 

kepariwisataan, ditemukan sebanyak 47 (empat puluh 

tujuh ) peraturan perundang-undangan, yang terdiri 

dari: 10 (sepuluh) Undang-Undang, 21 (dua puluh satu) 

Peraturan Pemerintah, 10 (sepuluh) Peraturan Presiden, 

dan 6 (enam) Peraturan Menteri. Dari ke-47 regulasi tersebut, analisis terhadap 28 ( dua puluh delapan) 

PUU, yaitu: 10 (sepuluh) Undang-undang, 9 (sembilan) 

Peraturan Pemerintah, 7 (tujuh) Peraturan Presiden dan 2 

(dua) Peraturan Menteri terkait. Metode yang dipakai 

dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap 

peraturan perundang-undangan yaitu  didasarkan 

pada 5 dimensi penilaian, yaitu: (1) Dimensi Ketepatan 

jenis peraturan perundang-undangan; (2) Dimensi 

kejelasan rumusan; (3) Dimensi kesesuaian dengan asasasas; (4) Dimensi potensi disharmoni ketentuan: dan (5) 

Efektivitas pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Penilaian ketepatan jenis peraturan ditinjau dari 

berbagai sudut pandang, yaitu dimulai dari namanya, 

politik hukumnya, dasar hukumnya, maupun dari materi 

muatannya. Penamaan suatu peraturan perundangundangan seharusnya mencerminkan materi muatannya. 

ini juga dijelaskan dalam Lampiran II UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, petunjuk No 3. 

Disebutkan dalam petunjuk ini bahwa nama 

peraturan perundang-undangan dibuat secara singkat 

dengan hanya memakai satu kata atau frasa, namun 

secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi 

peraturan perundang-undangan. Politik hukum suatu 

peraturan perundang-undangan dapat diketahui dari 

konsiderans menimbang dan penjelasan umumnya, dari 

penjelasan ini dapat diketahui arah kebijakan yang 

ingin dicapai dengan peraturan perundang-undangan 

dimaksud. Dengan demikian dapat dianalisis apakah 

materi muatan yang tercantum dalam ketentuan pasal 

sudah sejalan dengan arah yang ingin dicapai.

Analisis juga ditinjau dari dasar hukum yang mengamanatkan dibentuknya suatu peraturan 

perundang-undangan. Pada dasarnya Undang-Undang 

yaitu  pelaksanaan dari amanat atau penjabaran dari 

ketentuan pasal dalam UUD 1945, Peraturan Pemerintah 

pelaksanaan amanat atau menjalankan ketentuan pasal 

dalam Undang-Undang, Peraturan Presiden pelaksanaan 

amanat atau penjabaran ketentuan pasal dari UndangUndang atau Peraturan Perundang-undangan dan/

atau dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan 

kekuasaan pemerintahan. sedang Peraturan Menteri 

pelaksanaan amanat atau penjabaran ketentuan pasal 

dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, 

Peraturan Menteri dapat pula mengatur lebih lanjut 

atas dasar kewenangan pendelegasian dari UndangUndang, namun hanya sebatas peraturan yang bersifat 

teknis administratif (petunjuk No. 211 Lampiran II UU 

No. 12 Tahun 2011). Pada bagian dasar hukum dalam 

suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar 

kewenangan pembentukan peraturan perundangundangan (dasar hukum formil) dan PUU yang 

secara materiil dirujuk dalam membentuk peraturan 

perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum 

materiil). Suatu norma yang lebih rendah berlaku 

bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, 

norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar 

pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya 

sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri 

lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (Grundnorm). 

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka 

dapat dianalisis apakah materi muatan dalam suatu 

peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkat 

hierarkinya. Dengan demikian, materi muatan masing-masing hierarki dapat dibedakan, perbedaan ini 

dilihat dari cara perumusan normanya pada masingmasing jenis peraturan peraturan perundang-undangan. 

Norma dalam peraturan perundang-undangan pada 

jenjang yang semakin ke atas, maka seharusnya semakin 

abstrak, begitu juga sebaliknya. Norma dalam peraturan 

perundang-undangan pada jenjang yang semakin ke 

bawah mudah dilaksanakan, begitu juga sebaliknya. Dari 

hasil analisis terhadap 28 (dua puluh delapan) peraturan 

perundang-undangan, berdasarkan ketepatan jenis 

peraturan perundang-undangan pada umumnya sudah 

sesuai dengan jenis hierarki dan materi muatan peraturan 

perundang-undangan. Semua peraturan perundangundangan yang di analisis telah memenuhi ketepatan 

jenis peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, dapat ditunjukkan melalui analisis 

sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomo 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan, yang yaitu  delegasi dari Pasal 

20 dan Pasal 21 UUD 1945;

2. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan area  Pesisir dan PulauPulau Kecil, yang yaitu  delegasi dari Pasal 5 ayat 

(1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 25A, serta Pasal 

33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Kelautan yang yaitu  delegasi Pasal 20, Pasal 

22D ayat (1), Pasal 25A ayat (3), dan Pasal 33 ayat (3) 

UUD 1945.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, yang yaitu  delegasiPasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan 

ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 

22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) UUD 1945;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang, yang yaitu  delegasi Pasal 5 

ayat(1), Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 

1945;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran, yang yaitu  delegasi Pasal 5 ayat(1), 

Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian, yang yaitu  delegasi Pasal 5 ayat 

(1), Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28E ayat (1).

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian, yang yaitu  delegasi Pasal 5 ayat 

(1), Pasal 20, dan Pasal 33 serta Ketetapan MPR Nomor 

XVI/MPR/1998;

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya; dan

10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang 

Ketenagakerjaan, yang yaitu  delegasi Pasal 5 

ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, 

dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Selanjutnya, untuk tingkat Peraturan Pemerintah, 

kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi ini 

dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 

Nasional 2010-2025, yang yaitu  delegasi Pasal 

9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

2. Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2012 tentang 

Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di 

bidang Pariwisata, yang yaitu  delegasi Pasal 

55 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan;

3. Peraturan Pemerintah No 62 Tahun 2010 Tentang 

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar, yang 

yaitu  delegasi Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan area  

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

4. Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2010 Tentang 

Mitigasi Bencana di area  Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil, yang yaitu  delegasi Pasal 59 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan area  Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

5. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah, yang yaitu  delegasi Pasal 

232 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 Tentang 

Rencana Tata Ruang area  Nasional, yang 

yaitu  delegasi Pasal 20 ayat (6) tentang 

Penataan Ruang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 Tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang tentang Pasal 

13 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 37 ayat (8), Pasal 

38 ayat (6), Pasal 40, Pasal 41 ayat (3), Pasal 47 ayat 

(2), Pasal 48 ayat (5), Pasal 48 ayat (6), dan Pasal 64, 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran warga  Dalam 

Penataan Ruang, yang yaitu  delegasi Pasal 

65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 

Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan, yang 

yaitu  delegasi Pasal 10, Pasal 12, 14, Pasal 17, 

Pasal 20, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 

37, Pasal 39, Pasal 43, Pasal 49, Pasal 58, Pasal 59 ayat 

(3), Pasal 268, dan Pasal 273 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 

Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, yang yaitu  

delegasi Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang 

Penerimaan Negara Bukan Pajak;

11. Peraturan Pemerintah Nomor No. 5 Tahun 2010 

tentang Kenavigasian, yang yaitu  delegasi 

Pasal 177, Pasal 183 ayat (2), Pasal 184, Pasal 186 ayat 

(2), Pasal 196, dan Pasal 206 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 

Tahun 2013Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 

yang yaitu  delegasi Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

13. Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2017 tentang 

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri, yang 

yaitu  delegasi Pasal 61, Pasal 71, dan Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 

tentang Perindustrian;

14. Peraturan Pemerintah No.142 Tahun 2015 tentang 

Kawasan Industri, yang yaitu  delegasi Pasal 63 

ayat (5) dan Pasal 108 UndangUndang Nomor 3 Tahun 

2014 tentang Perindustrian;

15. Peraturan Pemerintah No PP No.107 Tahun 2015 

tentang Izin Usaha Industri, yang yaitu  delegasi 

Pasal 108 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2014 

tentang Perindustrian;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 

Tahun Tahun 2015-2035, yang yaitu  delegasi 

Pasal 9 ayat (5) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2014 

tentang Perindustrian;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian 

Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Suaka Alam dan 

Kawasan Pelestarian Hutan, yang yaitu  delegasi 

Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 29 ayat (2), 

Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 37 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

18. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2010 tentang 

Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, 

Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman 

Wisata Alam, yang yaitu  delegasi Pasal 17 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya;

19. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2004 tentang 

Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang yaitu  

delegasi Pasal 18 ayat (5) Undang-undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan

20. Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2006 tentang 

Sistem Pelatihan Kerja Nasional, yang yaitu  

delegasi Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003.

Selanjutnya, ada 12 (dua belas) Peraturan 

Presiden yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan 

kepariwisataan, yang jika dianalisis kesesuaian dengan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

menampakkan hal sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2005 tentang 

Lembaga Produktivitas Nasional, yang yaitu  

delegasi Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2016 tentang 

Penghargaan Kepariwisataan, yang yaitu  

delegasi Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

3. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang 

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan 

Kepariwisataan, yang yaitu  delegasi Pasal 35 

UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 Tentang 

Pengawasan Dan Pengendalian Kepariwisataan, yang 

yaitu  delegasi Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan area  

Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tingkat Nasional, 

yang yaitu  delegasi Pasal 53 ayat (3) UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

area  Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan area  

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

6. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang 

Reklamasi Di area  PesisirDan Pulau-Pulau Kecil, 

yang yaitu  delegasi Pasal 34 ayat (3) UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

area  Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

7. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang 

Rehabilitasi area  Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 

yang yaitu  delegasi Pasal 33 ayat (2) UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

area  Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang 

Kebijakan Kelautan negara kita , yang yaitu  

delegasi Pasal 4 ayat (1) UUD 1945;

9. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang 

Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing Ke negara kita , 

yang tidak ditemukan dasar pengaturan dalam 

peraturan yang lebih tinggi;

10. Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 tentang 

Bebas Visa Kunjungan, yang yaitu  yaitu  

delegasi Pasal 4 ayat (1) UUD 1945;

11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang 

Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri 

Perikanan Nasional, yang yaitu  delegasiInstruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pembangunan Industri Perikanan 

Nasional; dan

12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional negara kita , yang 

yaitu  delegasi Pasal 5 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem 

Pelatihan Kerja Nasional.

Sementara itu, dalam jenjang Peraturan Menteri, 

ada 6 (enam) peraturan, yang jika dianalisis 

kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi menampakkan analisis sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Pendaftaran usaha Pariwisata, yang 

yaitu  delegasi Pasal 15 ayat (2) UndangUndang 

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

2. Peraturan Menteri Pariwisata No 1 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Sertfikasi Usaha Pariwisata, 

yang yaitu  delegasi Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 

ayat (2), dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah 

Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi 

dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata;

3. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 

Per.17/Men/2008 Tentang Kawasan Konservasi 

Di area  Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, yang 

yaitu  delegasi Pasal 28 Undang-Undang Nomor 

27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan area  Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil;

4. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 

Per. 20/Men/2008 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau 

dan Perairan di Sekitarnya, yang yaitu  delegasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan area  Pesisir dan Pulaupulau 

Kecil;

5. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 

17/Permen-Kp/2013 Tentang Perizinan Reklamasi Di 

area  Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan 

dan Perikanan KP No 28/Permen-KP/2014, yang 

yaitu  delegasi Pasal 21 dan Pasal 28 Peraturan 

Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di 

area  Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan

6. Peraturan Menteri Pariwisata No 3 Tahun 2017 

tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Pariwisata di Bidang Koordinasi Penanaman 

Modal, yang yaitu  delegasi Peraturan Menteri 

Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif di Badan Koordinasi Penanaman 

Modal dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 

1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Badan Koordinasi 

Penanaman Modal.

Jika dicermati lebih lanjut, nampak bahwa dalam 

rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2009 tentang Kepariwisataan sebagian telah dapat 

disusun dan diundangkan seperti:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 

Nasional 2010-2025 yaitu  delegasi dari Pasal 9 UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 

Nasional 2010-2025 yaitu  delegasi dari Pasal 9 

UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

3. Peraturan Presiden Nomor No 64 Tahun 2014 tentang 

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan 

Kepariwisataan yaitu  delegasi Pasal 35 UU 

Kepariwisataan;

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang 

Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan 

yaitu  delegasi Pasal 23 ayat (4) UU No 10 Tahun 

2009 tentang Kepariwisataan; dan

5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, yang 

yaitu  delegasi Pasal 15 ayat (2) UU No 10 Tahun 

2009 tentang Kepariwisataan;

6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata 

yang yaitu  delegasi dari Pasal 22 ayat (2), Pasal 

23 ayat (2), dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah 

Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi 

dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata.

Semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang 

Kepariwisataan sebagaimana ini diatas telah 

sesuai dengan jenis, hierarki dan materi muatan 

sebagaimana yang didelegasikan oleh peraturan 

perundang-undangan diatasnya. Di samping itu ada 

satu peraturan perundang-undangan yang belum 

disusun yang yaitu  amanat Undang-Undang 

Kepariwisataan yaitu terkait Kawasan Pariwisata Khusus yang diamanatkan untuk disusun Undang-undangnya, 

namun sampai saat ini Undang-Undang ini 

belum terbentuk. Selanjutnya, Ada 3 (tiga) peraturan 

perundang-undangan yang tidak didelegasikan secara 

tegas dan peraturan perundang-undangan yang disusun 

untuk melaksanakan kekuasaan pemerintahan, yaitu 

(1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang 

Kebijakan Kelautan negara kita ; (2) Peraturan Presiden 

Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata 

(Yacht) Asing ke negara kita ; dan (3) Peraturan Presiden 

Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

20009 tentang Kepariwisataan dan peraturan perundangundangan di bawahnya yaitu  norma pangkal 

dalam kebijakan terkait, maka penelitian ini mencoba 

melakukan kajian dan analisis terhadap regulasi ini. 

Undang-Undang ini meliputi 70 pasal dan seluruhnya 

masih berlaku karena belum pernah perubahan, 

pencabutan, dan pernyataan tidak berlaku mengikat 

oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun analisis yang dapat 

disajikan yaitu  sebagai berikut:

1. Dalam Undang-Undang ini tidak ditemukannya 

ketentuan yang dapat memicutidak 

terjaminnya pemberian peluang kepada warga  

dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan 

keputusan. Dengan kata lain, Undang-Undang belum 

mengatur partisipasi warga  agar warga  

mudah memberikan informasi kepada pemerintah 

tentang kepariwisataan; mendorong warga  

untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan 

kepariwisataan; mengembangkan pelembagaan 

dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok atau organisasi warga  

dapat terlibat secara efektif. Bentuk partisipasi 

ini mislanya keikutsertaan dalam penyusunan 

peraturan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan sampai dengan evaluasi. Caranya 

dengan musyawarah, konsultasi publik, kemitraan 

atau penyampaian aspirasi melalui e-gov. Oleh karena 

itu perlu ditambahkan ketentuan terkait Partisipasi 

warga  untuk mengisi kekosongan hukum;

2. Dalam Undang-Undang tidak diketemukan 

ketentuan yang mendorong peningkatan 

kemandirian bangsa dan adanya ketentuan yang 

mendorong kesejahteraan bangsa. Dalam UU 

kepariiwstaan ini , konsep komponen 4A ( Attraction, 

Ammenity, Accesibility dan Anciliary) belum diatur 

tersendiri meskipun dalam Ketentuan Umum 

(lihat Pasal 1 angka 6) sudah disinggung, padahal 

komponen ini harus ada dalam obyek untuk 

pengembangan obyek pariwisata dikembangkan 

juga di dunia. Memberikan arahan kepada Daerah 

jika ingin mengembangkan pariwisata harus 

mengembangkan komponen 4A tersebut, dengan 

berhasilnya pemerintah mengembangkan konsep 4A 

ini akan menghasilkan kontribusi investasi yang 

besar bagi pemerintah, sehingga pemerintah bisa 

mandiri otomatis warga nyapun akan sejahtera;

3. Pasal 2 berisi maksud dan tujuan. Sebagaimana 

petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa 

ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan 

tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab;

4. Pasal 3 berisi fungsi kepariwisataan. Penyebutan 

fungsi kepariwisataan tidak diperlukan, karena tidak 

akan operasional (tidak memiliki operator norma). 

Fungsi dapat dituangkan dalam penjelasan umum 

Undang-Undang, ketentuan umum atau dalam 

Naskah Akademik;

5. Pasal 4 mengatur mengenai tujuan kepariwisataan. 

Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan umum 

dari UU dan naskah akademiknya. Jika sangat 

diperlukan, maka harus dituangkan dalam bentuk 

penulisan norma tingkah laku yang memerlukan 

operator norma agar dapat dioperasionalkan. Perlu 

ditambahkan kata “harus” sebagai operator norma 

tersebut. Sehingga norma ini memiliki konsekuensi 

jika tidak tercapai tujuannya;

6. Pasal 5 UU kepariwisataan memuat prinsip 

penyelenggaraan kepariwisataan. Prinsip prinsip 

ini perlu ditambahkankan : (a) Prinsip 

untuk memberikan kemudahan kepada para 

pengusaha lokal dalam sekala kecil, dan menengah 

(Program pendidikan yang berhubungan dengan 

kepariwisataan harus mengutamakan penduduk lokal 

dan industri yang berkembang pada area  ini 

harus mampu menampung para pekerja lokal 

sebanyak mungkin); (b) Prinsip bahwa pembangunan 

pariwisata harus mampu menjamin keberlanjutan, 

memberikan keuntungan bagi warga  saat ini 

dan tidak merugikan generasi yang akan dating 

(Adanya anggapan bahwa pembangunan pariwisata 

berpotensi merusak lingkungan jika dihubungkan 

dengan peningkatan jumlah wisatawan dan degradasi daerah tujuan pariwisata yaitu  sesuatu 

yang logis); (c) Prinsip adanya keterbukaan terhadap 

penggunaan sumber daya seperti penggunaan air 

bawah tanah, penggunaan lahan, dan penggunaan 

sumberdaya lainnya harus dapat dipastikan tidak 

disalah gunakan; dan (d) Prinsip adanya program 

peningkatan sumberdaya manusia dalam bentuk 

pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi untuk bidang 

keahlian pariwisata sehingga dapat dipastikan bahwa 

para pekerja siap untuk bekerja sesuai dengan uraian 

tugas yang telah ditetapkan sesuai dengan bidangnya 

masingmasing sehingga program sertifikasi akan 

menjadi pilihan yang tepat;

7. Pasal 6 mengatur asas-asas pembangunan 

kepariwisataan. Penyebutan “pembangunan 

kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ......”,tidak perlu 

karena sebagaimana telah diuraikan diatas ketentuan 

tentang asas, maksud dan tujuan tidak perlu di 

masukan dalam pasal atau bab tersendiri. Ketentuan 

asas seyogyanya tercermin dalam setiap perumusan 

norma dalam Undang-Undang tersebut;

8. Pasal 13 ayat (4) mengatur perintah pembentukan 

Undang-Undang Kawasan Pariwisata Khusus. Namun 

dalam penjelasan hanya disebutkan kawasan strategis 

yang memiliki kekhususan area  menjadi kawasan 

pariwisata khusus ditetapkan dengan undangundang sehingga tidak dirinci apa yang dimaksud 

dengan kekhususan area  tersebut. ini dapat 

menimbulkan multi tafsir. Kata “ditetapkan “ kurang 

tepat karena undang-undang sifatnya mengatur, 

sehingga tidak memiliki kejelasan rumusan. Kalimat yang tepat yaitu  kawasan pariwisata khusus diatur 

dengan Undang-Undang;

9. Pasal 15 mengatur kewajiban pendaftaran usaha 

pariwisata. Kewajiban mendaftarkan usaha pariwisata 

apakah sama halnya dengan perizinan dan apakah 

itu berlaku untuk semua jenis pariwisata termasuk 

pariwisata bahari? Jika memang untuk semua jenis 

pariwisata, bagaimana dengan izin lokasi dan izin 

pengelolaan yang harus diperoleh bagi pengusaha 

wisata bahari sebagaimana diatur dalam UU No 27 

tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No 

1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan area  Pesisir dan 

Pulau-pulau Kecil? Demikian pula di dalam penjelasan 

umum terkait Pasal 15 ayat (2) bahwa “Tata cara 

pendaftaran yang diatur dalam Peraturan Menteri 

bersifat teknis dan administratif yang memenuhi 

prinsip dalam penyelenggaran pelayanan publik yang 

transparan meliputi, antara lain prosedur pelayanan 

yang sederhana, persyaratan teknis dan administratif 

yang mudah waktu penyelesaian yang cepat, lokasi 

pelayanan yang mudah dijangkau, standar pelayanan 

yang jelas, dan informasi pelayanan yang terbuka”. 

ini belum memberi kejelasan apakah pelayanan 

pendaftaran ini dilakukan melalui pelayanan 

terpadu satu pintu?;

10. Pasal 25-Pasal 26 menunjukkan tidak adanya akses 

partisipasi warga  dan belum ada pengaturaan 

terkait partisipasi warga . Pasal 25 huruf a dan 

Pasal 26 huruf a memuat kewajiban wisatawan 

maupun pengusaha untuk menjaga dan menghormati 

norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai 

yang hidup dalam warga  setempat. Dalam implementasinya sering terjadi konflik kepemilikan 

lahan dalam untuk menjadi objek pariwisata, 

khususnya terkait pariwisata bahari dimana sering 

terjadi konflik kepemilikan lahan antara nelayan dan 

pengusaha. ini dipicu karena seringkali 

pengusaha tidak melibatkan warga . Kewajiban 

menghormati norma agama maupun adat istiadat dan 

budaya yang ada di warga  belum sepenuhnya 

menjadi perhatian pengusaha maupun pemerintah. 

Partisipasi warga  penting agar warga  

mudah memberikan informasi kepada pemerintah 

tentang kepariwisataan; mendorong warga  

untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan 

kepariwisataan;

11. Pasal 36 menunjukkan adanya kelembagaan dan 

kewenangan yang tumpang tindih. Keberadaan 

Badan Promosi Pariwisata negara kita  (BPPI) yang 

berfungsi sebagai koordinator promosi pariwisata 

saat ini dinilai tidak efektif karena fungsinya tumpang 

tindih dengan organisasi kepariwisataan yang ada di 

pusat dan daerah (Kemenpar dan dinas pariwisata di 

daerah).Pembagian kewenangan dan tugas dalam 

melakukan promosi pariwisata dengan lembaga/

organisasi kepariwisataan yang ada di pusat dan 

daerah tidak jelas. Keberadaan BPPI malah semakin 

membebani keuangan negara karena BPPI diberikan 

bantuan dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah, 

padahal BPPI yaitu  lembaga swasta dan 

bersifat mandiri (Pasal 36 ayat 2);

12. Pasal 52-Pasal 53 belum mendorong optimalisasi pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah 

dan Pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan 

sumber daya manusia. Dalam implementasinya 

sumber daya manusia pariwisata yang diikutsertakan 

pelatihan jumlahnya masih sedikit dibandingkan 

dengan potensi pariwisata bahari yang ada di 

negara kita . ini dipicu biaya pelatihan di sektor 

pariwisata yang sulit dijangkau apalagi jika pelatihan 

yang diselenggarakan bersertifikat internasional;

13. Pasal 54 belum mendorong ada penegakan hukum 

yang efektif. Belum efektifnya pengaturan terkait 

sertifikasi usaha pariwisata bagi pengusaha pariwisata 

(Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang No 10 Tahun 

2009 tentang Kepariwisataan jo Peraturan Pemerintah 

No 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi 

dan Sertifikasi Usaha Pariwisata) yang menyatakan 

bahwa Pengusaha Pariwisata wajib memiliki Sertifikat 

Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan (Pasal 24 Peraturan Pemerintah 

No 52 Tahun 2012), namun belum ada penegakan 

hukum yang tegas bagi pengusaha yang tidak 

memiliki sertifikasi usaha;

14. Pasal 62 mengatur sanksi bagi wisatawan. Setiap 

wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi 

berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan 

mengenai hal yang harus dipenuhi. Pasal ini tidak 

sesuai dengan teknik penyusunan pembentukan 

peraturan perundang-undangan. Dalam Lampiran 

II Nomor 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011, dikatakan bahwa substansi yang berupa 

sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu bagian 

(pasal) dengan norma yang memberikan sanksi 

administratif atau sanksi keperdataan; 

15. Pasal 63 mengatur sanksi penguasaha pariwisata. 

Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

dan/atau Pasal 26 dikenai sanksi administratif. Dalam 

Lampiran II Nomor 64 Undang-Undang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, dikatakan bahwa 

substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi 

keperdataan atas pelanggaran norma dirumuskan 

menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang 

memberikan sanksi administratif atau sanksi 

keperdataan. Kemudian jika norma yang memberikan 

sanksi administratif atau keperdataan lebih dari satu 

pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan 

ini dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian 

(pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan 

ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanki 

pidana, sanksi perdata, dan sanki administratif dalam 

satu bab; 

16. Pasal 64 mengatur sanksi pidana. Penegakan hukum 

untuk sanksi pidana perlu merujuk pada hukum 

materiil dan hukum formil dalam hukum pidana 

(KUHP dan KUHAP). Dalam KUHP membedakan antara 

aturan umum untuk kejahatan dan aturan umum 

untuk pelanggaran (antara lain dalam aturan atau 

ketentuan tentang percobaan, concursus daluwarsa 

dan sebagainya). Tidak ditetapkanya kualifikasi delik 

apakah tindak pidana yang dimuat ini apakah 

kejahatan ataukah pelanggaran telah memicu

tidak dapat diberlakukannya beberapa aturan umum dalam KUHP. Petunjuk No. 121 Lampiran II UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa 

sehubungan adanya pembedaan antara tindak 

pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran 

dalam KUHP, maka rumusan ketentuan pidana harus 

menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbatan 

yang diancam pidana, apakah kejahatan atau 

pelanggaran. Oleh karena itu perlu ada penambahan 

pasal yang menyatakan kualifikasi perbuatan yang 

diancam pidana pada pasal 64 apakah pelanggaran 

atau kejahatan. Dalam ketentuan Pasal 64 lamanya 

pidana penjara bagi pelaku yang dengan sengaja dan 

melawan hukum dengan pelaku karena kelalaiannya 

sangat jauh bedanya sehingga kurang memenuhi 

rasa keadilan. Oleh karena itu sesuai dengan petunjuk 

No 114 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 menyatakan bahwa dalam menentukan lamanya 

pidana atau banyaknya denda perlu di pertimbangkan 

dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam 

warga  serta unsur kesalahan pelaku.

Analisis Kebijakan Kepariwisataan Berbasis 

Pluralisme Lokal untuk Mewujudkan Negara 

Kesejahteraan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, Pemerintah dan 

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam 

membentuk peraturan dan kebijakan pariwisata yang ideal 

untuk mewujudkan negara kesejahteraan. Hasil inventarisasi 

regulasi yang terkait kebijakan kepariwisataan, ditemukan 

sebanyak 47 (empat puluh tujuh ) peraturan perundangundangan, yang terdiri dari: 10 (sepuluh) Undang-Undang, 

21 (dua puluh satu) Peraturan Pemerintah, 10 (sepuluh) 

Peraturan Presiden, dan 6 (enam) Peraturan Menteri. Dari ke-

47 regulasi tersebut, analisis terhadap 28 ( dua puluh delapan) 

PUU, yaitu: 10 (sepuluh) Undang-undang, 9 (sembilan) 

Peraturan Pemerintah, 7 (tujuh) Peraturan Presiden dan 2 

(dua) Peraturan Menteri terkait.

Kebijakan pariwisata harus memberikan dampak 

positif berupa peningkatan terhadap devisa Negara juga 

harus dapat meningkatkan perekonomian di lokasi-lokasi 

tujuan wisata misalnya meningkatkan jumlah tenaga kerja, meningkatkan jumlah wisatawan lokal maupun mancanegara, 

meningkatkan perkembangan kebudayaan dan seni budaya 

negara kita . Pembangunan pariwisata berbasis warga  

yaitu  sebuah teori yang menekankan pada ekonomi 

rakyat dan pemberdayaan rakyat. Teori ini dipergunakan 

sebagai reaksi dari kegagalan modernisasi yang diterapkan 

selama ini di negara-negara berkembang. Pengambilan 

kebijakan top-down dianggap telah melupakan hakikat dasar 

pembangunan itu sendiri sehingga rakyat bukannya semakin 

meningkat kualitas hidupnya, namun malah dirugikan dan 

cenderung termarjinalkan di lingkungan miliknya sendiri. 

Keterlibatan warga  setempat menjadi penting, 

mengingat kenyataan selama ini, yaitu manfaat pariwisata 

lebih banyak berpihak pada pemilik modal yang umumnya 

berasal dari luar warga  setempat.

Pada penelitian ini, dengan demikian dapat dirumuskan 

bahwa kebijakan pariwisata berbasis pluralisme lokal untuk 

mewujudkan negara kesejahteraan mengandung elemenelemen sebagai berikut: (1) Dukungan peraturan dan 

kelembagaan yang memihak warga  lokal; (2) Daya tarik 

alam, daya tarik budaya dan daya tarik buatan yaitu  tiga 

komponen pembentuk produk wisata, dimana ketiganya 

dapat digabung  satu dengan yang lainnya; (3) Karakter 

kebijakan berbasis integrasi dan karakteristik budaya; (4) 

Desa wisata sebagai produk wisata alternatif disajikan 

untuk menjawab kejenuhan yang dialami wisatawan dalam 

mengkonsumsi produk wisata. Jika digambarkan, visualisasi 

model ini yaitu  sebagai berikut:

Data penelitian juga menunjukkan bahwa dalam relasi 

dengan kerangka kebijakan nasional, kebijakan pariwisata di 

lokasi penelitian (Kota Surakarta, Kota Batu, dan Provinsi Bali) 

menunjukkan focus dan skala prioritas yang tidak sama. Hal 

ini nampak dalam analisis di bawah ini.

nampak bahwa ada 

perbedaan dalam perspektif pemerintahan untuk 

melaksanakan kebijakan pariwisata berbasis pluralisme lokal 

untuk mewujudkan negara kesejahteraan. Di Kota Surakarta, 

elemen desa wisata sebagai alternatif tidak dijumpai. ini 

karena dalam lingkungan pemerintahan tidak ada satuan 

area  berupa desa. Sisi yang berbeda dijumpai di Kota 

Batu, sebagai akibat sejarah perkembangan area , masih 

dijumpai satuan area  desa yang kemudian dicoba untuk 

pengembangan dan inisiasi desa wisata. Namun demikian, 

Kota Batu tidak memiliki peraturan mengenai desa wisata. Di 

Bali, seluruh area  penelitian memiliki, baik dalam taraf lama 

maupun baru, komitmen pengembangan desa wisata. Hanya 

saja Kabupaten Badung sejak awal telah memiliki peraturan 

mengenai desa wisata. Sementara Kabupaten Tabanan baru 

tahun 2018 disahkan dan bahkan Kabupaten Gianyar belum 

memiliki.

Seluruh lokasi penelitian telah memiliki dokumen 

perencanaan pembangunan jangka menengah, yang 

yaitu  penjabaran visi dan misi Kepala Daerah, kecuali 

Kabupaten Tabanan yang belum disahkan hingga 2018 ini. 

Kecuali Kota Surakarta dan Kabupaten Badung, seluruh lokasi 

penelitian tidak memiliki Rencanan Induk Pembangunan 

Pariwisata Daerah yang diamanahkan oleh Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Sebaliknya, 

semua lokasi penelitian memiliki Peraturan Daerah tentang 

Kepariwisataan. Hanya Kota Surakarta yang memiliki Peraturan 

Daerah ini dengan nama yang spesifik yaitu penyelenggaraan 

usaha pariwisata.

Kota Surakarta tidak memiliki daya tarik alam dan daya 

tarik buatan, namun mayoritas kebijakan pariwisata ditopang 

oleh daya tarik budaya. Kebudayaan juga menjadi komponen utama kepariwisataan, dilembagakan dalam pemerintahan 

daerah, dan ada beberapa  atraksi dan eksplorasi yang 

digelar secara rutin. Seluruh lokasi penelitian di Provinsi Bali 

memiliki daya tarik budaya dan daya tarik alam, namun tidak 

mengembangkan daya tarik buatan. Di Bali, basis integrasi dan 

karakteristik budaya yaitu  hal yang paling menonjol 

dibandingkan lokasi penelitian yang lain. 

Kota Batu menjadi masalah unik. Komitmen dan karakter 

kebijakan kepariwisataan sangat kuat namun didominasi 

oleh daya tarik buatan. Kohesi dengan budaya tidak ada. 

Pada tahun 2003, Kota Batu mengakui bahwa seni Tari 

Bantengan yaitu  seni tari yang berasal dari area  

itu. Namun kebenarannya masih diragukan, pengakuan Kota 

Batu menjadi kontroversi di antara warga  pecinta seni 

serta para seniman tari ini. Sebab sebelum pengakuan Kota 

Batu ini mencuat, seni Tari Bantengan tumbuh dan 

berkembang di seluruh area  Malang.

Kabupaten Badung, dengan komponen kebijakan 

paling lengkap, mendukung kenyataan bahwa area  ini 

yaitu  penopang utama kepariwisataan di Bali, yang karena 

posisi kepulauan ini, lantas juga menjadi penopang utama 

kebijakan serupa di negara kita . Kota Batu menyusul dalam hal 

perolehan pendapatan asli daerah, namun segera nampak 

kekurangannya dibandingkan Kabupaten Badung. Perbedaan 

hasil dan kebijakan di ketiga lokasi penelitian di Provinsi 

Bali, mengkonfirmasikan bahwa dalam area  yang sama 

ada keragaman. Kota Surakarta diuntungkan dengan 

aspek budaya dan dominasi daya tarik kebudayaan, sambil  

menegaskan posisi di masa lalu, yang masih terus berpacu 

untuk mengembangkan kohesi dalam aspek lain.

Penelitian ini dengan demikian memberikan peluang 

untuk kajian yang lebih mendalam. Mengapa terjadi perbedaan focus dan skala prioritas pluralisme lokal dalam 

kebijakan kepariwisataan pada masing-masing daerah? 

Apakah perolehan pendapatan asli daerah seperti dalam 

masalah Kota Baru dapat dipertahankan dalam jangka panjang 

untuk pelaksanaan kebijakan kepariwisataan dibandingkan 

usaha melengkapi elemen-elemen lainnya? Daya tarik 

alam, daya tarik budaya dan daya tarik buatan yaitu  tiga 

komponen pembentuk produk wisata, dimana ketiganya 

dapat digabung  satu dengan yang lainnya. Ketiga 

komponen produk wisata ini dapat mempengaruhi 

satu dengan yang lainya secara langsung maupun tidak 

langsung. Akan namun bagaimanakah pengaruh itu dapat 

digambarkan dan kemudian dilembagakan dalam kebijakan 

kepariwisataan? Sisi penting berikutnya, dikaitkan dengan 

kebijakan kepariwisataan nasional, apakah mungkin akan 

terjadi proses social learning sehingga warga  setempat 

disyaratkan terlibat dalam berbagai tahap pembangunan? 

Dan kemudian, bagaimanakah fasilitais ideal pemerintah 

pusat dalam kerangka tersebut, dan kemudian, bagaimanakah 

tipologi formulasi ideal dalam pembentukan hukum yang 

sesuai?

Read More