solo dan bali

SOLO

Kota Sala adalah salah satu kota besar di 

Indonesia yang memiliki sejarah panjang dalam 

perkembangannya. Semenjak terbentuk dari 

zaman kerajaan hingga sekarang, pertumbuhan 

dan perkembangan Kota Sala sangat dipengaruhi

oleh dinamika pemerintahannya. Dualisme 

kepemimpinan yang terjadi pada masa kerajaan, 

yaitu antara Kraton Surakarta dengan Pemerintah 

Kolonial, menentukan pola bentukan ruang kota 

dengan unsur nilai dan simbol kebudayaan yang 

dianut dua penguasa tersebut.

Menurut Kuntjoroningrat, kebudayaan 

dibedakan menjadi tiga unsur, yaitu ide/ norma, 

perilaku dan karya/artefak. Sedangkan 

Kuntowijoyo membedakannya menjadi dua unsur, 

yaitu nilai dan simbol. Nilai merupakan 

kebudayaan yang tidak kasat mata, sedangkan 

simbol merupakan perwujudan nilai yang kasat 

mata.

Menurut Jo Santoso (2002), kota adalah 

oikos, yang didalamnya terdapat empat komponen 

pokok, yaitu humus adalah tempat produksi, home

adalah tempat berlindung, homo adalah tempat 

untuk mengembangkan diri, serta habitat adalah 

tempat yang digunakan untuk menjalankan proses 

produksi dan reporoduksi. Sementara itu, kota 

adalah sebuah sistem yang didalamnya terdiri dari 

komponen-komponen sistem dengan fungsinya 

masing-masing untuk mendukung fungsi kota. 

Maka dapat disimpulkan bahwa keempat 

komponen oikos tersebut adalah komponen￾komponen pembentuk kota yang akan tumbuh dan 

berkembang seiring dengan pertumbuhan dan 

perkembangan kota. Tumbuh dan berkembangnya 

kota terwujud dalam bentuk berbagai macam 

simbol kebudayaan sebagai perwujudan dari nilai 

budaya yang dianut oleh penguasanya 

(pemerintahannya) seperti pola bentuk ruang kota 

dan bangunan-bangunan yang ada di pusat kota.

Berdasarkan deskripsi di atas maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

dan mengkaji pengaruh budaya dalam 

pembentukan ruang kota sebagai bentuk dari nilai 

dan simbol budaya.METODE

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian deskriptif kualitatif. Menurut 

Singarimbun (1986), tujuan dari penelitian 

deskriptif adalah untuk mengetahui 

perkembangan sarana fisik dan sebaran suatu 

aspek dari fenomena sosial, dalam penelitian ini 

adalah pola bentukan ruang dari fenomena 

dualisme kepemimpinan. Sedangkan penelitian 

kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif dari obyek yang 

diamati dengan dasar teori berdasarkan 

pendekatan fenomenologis dan kebudayaan, 

dalam penelitian ini adalah fenomena dualisme 

kepemimpinan yang mempengaruhi pola 

bentukan ruang.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan 

dengan studi literature dan observasi/ pengamatan 

lapangan. Observasi dilakukan terhadap bentuk 

ruang Kota Sala dan simbol-simbol kebudayaan 

yang ada di dalamnya. Sedangkan studi literatur

dilakukan terhadap peta-peta dan buku-buku 

literatur yang berhubungan dengan penelitian, 

yaitu pada kurun waktu perpindahan kraton 

sampai dengan peletakan motif dasar Kolonial. 

Metode Analisis Data

Analisis data menggunakan metode 

kualitatif. Langkah pertama dari analisis data 

kualitatif adalah melakukan penafsiran data 

dengan menelaah data-data dari hasil observasi 

lapangan, peta, gambar dan literatur yang 

berhubungan dengan simbol dan nilai budaya, 

serta bentuk ruang Kota Sala sejak perpindahan 

kraton hingga peletakan dasar motif Kolonial. 

Data-data tersebut kemudian dikelompokkan 

sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu budaya 

yang mempengaruhi pembentukan ruang Kota 

Sala, yaitu pada masa kraton dan pada masa 

Kolonial Belanda. Setelah itu proses penulisan 

dilakukan dengan melakukan reduksi terhadap 

beberapa data yang dianggap tidak relevan dengan 

tujuan penelitian.

ANALISIS DAN INTERPRETASI 

Desa Sala, dari Bandar Perdagangan menjadi 

Oikos

Pada abad XIII-XIV, ketika Kerajaan 

Majapahit masih berada pada puncak kejayaannya 

di Jawa Timur, sungai menjadi alat transportasi

utama. Hal tersebut ditunjukkan pula pada gambar 

1 bahwa wilayah geografis Desa Sala dikelilingi 

oleh sungai-sungai kecil sehingga memudahkan 

bagi para pedagang untuk mendapatkan komoditi 

perdagangan dari wilayah pedalaman. Pada saat

itu, Sungai Bengawan Solo menjadi jalur utama 

perdagangan dan pelayaran yang menghubungkan 

antara wilayah pedalaman Jawa (terutama Jawa 

Tengah) dengan laut serta menjadi jalur 

pertukaran ekonomi dan peradaban antara 

wilayah pedalaman dengan dunia luar. Maka 

tidaklah mengherankan apabila sejarah mencatat

bahwa di sepanjang Sungai Bengawan Solo 

terdapat 44 bandar perdagangan, artinya hal itu 

menggambarkan betapa kaya wilayah ini 

sehingga mampu menghasilkan komoditi 

perdagangan dan menumbuhkan kegiatan 

perdagangan yang sangat ramai.

Desa Sala merupakan daerah perdikan 

yang dikuasai oleh Dinasti Kyai Sala. Di desa ini 

terletak sebuah bandar perdaganan dibawah 

kekuasaan dinasti ini. Keramaian perdagangan 

dan pelayaran di Sungai Bengawan Solo membuat 

Desa Sala meningkat kesejahteraannya.Interaksi 

antara masyarakat dengan kaum pendatang yang 

sebagian besar merupakan kaum pedagang 

meningkat seiring dengan aktivitas niaga. Para 

pedagang yang menyusuri sungai sebagai 

distributor barang-barang dari luar dan 

menampung produk-produk domestik bukan 

hanya terdiri atas orang-orang pribumi, akan 

tetapi juga orang-orang asing seperti Cina, Arab 

dan Moor. Para pedagang ini sebagai pelaku 

bisnis aktif dipedalaman Jawa terutama sejak 

penghancuran pelabuhan-pelabuhan di pesisir 

Jawa oleh Sultan Agung dan penerapan monopoli 

oleh VOC (Solo Heritage Society, 2003).

Para pedagang asing yang kemudian 

melayani perdagangan dan aktivitas niaga 

disepanjang Sungai Bengawan Solo ini juga 

memiliki tempat singgah tetap di setiap bandar. 

Persinggahan tetap ini digunakan oleh mereka 

apabila harus menunggu persediaan produk yang 

akan dibawa, menjual habis produk yang diangkut 

dari daerah hilir maupun untuk menunggu arah 

angin bagi kepentingan pergerakan perahu 

mereka. Dalam perkembangan lebih lanjut, lokasi 

persinggahan itu berubah menjadi perkampungan

orang asing. Di beberapa bandar sepanjang sungai 

itu bisa ditemukan sejumlah perkampungan 

pedagang Cina yang tinggal permanen disana. Di 

Sala, sejak tahun 1744 telah ditemui adanya 

komunitas pedagang Cina yang bertempat tinggal 

disebelah utara Kali Pepe dan menjadi salah satu 

pusat penting yang memainkan peranan bagi 

perdagangan didaerah ini dan sepanjang Sungai 

Bengawan Solo (Solo Heritage Society, 2003).

Komunitas yang terdapat di Desa Sala 

merupakan perpaduan antara komunitas pedagang 

dan petani. Para petani tradisional tidak banyak 

menunjukkan perkembangan, diduga hal ini 

berkaitan dengan letak Desa Sala yang terletak di 

tanah yang rendah dan berawa-rawa. Sebelum 

pusat kekuasan Kerajaan Mataram pindah ke 

Desa Sala, di desa ini telah ada permukiman, 

antara lain Kampung Sampangan yang dihuni 

etnis Madura, Kampung Banjar yang dihuni etnis 

Banjar Kalimantan, Kampung Kebalen yang

dihuni etnis Bali dan Kampung Pasar Kliwon 

yang dihuni etnis Arab. Oleh karena itu,

kehidupan di Desa Sala lebih kuat bercorak desa 

niaga atau komunitas dagang dibandingkan 

agraris (Solo Heritage Society, 2003).

Desa Sala, merupakan daerah perdikan, 

yaitu suatu daerah otonom yang tidak memiliki 

kewajiban membayar pajak kepada penguasa

kerajaan. Penguasa desa perdikan mendapatkan 

kewenangan memerintah suatu daerah atau 

wilayah karena jasanya kepada kerajaan di masa 

lalu. Desa Sala ini karena letaknya di jalur urat 

nadi perdagangan, memiliki bandar yang sangat 

ramai dengan kegiatan perniagaan sehingga 

bandar ini memberikan penghasilan yang sangat 

besar bagi dinasti yang menguasainya. Namun hal 

tersebut berubah sejak pusat Kerajaan Mataram 

berpindah ke Desa Sala. Perpindahan tersebut 

terjadi karena peristiwa geger Pecinan pada tahun 

1741 yang menyebabkan terbakarnya kraton pusat 

Kerajaan Mataram di Kartosuro. Mitos yang 

menganggap istana yang sudah dihancurkan oleh 

musuh tidak lagi pantas dipakai sebagai pusat 

pemerintahan menyebabkan dipindahkannya 

pusat Kerajaan Mataram di Kartosuro. Setelah 

melalui berbagai pertimbangan para penasehat 

dan ahli nujum serta nasehat dari Kapten VOC 

maka akhirnya dipilihlah Desa Sala sebagai lokasi 

keraton yang baru.

Aplikasi Konsep Kota “Kosmologi” Jawa di 

dalam Kota Sala

Pada masa kerajaan, Kota Sala 

merupakan ibu kota baru yang memiliki 

kekhususan dibanding semua ibu kota kerajaan 

dari Kota Gede sampai Kartasura. Dilihat dari 

pola dan morfologi pusat kotanya, Kota Sala 

tampak meniru pola yang ada di Kartosuro. Ini 

berbeda dengan Plered dan Kota Gede, karena 

letak geografisnya, kedua kota ini mengambil 

Gunung Merapi di utara dan Laut Kidul di selatan 

sebagai orientasi makrokosmosnya. Di Kartosuro 

hal ini tidak mungkin, karena lokasinya berada 

disebelah timur gunung Merapi. Sehingga 

kemudian dikembangkan sumbu timur-barat yang 

melintang alun-alun (lor) sejak pusat kota 

Kartosuro agar tidak kehilangan legitimasi 

spiritual. Di Kota Sala sumbu timur-barat juga 

hadir. Meskipun tidak dalam satu garis lurus di 

tengah alun-alun karena adanya masjid Agung 

(Adrisijanti,2000).

Tatanan kosmologi kota Kerajaan 

Surakarta diterangkan oleh Behren (1984)

mengikuti pola lingkaran-lingkaran konsentris 

yang berpusat di Probosuyoso sebagai dalem Raja. 

Setiap lapis lingkaran diwujudkan dalam bentuk

halaman-halaman kraton yang dibatasi oleh 

regol/kori, yaitu lapis terdalam sampai 

Srimanganti, berikutnya Kamandungan, 

kemudian Brajanala, dan terakhir Sitinggil. 

Lingkar-lingkaran tersebut mencitrakan dunia 

kosmos. (lihat gambar 3 dan 4).

Kota Sala sebagai Kota Kolonial dengan “Dual” 

Konsep Budaya

Kota Sala merupakan sebuah kota yang 

memiliki peninggalan budaya karena perjalanan 

sejarahnya sehingga mempengaruhi

kebudayaannya. Kuntowijoyo mengatakan, nilai￾nilai budaya selalu hadir dalam setiap perwujudan

fisik apakah ruang/bangunan atau konstruksi. 

Sebuah pabrik, misalnya juga mengandung nilai 

budaya. Nilai itu ialah efisiensi, kerjasama 

terorganisasi, pembagian kerja, dan hierarki sosial. 

Sejak abad XVI orang-orang Belanda 

datang ke Indonesia dengan tujuan awal untuk 

berdagang, tapi pada akhirnya kemudian menjadi 

penguasa. Belanda mulai menjajah ketika VOC 

menguasai perdagangan komoditi pertanian di 

Indonesia yang merupakan komoditi pasar dunia, 

seperti, lada, vanilla, kopi, gula, nila dan karet. 

Pada awal kehadirannya, perusahaan dagang 

Belanda VOC (Vereenigde Oost-Indische 

Compagnie) mendirikan gudang-gudang 

(pachuizen) untuk menimbun barang-barang 

dagangan (rempah - rempah) serta kantor dagang 

sebagai contoh di Banten, Jepara dan Jayakarta 

(Jakarta lama). Pada perkembangannya mereka 

kemudian membuat pengamanan dengan 

memodifikasi gudang dan kantor tersebut menjadi 

benteng pertahanan, sekaligus sebagai tempat 

tinggal warganya. Sistem pertahanan ini 

dimaksudkan untuk pertahanan dalam bersaing 

dengan pedagang-pedagang bangsa lain

(Soekiman, 2000). Dalam kegiatan perdagangan, 

VOC tidak hanya menguasai jalur-jalur 

perdagangan di daerah pesisir Jawa, tetapi mereka 

juga berusaha menguasai daerah pedalaman. 

Kebetulan Kerajaan Mataram pada abad XVII￾XVIII pusatnya selalu di wilayah pedalaman Jawa 

dengan wilayah yang sangat luas dan subur. 

Kegiatan VOC mengintervensi kekuasaan 

Kerajaan Mataram mulai terasa diwilayah Sala 

sejak pengambil-alihan Keraton Kartosuro oleh 

PB II dengan bantuan VOC (kumpeni). Intervensi 

ini juga meninggalkan jejak sejarah dalam tata￾ruang kota kerajaan yang dibangun kemudian 

sesudah pusat kerajaan pindah dari Kartosuro ke 

Desa Sala.

Kecerdikan VOC menerapkan konsep 

kebudayaan lewat tata ruang Kota Sala 

menghasilkan sebuah kota konsep “dualism”, kota 

dengan dua konsep kebudayaan, yaitu konsep 

kota kosmologi Jawa dan konsep kota kolonial

(Gambar 5). Hal ini dilakukan untuk menghindari 

konflik/ peperangan akibat adanya perbedaan 

budaya. Simbol-simbol budaya dibiarkan berdiri 

di dalam ruang kota, sementara itu VOC 

memperkuat cengkeraman kekuasaannya melalui 

pembangunan-pembangunan infrastruktur 

pertahanan seperti beteng, jalan militer, barak￾barak militer sembari mereka melakukan 

pelemahan pada sisi kekuasaan kerajaan 

(tradisional) dengan melalui perjanjian-perjanjian 

yang tidak adil dan intervensi pada konflik￾konflik keluarga keraton bahkan pengaturan 

kehidupan keluarga raja.

Konsep Kota Kolonial tidak bisa lepas 

dari budaya kolonial, dimana proses pengambilan 

keputusan di negara jajahan, terjadi di negara 

induk. Artinya negara jajahan didominasi oleh 

sistem nilai, model dan penyelesaian￾penyelesaian masalah perkotaan dengan cara 

masyarakat metropolitan kolonial yang berbeda 

jauh budayanya dengan masyarakat Sala yang 

cenderung tradisional.Para perencana kolonial 

tidak mempedulikan dan cenderung menolak 

sistem nilai tradisional yang dipegang oleh 

penduduk pribumi. 

Kota-kota yang dikembangkan oleh VOC 

di Indonesia selalu didasarkan atas suatu konsep 

yang disebut “founded Settlement” atau cikal￾bakal permukiman Kolonial Belanda (gambar 4). 

Konsep ini terdiri atas tata-ruang dan elemen￾elemen bangunan yang menganut pedoman dan 

petunjuk teknis yang dikendalikan dari 

Netherland dan diawasi oleh Gubernur Jendral, 

Residen serta para insinyur. Hal ini berhubungan 

dengan konsep kolonialisasi dimana terjadi 

hubungan dominansi-dependensi. Hubungan ini 

menunjukkan ketergantungan masyarakat yang 

dijajah terhadap yang menjajah, akibat penekanan 

fungsi militer dan administrasi yang dilakukan 

oleh penjajah.

Sejak perpindahan Keraton Mataram dari 

Kartosuro ke Sala, maka tata ruang Kota Sala 

tanpa disadari telah terinvensi dengan konsep kota 

“dualism”, kota dengan dua konsep kebudayaan, 

yaitu konsep kota kosmologi Jawa dan konsep 

kota kolonial. Penerapan konsep ini tidak lepas 

dari campur tangan Pemerintah Kolonial untuk 

menguasai Kota Sala dari segi budaya dengan 

alasan untuk menghindari konflik/ peperangan 

akibat perbedaan budaya. Oleh karena itu, simbol￾simbol budaya dibiarkan tetap berdiri dalam ruang

kota. Konsep kota kolonial menganut pedoman 

dan petunjuk teknis yang dikendalikan dari 

Netherland dan diawasi oleh Gubernur Jendral, 

Residen serta para insinyur. Oleh karena itu, para 

perencana kolonial tidak mempedulikan dan 

cenderung menolak sistem nilai tradisional yang 

dipegang oleh penduduk pribumi dalam

mewujudkan ruang kota. 

Namun demikian, simbol-simbol budaya 

keraton tetap terjaga meskipun dalam tataran yang 

sangat mikro, hanya berada di pusat kota. 

Orientasi makrokosmos keraton mengambil 

sumbu utara selatan di utara dan Laut Kidul di 

selatan. Sementara itu, dalam tatanan kosmologi 

kota kerajaannya mengikuti lingkaran-lingkaran 

konsentris yang berpusat di Probosuyoso sebagai 

dalem Raja. Bentuk ruang kota yang diterapkan 

keraton ini menunjukkan bahwa hubungan antara 

rakyat dengan penguasa bersifat simbolik karena 

rakyat hanya dapat berhubungan dengan rajanya 

pada peristiwa-peristiwa tradisi budaya.

Selebihnya, rakyat hanya menjadi pelayan bagi 

Raja yang dalam budaya Jawa dianggap sebagai 

sosok titisan Tuhan.

BALI

Kajian ini merupakan suatu studi perkembangan kebijakan pengaturan 

penguasaan tanah pemerintah kolonial Hindia-Belanda dan diferensiasi pedesaan 

di Bali.

1 Dalam kajian ini, pembahasan lebih ditekankan pada periode historis

penguasaan tanah sejak kedatangan pemerintah kolonial Hindia-Belanda pada pertengahan abad ke-19, ditandai oleh upaya-upaya sistematis pemerintah kolonial 

Hindia-Belanda menerapkan berbagai kebijakan yang menjadikan Bali sebagai 

bagian dari sistem perdagangan satu ring fence economy.

2

Tujuan studi ini hendak 

berupaya mendeskripsikan bahwa berbagai kebijakan kolonial tersebut; khususnya 

kebijakan politik hukum pertanahan pemerintah kolonial Hindia-Belanda telah 

mengakibatkan tanah, tenaga kerja, dan hasil bumi dieksploitasi melalui jalur-jalur 

tradisional dengan memanfaatkan kekuasaan para elit pribumi (indirect-rule) 

untuk melaksanakan imperialisme ekonomi sebagai kekuatan eksternal dengan 

tujuan mendapatkan pemasukan lebih banyak (besar) lagi bagi pemerintah 

kolonial dengan mengabaikan kesejahteraan kehidupan petani di pedesaan Bali.3

Kehadiran imperialisme ekonomi pemerintah kolonial Hindia-Belanda, 

sebenarnya telah ada sebelum ring fence economy diterapkan di Bali dan Lombok, 

tepatnya ketika VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) mendirikan satu 

kantor dagang tahun 1620 di Bali.4 Mulai periode inilah Bali dianggap sebagai

wilayah monopoli perdagangan VOC, dan selalu berusaha menghindarkan 

sebanyak-banyaknya kedua pulau tersebut dikunjungi oleh pedagang asing yang 

bersaing dengan VOC. Kemudian, mulai pertengahan abad ke-19 pemerintah 

kolonial Hindia-Belanda menerapkan bentuk-bentuk imperialisme yang lebih 

menyeluruh di Bali, ditandai dengan perang kolonial yang dilaksanakan dengan 

maksud menanamkan akar kolonialisme di Bali. Di sini, pemerintah kolonial 

berkepentingan mencegah dan menyelamatkan pulau Bali dan Lombok dari 

Wedloop om Kolonien negara-negara Barat, terutama Inggris yang imperialistis. 

Kolonialisme Belanda, terutama di Bali ini tidak lain merupakan produk ekspansi 

negara-negara Barat dengan tujuan utama menguasai perekonomian dan 

perdagangan, kemudian berkembang menjadi suatu kekuasaan politik pemerintah 

kolonial.

1. Penguasaan Tanah di Bali pada Periode Pra-Kolonial

Perkembangan struktur sosial-ekonomi masyarakat petani di pedesaan Bali 

sampai permulaan abad ke-19 masih terhindar dari pengaruh kekuatan asing dan 

penetrasi politik kekuasaan negara-negara Barat. Ketika itu, struktur masyarakat 

di pedesaan Bali dapat digambarkan terdiri dari pelbagai persekutuan di pedesaan 

yang tersusun rapi hidup berdampingan dengan suatu tata pemerintahan dari 

kerajaan-kerajaan yang bersifat feodal, merdeka dan berdaulat menjalankan 

pemerintahan sesuai dengan paswara (peraturan-peraturan dan perundang￾undangan) yang dibuat oleh raja-raja Bali berdasarkan adat-istiadat yang berlaku 

dan diwarisi secara turun-temurun.5 Berbagai pungutan pada petani pedesaan di

Bali dilakukan kerajaan melalui sistem perpajakan yang diatur berdasarkan sistem 

pengairan dalam pemerintahan yang bertingkat-tingkat dengan kerajaan sebagai 

pusat pemerintahan.6 Dengan kata lain, tidak hanya raja yang berhak 

mengeluarkan peraturan-peraturan perpajakan, melainkan punggawa dan sedahan 

pun dapat mengeluarkan peraturan serupa. Karena itu, seorang petani tidak hanya 

membayar pajak pada seorang bangsawan, ia mungkin sekali sebagai pembayar 

pajak dari bangsawan lain. Bahkan, petani masih harus membayar pajak dan 

pungutan lain dari raja dan sedahan. Perubahan-perubahan politik di tingkat 

supra-lokal pun hanya merupakan pergantian pemungutan pajak saja, yang terus 

berjalan selama berabad-abad. Pengaruh kekuasaan raja/ bangsawan kini telah 

sampai pada pengaruh yang mendasar atas struktur sosial pedesaan, tetapi lebih 

dari itu menentukan bentuk dari struktur pedesaan tersebut. 

Ketika itu, kehidupan masyarakat petani pedesaan di Bali sebagian besar 

terdiri dari petani yang mengolah sawah atau ladang dengan padi (beras) sebagai 

hasil pertanian pokok, mereka pun masih belum berminat untuk melakukan

perdagangan yang pada waktu itu dikuasai atau berada di tangan orang Cina dan 

Bugis.

Penguasaan tanah kerajaan mempunyai arti politis dalam mengendalikan 

kekuatan-kekuatan di pedesaan Bali. Kekuatan-kekuatan eksternal dalam 

melakukan penekanan pada petani di pedesaan dapat dilihat dari pengaruh 

kerajaan sampai di tingkat pedesaan melalui hubungan produksi tanah pertanian 

milik raja atau keluarga kerajaan disakapkan kepada petani penyakap yang 

menyerap tanah tersebut dengan sistem bagi hasil pertanian.

8 Dalam hubungan 

produksi ini petani penyakap harus memberikan tenaga kerja mereka kepada raja 

atau kaum bangsawan untuk melaksanakan pekerjaan domestik yang di Bali 

sering dikenal dengan sebutan ayahan dalem, yaitu berbagai kewajiban demi 

kepentingan puri (kerajaan). Untuk menekan kekuatan di pedesaan kerajaan

membagi-bagikan tanah druwe dalem sebagai tanah jabatan atau tanah pecatu, 

dari segi politis kerajaan mengendalikan petani. 

2. Penguasaan Tanah pada Era Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda

Perkembangan kebijakan pengaturan penguasaan tanah di Bali setelah 

kedatangan pemerintah kolonial Hindia-Belanda pada pertengahan abad ke-19, 

mulai ditandai dengan upaya-upaya sistematis pemerintah kolonial dalam 

menerapkan kebijakan dengan tujuan melakukan intervensi terhadap persoalan￾persoalan luar negeri maupun dalam negeri kerajaan-kerajaan di Bali.

9 Konsep 

traktat-traktat politik tahun 1841 dan 1843 menjalankan politik baru yang dianut 

pemerintah kolonial, mulai tahun 1843 diubah haluan politik absolute onthouding

menjadi secara nyata - gedwongen (terpaksa) satu haluan politik beperkte 

onhouding, dan justru politik baru ini memperoleh realisasi dalam perjanjian 

tahun 1841 dan 1843. Perjanjian itu berisi upaya pemerintah Hindia-Belanda 

untuk memperoleh satu wilayah berpengaruh (invloedssfeer) yang nyata dan 

dapat dipertahankan terhadap kekuatan Barat yang lain dengan memperlihatkan 

satu hak (rechtstitel). Usaha memperoleh rechtstitel yang menjelmakan

Souvereiniteitsrechten atau Bezitsrechten pemerintah berfungsi sebagai 

pembuktian secara terus menerus dari kekuasaan pemerintah kolonial Hindia￾Belanda dengan maksud memagari kekuatan-kekuatan Barat yang lain jangan 

sampai memasuki Bali.

Dalam Pasal 1 Perjanjian tahun 1841, dijumpai rumusan yang diakui oleh 

raja-raja di Bali, ialah: “mengakui negeri-negeri kupernement Hindia-Belanda,”

juga punya adanya,

10 (teks bahasa Belanda menyebutkan het eigendom van het 

Nederlandsch Indisch Gouvernement).11 Di sisi lain, pendapat 

Regeeringskommissaris semacam Oostersche beleidheid - Condominium (Mede￾eigendomschap). Pendapat tersebut mempunyai landasan kebenaran dari 

pemakaian kata “juga” yang ditempatkan di depan kata “punya adanya”. Di balik 

itu, terdapat Begriffsjurisprudenz yang menyesatkan karena pemerintah kolonial 

menghendaki eigendom, justru mede-eigenaar akan sangat membatasi Pemerintah 

kolonial Hindia-Belanda. Pendapat Regeeringskommissaris semacam oosfeschs 

beleidheid, dengan memakai teori condominium (mede-eigendomschap) dapat 

dikatakan merupakan tipu-muslihat yang digunakan pihak pemerintah kolonial 

Hindia-Belanda untuk meyakinkan raja-raja supaya meratifikasi perjanjian; itu 

digunakan agar tidak terlalu mengagetkan raja-raja, maka disebutkan di samping 

gubernemen, raja pun menjadi eigenaar wilayah kerajaan?

Dalam perjanjian tahun 1849 baru dinyatakan dengan tegas dan justru 

berbeda dengan perjanjian tahun 1841 dan 1843. Ditegaskan “...(negeri-negeri itu 

gupermenent Hindia-Nederland) juga punya adanya” (teks bahasa Belanda, 

eigendom) Penggunaan kata-kata tersebut telah menimbulkan perselisihan paham 

antara raja-raja dan pemerintah kolonial, yang menimbulkan perang dua kali, 

yaitu tahun 1846, dan tahun 1848/ 1849. Perjanjian tahun 1849 tidak lagi 

menggunakan kata tersebut dan diganti “(kita punya kerajaan) ada sebagian dari

tanah Hindia-Belanda: (dat het rijk) een gedeelte uitmaakt van Nederlandsch 

Indie”. Di sini dinyatakan lebih tegas dan tidak memberi banyak kemungkinan 

untuk membuat penafsiran yang berbeda. Kondisi seperti itu dijadikan bagian

integral (inlijving) dan oleh karena itu, kerajaan-kerajaan di Bali ditempatkan di 

bawah pemerintahan Hindia Belanda.

Pemerintah kolonial Hindia-Belanda benar-benar telah melakukan 

bezitsdaad, dengan mendaratkan kekuatan militer di tanah Bali untuk merealisasi 

eigendom-nya berdasarkan pada perjanjian kedua tanggal 9 Juli tahun 1846, 

eigendom bukan hanya formal saja, melainkan sudah bersifat material. Kerajaan￾kerajaan di Bali ditempatkan di bawah kekuasaan nyata kekuatan kolonial Hindia￾Belanda, melalui suatu politik menganeksasi kerajaan yang tidak menjalankan 

kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian (kontrak). 

Penaklukan secara nyata oleh rezim kolonial Hindia-Belanda baru terjadi pada 

tahun 1854, 1855 (Buleleng dan Djembrana). Setelah itu satu persatu kerajaan di 

Bali Selatan kehilangan kemerdekaan mereka, tahun 1894 (Karangasem), tahun 

1900 (Gianyar), tahun 1906 (Badung) dan terakhir tahun 1908 (Klungkung). 

Mulai saat itulah, di Bali berlangsung “Tropisch Nederland” atau “Nederland 

Overzee”, yaitu era (periode) kolonial penuh. Periode ini ditandai oleh runtuhnya 

kerajaan Klungkung, melalui puputan Klungkung pada tanggal 28 April 1908 dan 

mulai saat itu seluruh Bali berada di bawah pemerintahan langsung kekuasaan 

pemerintah kolonial Hindia-Belanda.

Namun, pada masa permulaan Administratie Toezicht di Bali Utara dan 

Barat, ketika itu dikenal sebagai masa transisi karena telah diangkat Controleur

yang mewakili kepentingan pemerintah kolonial Hindia-Belanda dengan 

kewenangan yang masih sangat terbatas dan kemudian diperluas.

13 Kemudian 

setelah Buleleng berstatus sebagai daerah Swapraja. Berdasarkan Ind. Stbl. 1860 

nr 107., ditempatkan seorang Assistent Resident dan seorang kontrolir 3de klasse.

Kewenangan Assistant Resident ditempatkan di bawah perintah Gecommitteerd di 

Banyuwangi dan dibebani dengan de leiding van het Inlandsch Bestuur en met de 

functien Gouvernements Agent. Berdasarkan Ind. Stbl. 1861 nr 47, Assistent 

Resident yang ditetapkan di bawah Gecommitterde di Banyuwangi dianggap 

sebagai Hoofd van Gewestelijk Bestuur, yaitu sebagai satu Administrative Indeling

yang meliputi Bali dan Lombok.14 Menyusul setelah Djembrana diberi perluasan 

Administrative Toezicht, berdasarkan Ind. Stbl 1862 nr 30, di situ ditempatkan 

seorang Kontrolir di bawah Assistent Resident di Buleleng. Pengawasan 

terhadap raja-raja di Bali dan Lombok, untuk menaati perjanjian tersebut, 

dilakukan oleh Assistant Resident dari Afdeling Banyuwangi di Jawa Timur (Ind 

Stbl 1849 nr 39). Diangkat juga Gecommitteerde voor de Zaken van Bali en 

Lombok, bertugas mengawasi dan tidak ikut campur urusan dalam negeri kerajaan 

di Bali sampai 1882. Kerapkali Gecommitetterde hanya menjalankan satu tugas 

volkenrechtelijk, yaitu bertindak sebagai juru damai – mediator - antara raja-raja 

yang terus-menerus berselisih.15

Pemerintah kolonial Hindia-Belanda pada tahun 1861 membuat keputusan 

penting dengan mengeluarkan dua Gouvernementbesluit tertanggal 20 April 1861 

nr 7 dan Gouvernementbesluit tanggal 13 Oktober 1861 nr 9, yang memuat 

regelen van bestuur untuk swapraja-swapraja Buleleng dan Djembrana, yang 

terdiri dari 24 Pasal dan dianggap sebagai kcnstitusi tertulis bagi swapraja

Buleleng dan Djembrana. Meskipun regelen van bestuuur ini resmi merupakan 

hasil perundingan dengan raja-raja di kedua wilayah tersebut, tetapi mengingat 

dibuat dalam situasi tekanan pihak pemerintah kolonial, tentu sangat membatasi 

kewenangan raja-raja, jika dibandingkan kekuasaan mereka sebelum tahun 1854 

dan tahun 1855.16 Pemerintah kolonial Hindia-Belanda secara resmi melakukan 

pembagian wilayah (teritorial) administratif setelah tanggal 1 Juli 1881 dengan 

membentuk Karesidenan Bali dan Lombok di bawah pimpinan seorang residen 

yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Jenderal di Batavia dan 

berkedudukan di Singaraja (Bali). Ketika itu, Bali dibagi atas dua afdeling 

(wilayah) meliputi Bali Utara dan Bali Selatan dan Assistant Resident-lah 

bertanggungjawab atas kedua wilayah tersebut.

17

Ketika pulau Bali sudah di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Hindia￾Belanda pada tahun 1908, Karangasem, Bangli, dan Gianyar kemudian diberi 

status yang sama, yakni sebagai gouvernements landschappen (daerah-daerah 

swapraja di lingkungan kekuasaan Gouvernement) dan diperintah oleh seorang 

pegawai Bumiputera sebagai penguasa tertinggi, yang masih berasal dari 

keturunan raja-raja di daerah itu dan dalam pelaksanaan pemerintahan sehari￾hari didampingi oleh controleur (kontrolir) seorang pegawai kolonial Hindia￾Belanda. Berbeda halnya dengan Klungkung, Badung, Tabanan, Djembrana, dan

Buleleng masih berstatus sebagai onderafdeling (sub-wilayah) biasa, yang 

dipimpin oleh pejabat pegawai Hindia-Belanda yang disebut kontrolir tadi.

18

Kemudian pada tahun 1929 Residen J.J. Caron mengadakan perombakan 

birokrasi pemerintahan kolonial Hindia-Belanda besar-besaran di Bali. Daerah￾daerah gouvernements landschappen dihapuskan dan dibentuk delapan sub￾wilayah. Buleleng dan Djembrana di lingkungan wilayah Bali Utara langsung 

ditempatkan di bawah daerah kekuasaan Residen, sedangkan Bali Selatan terdiri 

dari sub-wilayah Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, Klungkung, dan Karangasem 

di bawah Assistant Resident yang berkedudukan di Denpasar. Di setiap sub￾wilayah tersebut diangkat seorang petugas bumiputera yang memegang kekuasaan 

tertinggi dan diberi nama negara bestuur (penguasa negara), yang belum 

mempunyai negara bestuurder baru dapat dipilih dari keluarga raja-raja dan 

didampingi oleh seorang kontrolir.

Berdasarkan perubahan pemerintahan di seluruh Hindia-Belanda secara 

besar-besaran mulai tanggal 1 Juli 1938 dibentuklah Het Gewest de Grote Oost

(Propinsi Timur Besar) dan Bali termasuk dalam wilayah itu. Pemerintah kolonial 

kemudian membentuk daerah-daerah swapraja yang terdiri dari delapan sub￾wilayah. Kemudian negara bestuurder berubah menjadi Zelfbestuur. Kedudukan 

raja dikukuhkan melalui suatu Korte Verklaring,

19 (Pernyataan dari raja untuk 

tetap setia kepada Raja Belanda dan peraerintah kolonial Hindia-Belanda). Daerah 

swapraja diberi otonomi dan mempunyai peraturan sendiri (Zelfbestuursregelen,

1938), raja pemegang kekuasaan tertinggi. Pemerintah kolonial Hindia-Belanda 

diwakili kontrolir sebagai “penasehat raja” di dalam wilayah swapraja. Kenyataan 

memperlihatkan lain bahwa kontrolir yang bertugas sebagai penasehat raja, justru 

kelihatan lebih berkuasa dan kerapkali ikut campur dalam urusan pemerintahan di

daerah tersebut.

20 Pemerintah kolonial Hindia-Belanda telah mengembangkan 

suatu birokrasi pemerintahan Belanda-Bali yang berpautan dan tersusun rapi: 

residen dan kontrolir, raja (regent), dan punggawa (kepala distrik) membentuk 

susunan hierarkis dengan tujuan mengatur seluruh persoalan orang pribumi 

termasuk kehidupan petani di pedesaan Bali.

Kehadiran birokrasi baru pemerintah kolonial Hindia-Belanda telah 

menghancurkan ikatan pelayanan perseorangan antara bangsawan dan bawahan 

yang dihapuskan dan diganti dengan hubungan pemerintahan wilayah (teritorial). 

Pemerintah kolonial menempatkan posisi mereka sedemikian rupa dengan 

berupaya mengurangi peranan raja atau kaum bangsawan dalam memanipulasi 

ikatan tradisional yang menjerat petani melalui sistem persekutuan-persekutuan 

pedesaan di Bali. Kekuasaan raja yang sangat besar pun semakin dikurangi; bukan 

hanya oleh seringnya terjadi pertempuran yang dilakukan melainkan juga dengan 

dihapuskannya berbagai sistem perpajakan tradisional dan sistem ikatan patron￾klien yang sengaja diciptakan raja atau kaum bangsawan.

Bali, sebelum di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Hindia-Belanda 

secara keseluruhan pada tahun 1908. Di Bali Selatan, masih dijumpai pemisahan 

antara pemerintahan banjar dan desa dengan kepala-kepala pengayah kedalem; 

persekutuan-persekutuan tersebut hanya mengurusi kepentingan mereka sendiri￾sendiri, misalnya mengurusi tempat pemujaan. Kepala pengayah kedalem

mengurusi berbagai kepentingan pemerintahan raja. Menyelenggarakan 

pelaksanaan upacara di tempat pemujaan milik puri, mengurusi kepentingan pura￾pura yang besar, mengadakan perbaikan dan pemeliharaan tanggul-tanggul dan 

pipa saluran air. Selain itu, kepala pengayah ini menjadi perantara dari subak di 

pedesaan dengan raja-raja di Bali Selatan. Tetapi, pada tahun 1908, ketika seluruh 

Bali sudah ditempatkan di bawah kekuasaan birokrasi pemerintahan kolonial 

Hindia-Belanda dilakukan penataan (penyusunan) kembali pelbagai struktur 

kemasyarakatan yang berkembang di Bali. Kebijakan pemerintah kolonial Hindia

Belanda mulai sejak itu memasukkan kekuasaan pemerintah teritorial, berlawanan 

dengan keadaan sebelum itu yang hanya mengenal kepala-kepala pengayah 

kedalem yang tinggal dan bercampur-baur dengan masyarakat petani di 

pedesaan.21

 Dalam memudahkan pelaksanaan pemerintahan dimasukkan kepala￾kepala pengayah kedalem yang lama ke dalam struktur birokrasi baru sebagai 

perantara antara punggawa dengan desa atau perkumpulan bumiputera 

(rechtsgemeenschap), karena jumlah desa dan banjar terlampau besar untuk 

dikepalai oleh satu orang punggawa .

Pemerintahan kolonial Hindia-Belanda yang baru telah melakukan 

retrukturisasi sistem pemerintahan di daerah swapraja Klungkung, ialah dengan 

melakukan pembentukan tiga distrik di Klungkung terdiri dari Banjarangkan, 

Klungkung, dan Dawan. Pemerintahan setempat sebelumnya dihapuskan dan 

kepala-kepala pengayah kedalem yang dulu dijadikan kepala pemerintah. Klian

pengliman memimpin kurang lebih 200 orang berdinas wajib dan di atas 

beberapa pengliman ada perbekel (yang dinamakan bendesa). Dengan 

demikian, klian pengliman membawahi satu banjar gede atau beberapa banjar 

kecil.22 Berlainan dengan penyusunan kembali pemerintahan di Gianyar 

yang dikaitkan dengan persekutuan banjar dan memakai klian banjar dengan 

memberi dua fungsi, ialah: mengurusi persoalan-persoalan intern banjar (namun 

kadangkala dijumpai dua banjar kecil digabungkan menjadi satu) dan mengurusi

berbagai kepentingan pemerintah sebagai kepala pemerintahan terendah. 

Penyusunan atau pembentukan kembali pemerintahan di desa; di mana di daerah 

kekuasaan desa tersebut ditempatkan seorang perbekel yang dulu sebagai kepala 

pengayah kedalem sedangkan kepala desa sebenarnya, klian desa atau bendesa 

tetap diberi kewenangan menangani segala urusan yang dianggap penting dari 

desa tersebut.

Kerajaan-kerajaan feodal bumiputera di Bali masih tetap mengikat petani 

setelah pemerintah kolonial menguasai seluruh Bali berkenaan dengan tanah 

pertanian di pedesaan? Kekuasaan raja di Bali kerapkali tampak melalui hubungan 

pemberian tanah/ sawah pecatu.

24 Dalam pemberian tanah pecatu raja mempunyai 

kekuasaan yang meliputi: - menuntut penyerahan hasil pertanian yang kurang baik 

atau penggarap tanah pecatu meninggalkan lahan - tanah dapat dikuasai kembali 

tetapi terbatas pada sawah yang ditempati petani-petani yang melarikan diri 

karena peperangan - raja mempunyai kewenangan menguasai tanah kembali 

karena pengayah kedalem meninggal dunia atau camput (mati punah) tanpa 

meninggalkan keturunan pun atau sentana.

25 Petani sebagai produsen langsung

yang memperoleh tanah pecatu masih dikenai dengan memikul berbagai 

kewajiban, misalnya seperti (1) Menjalani dinas sebagai prajurit kerajaan. (2) 

Setiap saat diwajibkan melakukan berbagai pekerjaan di lingkungan puri (istana 

raja rumah bangsawan tinggi). (3) Menyerahkan bahan-bahan mentah atau hasil 

bumi untuk kepentingan puri. (4) Melaksanakan pekerjaan dalam 

menyelenggarakan pesta upacara nyepi yang dilakukan setiap tahun. (5) 

Menyerahkan ayam jantan sebagai kegemaran raja untuk sabungan ayam 

yang diadakan setiap tahun. (6) Melaksanakan pekerjaan untuk keperluan upacara 

di pura negara yang besar atau di pura keluarga raja. (7) Pekerjaan-pekerjaan di 

empelan (bendungan) dan tanggul-tanggul oleh pengayah kedalem yang menjadi 

kepunyaan persekutuan pertanian.

Keadaan pemerintahan banjar dan desa sebelum tahun 1908 di Bali tidak 

mempunyai hubungan langsung dengan pemerintah kolonial Hindia-Belanda dan 

pemimpin persekutuan-persekutuan ini hanya mengurusi kepentingan intern 

banjar dan desa. Perbekel, pengayah kedalem memimpin perbuatan-perbuatan

dari dinas ayahan kedalem, termasuk ayahan pura dan sebagainya. Dengan 

demikian, perbekel menyalurkan orang-orang pekerja dari pemerintahan kerajaan 

di Bali. Kepentingan raja dan keluarga raja jatuh bersamaan dengan kepentingan 

pemerintahan kerajaan. Panglima-panglima dari orang-orang pekerja memperoleh 

keuntungan materi, jika raja memberi mereka satu atau lebih tanah garapan dari 

tanah druwe atau dari tanah pecatu dalam menikmati hasil tanpa memiliki tanah 

sebagai imbalan.

Keseluruhan masalah yang berkaitan dengan tanah pertanian milik raja 

ditangani oleh seorang sedahan agung (administrator kerajaan) yang diangkat raja 

dan diberi tugas mengurusi semua hal yang berkaitan dengan penghasilan sawah 

dan ladang yang beraneka ragam. Misalnya, bagi hasil antara pemilik (raja) 

dengan petani penggarap tanah sawah druwe dalem, mengurusi berbagai 

pengeluaran biaya produksi sawah-sawah tersebut seperti sumbangan wajib yang 

harus dibayar untuk pemeliharaan saluran irigasi, dan biaya selamatan di pertanian 

untuk memuja Dewi Sri (dewi padi). Berhubung tanah milik raja berjumlah 

banyak dan berpencar-pencar di berbagai tempat, maka untuk satu kelompok 

sawah diangkat semacam petugas atau mandor yang bertugas memeriksa 

tanaman-tanaman yang ditanam penggarap dan mengawasi pada saat panen serta 

membagi hasil yang menjadi hak penggarap dan pemilik (raja). Mandor 

bertanggung-jawab kepada sedahan (administrator) yang melakukan pembukuan 

mengenai hasil penjualan yang diperoleh dari proses produksi. Pembukuan dari 

administrator dan kasir yang memegang uang kontan terakhir diperiksa oleh raja.

Pengeluaran rumah tangga kerajaan di Bali dibiayai dari penghasilan tanah 

milik pribadi raja. Ide Anak Agung Gde Agung raja menyatakan, raja Gianyar 

memiliki tanah sekitar 200 hektar, suatu jumlah yang besar sekali dibandingkan 

dengan milik petani.26 Penghasilan dari tanah pertanian digunakan raja untuk 

membiayai keperluan rumah tangga raja termasuk mengadakan pesta dan jamuan 

makan tamu agung kerajaan; memberi makan begitu banyak orang yang 

bertempat tinggal di puri; melaksanakan pesta upacara adat dan agama. Pekerjaan

bangunan dilakukan oleh tukang-tukang yang diberi tanah oleh raja di mana 

seluruh hasil produksi tanah tadi diberikan kepada mereka yang tetap bekerja 

untuk kepentingan puri. Pekerjaan tukang dibantu buruh yang terdiri dari petani 

penyakap tanah milik raja yang cukup diberi makan jika tenaga mereka 

diperlukan. Pemberian pelayanan pribadi kepada raja di Bali tersebut diikat oleh

tradisi yang dilandasi adat-istiadat tradisional bahwa petani penyakap 

berkewajiban untuk membantu pemilik tanah bila diperlukan tenaga kerja 

tambahan dalam melakukan suatu pekerjaan pada pemilik tanah.

Pemerintah kolonial Hindia-Belanda membuat ketentuan dalam satu 

paswara pada tahun 1908 yang membatasi ketentuan-ketentuan pemberian 

pelayanan pribadi dan memberikan bahan mentah untuk kepentingan puri. 

Ketentuan baru pemerintah kolonial tersebut menegaskan pemilik sawah pecatu

harus menunaikan kerja paksa selama dua puluh hari kerja, menyerahkan dua 

bambu, tiga atap, dan enam batu paras, sedangkan untuk pecatu tegalan satu 

bambu dan lima ratus genteng bambu. Kewajiban-kewajiban dari nomor 4 sampai 

dengan 7 dihapuskan, karena kewajiban terhadap ucapara nyepi, tanggul-tanggul 

dan saluran tidak pernah terdapat dalam kesusasteraan di Bali. Karena itu dinas￾dinas ayahan kedalem yang dianggap sama dengan dinas-dinas puri dihapuskan 

pemerintah kolonial tanpa diketahui keadaan di lapangan. Pengayah kedalem di 

Bangli masih mengerjakan perawatan pura-pura negara yang besar dan pura-pura 

keluarga raja (regent), yang mana mereka manaruh perhatian.

Penghapusan berbagai kewajiban melaksanakan pekerjaan di puri Gianyar 

dan Bangli tidak pernah dihapuskan tanpa suatu alasan. Menurut peraturan 

perundang-undangan pemerintah kolonial Hindia-Belanda pada tahun 1917, 

dinas-dinas ayahan kedalem tidak sesuai lagi. Dalam melakukan penghapusan 

dinas-dinas tersebut yang dianggap sebagai hukum yang mengatur hubungan 

antara warga negara dengan pemerintah disertai dengan memberikan biaya pribadi 

kepada orang yang namanya tercantum dalam Staatsblad 1917 Nomor 518, karena 

mereka kehilangan dinas-dinas ayahan kedalem. Meskipun demikian, regent 

Bangli menolak menerima tunjangan pribadi, regent Bangli menerangkan bahwa 

telah terdapat kesepakatan antara raja dengan petani yang memegang tanah pecatu

menurut hukum perdata, yang mana penyerahan tanah pecatu kepada pemilik atau 

penggarap disertai kewajiban-kewajiban terhadap raja. Pemerintah kolonial 

Hindia-Belanda boleh menghapuskan dinas-dinas ayahan kedalem, tetapi raja 

minta kembali sawah pecatu sebagai druwe (tanah itu ketnbali menjadi milik raja 

sendiri). 

Berbeda halnya dengan keadaan di Klungkung, dinas-dinas ayahan 

kedalem telah dihapuskan sejak tahun 1908, setelah itu dibuat perbedaan￾perbedaan tegas antara dinas-dinas wajib pengayah kedalem dengan pekerjaan 

yang lain. Disebutkan tidak ada lagi dinas-dinas ayahan kedalem dilakukan 

kepada raja, oleh karena itu petani yang memiliki tanah pecatu ditetapkan 

memperoleh dua bagian sedangkan satu bagian lagi diserahkan sebagai kerja 

paksa biasa sampai ketentuan ini dihapuskan tahun 1916. Kenyataan 

menunjukkan lain sampai tahun 1922 pemilik tanah pecatu di Bali masih dibebani 

oleh pekerjaan menyelenggarakan upacara nyepi. Keadaan pengaturan masih tidak 

teratur. Kebijaksanaan pertanahan pemerintah kolonial Hindia-Belanda terkait 

dengan tanah pecatu di Klungkung sejak tahun 1908, di Gianyar dan Bangli sejak 

1917 masih tidak pasti. Apakah dalam dinas-dinas puri yang sudah dihapuskan 

pemerintah kolonial itu juga termasuk dinas-dinas yang lain? Hal ini tidak dapat 

dipastikan dan penyelesaian persoalan ayahan dalem makin lama menjadi 

semakin rumit, karena banyak dijumpai tanah pecatu yang digadaikan atau dijual 

oleh petani.

Pemerintah kolonial Hindia-Belanda di Bali melakukan penggantian dari 

perbekel pengayah kedalem diganti menjadi perbekel atau kepala kumpulan 

perbekel di distrik Gianyar; klian banjar, pekaseh dan pemangku sebagian 

dipecat, sedangkan perbekel yang dipecat kadangkala tidak kehilangan lapangan 

pekerjaan mereka karena diberikan tanah bukti atau pecatu; kepala pengayah 

kedalem yang diangkat dalam organisasi pemerintahan desa yang baru masih

memegang tanah jabatan yang dulu atau pemerintah kolonial memberikan 

sebagian dari tanah jabatan. Di distrik Gianyar, ditetapkan bahwa setiap perbekel 

atau kepala kumpulan perbekel memperoleh lapangan kerja berupa lahan empat 

tenah dan setiap klian banjar, klian subak dan bendesa satu tenah.

Ketika puputan Klungkung diakhiri dengan kekalahan di pihak kerajaan 

Klungkung dari penjajah Belanda mengakibatkan tanah druwe atau tanah 

kepunyaan Dewa Agung dan keluarga kerajaan dirampas dan menjadi milik 

pemerintah Hindia-Belanda. Kemudian tanah milik raja atau tanah druwe

diberikan kepada pribumi yang telah diangkat menjadi regent dan tanah tersebut 

didaftarkan seperti tanah bukti kepunyaan perbekel pengayah kedalem yang 

dimasukkan sebagai perbekel (yang kemudian di Klungkung disebut bendesa), 

kepala kumpulan perbekel dan sebagai klian pengliman ke dalam organisasi baru 

pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Pemerintah mencatat berbagai tanah jabatan 

yang terdiri dari (1) tanah jabatan yang benar-benar diperoleh dari sawah druwe; 

(2) bukti pengayah kedalem yang dulu; (3) bertalian dengan sejumlah klian subak, 

dan juga sawah pecatu.

Kebijakan pertanahan pemerintah kolonial Hindia-Belanda di pedesaan 

Bali dimaksudkan untuk melakukan terobosan di bidang ekonomi. Langkah￾langkah yang ditempuh tidak hanya memperbaiki struktur supra-lokal, tetapi 

lebih jauh dari itu, dengan meletakkan perubahan struktur pemerintahan 

desa dan fungsi posisi pejabat desa di Bali sebagai basis yang dapat 

menunjang kepentingan perekonomian dan keberadaan pemerintah kolonial 

dengan mengurangi dan menekan sedikit mungkin seluruh kekuatan

politik, baik di tingkat lokal maupun supra-lokal. Untuk itu, pemerintah 

kolonial Hindia-Belanda mengangkat kepala persekutuan pertanian sebagai 

pegawai pemerintah. Dengan begitu segala kegiatan petani di pedesaan pun dapat 

diketahui, karena petugas pemerintah ini bertugas selain mengurusi pengairan, 

juga membantu melakukan registrasi tanah pertanian untuk kepentingan 

pemerintah kolonial.

Kondisi perekonomian pemerintah kolonial Hindia-Belanda itu sebenarnya 

baru mulai tampak mantap sekitar 1859; tanah-tanah yang tidak terdaftar dirampas

oleh pemerintah Hindia-Belanda; peningkatan produksi komoditi masih 

diletakkan pada komoditi padi, tembakau, kopi, kelapa, minyak kelapa, dan

babi.27 Peningkatan produksi padi dan komoditi lain diikuti oleh indikasi 

peningkatan penerimaan pajak oleh pemerintah kolonial. Pada tahun 1859 di 

daerah Buleleng pajak padi yang masuk sebesar f 1. 5.900 dan setelah itu di tahun 

1880 pemasukan pajak meningkat, baik dari daerah Buleleng maupun Djembrana 

mencapai fl. 149.600 belum lagi ditambah dengan pemasukan f 1. 33.300 pajak 

tanah kering maupun dari pemungutan pajak-pajak yang lain.

Kebijakan perekonomian pemerintah kolonial Hindia-Belanda di Bali kini 

mengalami perubahan orientasi dari yang ditujukan untuk kepentingan 

menghidupi kerajaan menjadi berorientasi ke pasaran luar negeri. Dengan 

perkataan lain, Bali telah membuka diri dalam sistem perdagangan dengan daerah 

lain di luar negeri maupun daerah lain di dalam negeri. Peningkatan ini tampak 

dalam kalkulasi ekspor padi daerah Buleleng pada tahun 1859 telah mencapai 

30.000 pikul seharga f 1. 100.000; padahal sebelum itu Bali secara umum belum 

berperan dalam ekspor padi. Kemampuan ekspor padi semakin meningkat dan 

mencapai titik tertinggi pada permulaan abad ke-20, yaitu sampai mencapai f 1. 

500.000, ini merupakan ekspor tertinggi kedua setelah candu/ opium.

Dampak dari keinginan pemerintah Hindia-Belanda menguasai 

perekonomian di seluruh Bali telah menjadi beban yang sangat berat bagi petani 

di pedesaan. Pemerintah kolonial tidak hanya melakukan pencatatan pemilikan 

tanah dan melakukan penaksiran baru terhadap tanah pertanian, lebih jauh dari itu, 

pemerintah kolonial melakukan reorganisasi pemerintahan di pedesaan melalui 

penyatuan-penyatuan desa di Bali menurut kehendak pemerintah kolonial itu 

sendiri. Terlebih lagi setelah tahun 1908, penyatuan itu dimaksudkan untuk 

mendapatkan kelompok-kelompok 200 orang wajib kerja rodi di sektor pertanian. 

Mengingat sampai permulaan abad ke-20 pemerintah kolonial masih ingin 

mempertahankan padi sebagai tujuan pokok ekspor Bali.

Perubahan-perubahan sistem perpajakan dilakukan secara besar-besaran 

oleh pemerintah Belanda, seperti pernah dilaporkan oleh seorang kontrolir

bernama Bloemen Waanders, yang telah melakukan penelitian mengenai sistem 

pemungutan pajak menurut sistem lama yang melalui beberapa tingkatan.28

Kemudian sistem pemungutan pajak oleh bangsawan lain mulai dihapuskan, dan 

khususnya sedahan oleh pemerintah Belanda diintegrasikan dalam struktur baru 

serta diharuskan memungut berbagai-macam pajak pemerintah kolonial.29

Kedudukan pemerintah kolonial Hindia-Belanda yang semakin kokoh 

mengakibatkan peranan kaum bangsawan terus semakin mengalami tekanan dari 

pihak pemerintah kolonial.

Kebijakan pemerintah kolonial Hindia-Belanda untuk menata kembali 

sistem perpajakan yang bertingkat-tingkat di Bali semakin menyudutkan 

kedudukan petani sebagai produsen langsunglah, karena petani sebagai kekuatan 

yang paling lemah/ bawah tentu lebih banyak terpukul dari kebijakan pemerintah 

kolonial tersebut karena surplus yang dihasilkan petani dieksploitasi oleh 

kekuatan-kekuatan dari luar.30 Begitu besar kekuatan-kekuatan dari luar yang 

menyerap hasil produksi mereka, sehingga petani sebagai produsen langsung 

semakin tidak mampu mempertahankan tingkat kehidupan mereka di pedesaan 

Bali ditunjukkan oleh penguasaan tanah yang dimiliki rata-rata tanah 1 hektar,31

lahan pertanian mereka semakin berkurang setiap tahun dan jumlah orang-orang 

tidak bertanah semakin bertambah.32 Kondisi kehidupan petani di pedesaan Bali

semakin merosot, didorong pesatnya pertambahan petani tidak mempunyai tanah 

maupun perubahan-perubahan di tingkat makro. Di pihak lain, tanah pertanian di 

Bali sebagian besar masih dikuasai oleh kelompok kecil tuan tanah, terutama 

kaum bangsawan.

Mulai permulaan abad ke-20, perkembangan masyarakat agraris di Bali 

menunjukkan kehidupan di pedesaan mengalami tekanan pertambahan penduduk 

meningkat terus dengan sangat cepat di atas persediaan tanah yang jumlahnya 

tetap mengakibatkan setiap tahun orang-orang yang tidak mempunyai tanah 

mengalami peningkatan sehingga menambah kehidupan di sektor pertanian 

semakin sulit. Korn melihat kemiskinan di Bali sebagai akibat dari depresi 

ekonomi, lebih diperburuk oleh kekuasaan kaum bangsawan yang mempunyai 

tingkatan yang lebih tinggi yang tidak dapat dikendalikan. Bangsawan siapa pun 

yang memperoleh kekuasaan pada tingkatan lebih tinggi di Bali, 

bersamaan dengan kondisi seperti itu dalam kebiasaan di Bali ditemukan 

kemiskinan pada sebagian besar masyarakat di pedesaan. Kekuasaan kaum 

bangsawan selalu diidentikkan dengan memperluas kemiskinan.33

Berdasarkan hasil penelitian H. Schulte Nordholt, sebagian besar petani 

Bali memiliki sawah kecil (kurang lebih 0,5 hektar) dan petani bagi hasil 

atau penyakap kira-kira 40% kepala keluarga, situasi sangat berbeda dengan 

sebelum itu.34 Pemerintah kolonial sejak tahun 1920-an memperkenalkan 

pembaruan sistem pajak tanah kolonial yang baru. Petani kemudian tidak hanya 

membayar lebih dari sebelumnya, tetapi mereka juga membayar dengan sejenis 

uang Belanda (Dutch Indies) atau dengan mata uang orang Bali (kepeng) . 

Pembayaran pajak tanah baru dipikul penuh oleh petani penyakap atau dibagi 

dengan pemilik tanah; sampai tahun 1930 pembayaran pajak baru atau landrente 

tidak tampak menjadi masalah besar bagi petani. Kondisi demikian, 

mengakibatkan peningkatan ekspor babi dan kopra oleh setiap rumah tangga di Bali mengalami peningkatan, suatu arus besar uang Belanda memasuki Bali, dan 

dengan uang itu petani dapat membayar landrente. Bagaimana pun, ketika dalam 

tahun 1931 terjadi depresi ekonomi di Bali yang mengakibatkan ekpor hampir 

gagal, beberapa orang petani Bali mengalami kesulitan karena kehilangan 

kesempatan mereka membeli kebutuhan uang Belanda. Langkah-langkah 

pemerintah kolonial dalam menghadapi krisis datang sangat terlambat dan ini 

mempengaruhi cadangan uang Belanda menjadi habis terlebih lagi setelah ekspor 

emas dan perak dari Bali menunjukkan indikasi penurunan. Meskipun tahun 1934 

tingkat pendapatan pajak tanah pemerintah kolonial lebih rendah, tetapi itu bukan 

disebabkan petani memperoleh keringanan pajak tanah, melainkan karena 

kemampuan petani penyakap semakin berkurang dalam membayar pajak tanah.