.jpeg)
pariwisata, walaupun harus diakui sector pertanian
“agriculture” masih lebih besar indeks penyerapannya dan berada di
atas indeks penyerapan tenaga kerja oleh sector pariwisata di hampir
semua Negara pada table di atas.
4. Infrastructure Development
Berkembangnya sektor pariwisata juga dapat mendorong
pemerintah lokal untuk menyediakan infrastruktur yang lebih baik,
penyediaan air bersih, listrik, telekomunikasi, transportasi umum dan
fasilitas pendukung lainnya sebagai konsekuensi logis dan kesemuanya
itu dapat meningkatkan kualitas hidup baik wisatawan dan juga
masyarakat lokal itu sendiri sebagai tuan rumah.
Sepakat membangun pariwisata berarti sepakat pula harus
membangun yakni daya tarik wisata “attractions” khususnya daya tarik
wisata man-made, sementara untuk daya tarik alamiah dan budaya
hanya diperlukan penataan dan pengkemasan. Karena Jarak dan
waktu tempuh menuju destinasi “accesable” akhirnya akan mendorong
pemerintah untuk membangun jalan raya yang layak untuk angkutan
wisata, sementara fasilitas pendukung pariwisata “Amenities” seperti
hotel, penginapan, restoran juga harus disiapkan.
Pembangunan infrastruktur pariwisata dapa dilakukan secara
mandiri ataupun mengundang pihak swasta nasional bahkan pihak
156
investor asing khususnya untuk pembangunan yang berskala besar
seperti pembangunan Bandara Internasional, dan sebagainya.
Perbaikan dan pembangunan insfrastruktur pariwisata ini juga
akan dinikmati oleh penduduk local dalam menjalankan aktifitas
bisnisnya, dalam konteks ini masyarakat local akan mendapatkan
pengaruh positif dari pembangunan pariwisata di daerahnya.
5. Development of Local Economies
Pendapatan sektor pariwisata acapkali digunakan untuk
mengukur nilai ekonomi pada suatu kawasan wisata. Sementara ada
beberapa pendapatan lokal sangat sulit untuk dihitung karena tidak
semua pengeluaran wisatawan dapat diketahui dengan jelas seperti
misalnya penghasilan para pekerja informal seperti sopir taksi tidak
resmi, pramuwisata tidak resmi, dan lain sebagainya.
WTO memprediksi bahwa pendapatan pariwisata secara tidak
langsung disumbangkan 100% secara langsung dari pengeluaran
wisatawan pada suatu kawasan. Dalam kenyataannya masyarakat
local lebih banyak berebut lahan penghidupan dari sector informal ini,
artinya jika sector informal bertumbuh maka masyarakat local akan
mendapat menfaat ekonomi yang lebih besar.
Sebagai contoh, peran pariwisata bagi Provinsi Bali terhadap
perekonomian daerah “PDRB” sangat besar bahkan telah
mengungguli sector pertanian yang pada tahun-tahun sebelumnya
memegang peranan penting di Bali. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat
pada table berikut ini:
157
Tabel: PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Bali,
Sumber: BPS, 2009
5Negative Economic Impacts of Tourism
1. Leakage
Leakage atau kebocoran dalam pembangunan pariwisata
dikategorikan menjadi dua jenis kebocoran yaitu keboran import dan
kebocoran export. Biasanya kebocoran import terjadi ketika terjadinya
permintaan terhadap peralatan-peralatan yang berstandar internasional
yang digunakan dalam industri pariwisata, bahan makanan dan
minuman import yang tidak mampu disediakan oleh masyarakat lokal
atau dalam negeri. Khususnya pada negara-negara berkembang,
makanan dan minuman yang berstandar internasional harus di
datangkan dari luar negeri dengan alasan standar yang tidak terpenuhi,
dan akibatnya produk lokal dan masyarakat lokal sebagai produsennya
tidak biasa memasarkan produknya untuk kepentingan pariwisata
ini .
5 Negative Economic Impacts of Tourism
158
Besarnya pendapatan dari sektor pariwisata juga diiringi oleh
besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan import
terhadap produk yang dianggap berstandar internasional. Penelitian
dibeberapa destinasi pada negara berkembang, membuktikan bahwa
tingkat kebocoran terjadi antara 40% hingga 50% terhadap pendapatan
kotor dari sektor pariwisata, sedangkan pada skala perekonomian yang
lebih kecil, kebocoran terjadi antara 10% hingga 20%.
Sedangkan kebocoran export seringkali terjadi pada
pembangunan destinasi wisata khususnya pada negara miskin atau
berkembang yang cenderung memerlukan modal dan investasi yang
besar untuk membangun infrastruktur dan fasilitas wisata lainnya.
Kondisi seperti ini, akan mengundang masuknya penanam modal
asing yang memiliki modal yang kuat untuk membangun resort atau
hotel serta fasilitas dan infrastruktur pariwisata, sebagai imbalannya,
keuntungan usaha dan investasi mereka akan mendorong uang mereka
kembali ke negara mereka tanpa bisa dihalangi, hal inilah yang disebut
dengan “leakage” kebocoran export.
Hal ini membenarkan pendapat dari Sinclair dan Sutcliffe
(1988), yang menjelaskan bahwa pengukuran manfaat ekonomi dari
sektor pariwisata pada tingkat sub nasional harunya menggunakan
pemikiran dan data yang lebih kompleks untuk menghindari terjadinya
“leakages” kebocoran.
2. Enclave Tourism
“Enclave tourism” sering diasosiasikan bahwa sebuah destinasi
wisata dianggap hanya sebagai tempat persinggahan sebagai
contohnya, sebuah perjalanan wisata dari manajemen kapal pesiar
dimana mereka hanya singgah pada sebuah destinasi tanpa
melewatkan malam atau menginap di hotel-hotel yang telah
disediakan industri lokal sebagai akibatnya dalam kedatangan
wisatawan kapal pesiar ini manfaatnya dianggap sangat rendah
atau bahkan tidak memberikan manfaat secara ekonomi bagi
masyarakat di sebuah destinasi yang dikunjunginya.
159
Kenyataan lain yang memicu “enclave” adalah
kedatangan wisatawan yang melakukan perjalan wisata yang dikelola
oleh biro perjalanan wisata asing dari “origin country” sebagai
contohnya, mereka menggunakan maskapai penerbangan milik
perusahaan mereka sendiri, kemudian mereka menginap di sebuah
hotel yang di miliki oleh manajemen chain dari negara mereka sendiri,
berwisata dengan armada dari perusahaan chain milik pengusaha
mereka sendiri, dan dipramuwisatakan oleh pramuwisata dari
negerinya sendiri, dan sebagai akibatnya masyarakat lokal tidak
memperoleh manfaat ekonomi secara optimal.
3. Infrastructure Cost
Tanpa disadari ternyata pembangunan sektor pariwisata yang
berstandar internasional dapat menjadi beban biaya tersendiri bagi
pemerintah dan akibatnya cenderung akan dibebankan pada sektor
pajak dalam artian untuk membangun infratruktur ini ,
pendapatan sektor pajak harus ditingkatkan artinya pngutan pajak
terhadap masyarakat harus dinaikkan.
Pembangunan pariwisata juga mengharuskan pemerintah
untuk meningkatkan kualitas bandara, jalan raya, dan infrastruktur
pendukungnya, dan tentunya semua hal ini memerlukan biaya
yang tidak sedikit dan sangat dimungkinkan pemerintah akan
melakukan re-alokasi pada anggaran sektor lainnya seperti misalnya
pengurangan terhadap anggaran pendidikan dan kesehatan.
Kenyataan di atas menguatkan pendapat Harris dan Harris
(1994) yang mengkritisi bahwa analisis terhadap dampak pariwisata
harusnya menyertakan faktor standar klasifikasi industri untuk tiap
aktifitas pada industri pariwisata yang sering dilupakan pada analisis
dampak pariwisata.
4. Increase in Prices (Inflation)
Peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa dari
wisatawan akan memicu meningkatnya harga secara beruntun
160
“inflalsi” yang pastinya akan berdampak negative bagi masyarakat
lokal yang dalam kenyataannya tidak mengalami peningkatan
pendapatan secara proporsional artinya jikalau pendapatan masyarakat
lokal meningkat namun tidak sebanding dengan peningkatan harga-
harga akan memicu daya beli masyarakat lokal menjadi rendah.
Pembangunan pariwisata juga berhubungan dengan
meningkatnya harga sewa rumah, harga tanah, dan harga-harga
property lainnya sehingga sangat dimungkinkan masyarakat lokal tidak
mampu membeli dan cenderung akan tergusur ke daerah pinggiran
yang harganya masih dapat dijangkau.
Sebagai konsukuensi logiz, pembangunan pariwisata juga
berdampak pada meningkatnya harga-harga barang konsumtif, biaya
pendidikan, dan harga-harga kebutuhan pokok lainnya sehingga
pemenuhan akan kebutuhan pokok justru akan menjadi sulit bagi
penduduk lokal. Hal ini juga sering dilupakan dalam setiap
pengukuran manfaat pariwisata terhadap perekonomian pada sebuah
Negara.
5. Economic Dependence
Keanekaragaman industri dalam sebuah perekonomian
menunjukkan sehatnya sebuah negara, jika ada sebuah negara yang
hanya menggantungkan perekonomiannya pada salah satu sektor
tertentu seperti pariwisata misalnya, akan menjadikan sebuah negara
menjadi tergantung pada sektor pariwisata sebagai akibatnya
ketahanan ekonomi menjadi sangat beresiko tinggi.
Di beberapa negara, khususnya negara berkembang yang
memiliki sumberdaya yang terbatas memang sudah sepantasnya
mengembangkan pariwisata yang dianggap tidak memerlukan
sumberdaya yang besar namun pada negara yang memiliki
sumberdaya yang beranekaragam harusnya dapat juga
mengembangkan sektor lainnya secara proporsional.
Ketika sektor pariwisata dianggap sebagai anak emas, dan
sektor lainnya dianggap sebagai anak diri, maka menurut Archer dan
161
Cooper (1994), penelusuran tentang manfaat dan dampak pariwisata
terhadap ekonomi harusnya menyertakan variabel sosial yang tidak
pernah dihitung oleh fakar lainnya. Ketergantungan pada sebuah
sektor, dan ketergantungan pada kedatangan orang asing dapat
diasosiasikan hilangnya sebuah kemerdekaan sosial dan pada tingkat
nasional, sangat dimungkinkan sebuah negara akan kehilangan
kemandirian dan sangat tergantung pada sektor pariwisata.
6. Seasonal Characteristics
Dalam Industri pariwisata, dikenal adanya musim-musim
tertentu, seperti misalnya musim ramai “high season” dimana
kedatangan wisatawan akan mengalami puncaknya, tingkat hunian
kamar akan mendekati tingkat hunian kamar maksimal dan kondisi ini
akan berdampak meningkatnya pendapatan bisnis pariwisata.
Sementara dikenal juga musim sepi “low season” di mana kondisi ini
rata-rata tingkat hunian kamar tidak sesuai dengan harapan para
pebisnis sebagai dampaknya pendapatan indutri pariwisata juga
menurun hal ini yang sering disebut “problem seasonal”. Sementara ada
kenyataan lain yang dihadapi oleh para pekerja, khususnya para
pekerja informal seperti sopir taksi, para pemijat tradisional, para
pedagang acung, mereka semua sangat tergantung pada kedatangan
wisatawan, pada kondisi low season sangat dimungkinkan mereka tidak
memiliki lahan pekerjaan yang pasti.
162
163
BAB X
ASPEK SOSIAL DAN BUDAYA PARIWISATA
10.1. Dampak Sosial dan Budaya Pariwisata
Pariwisata adalah fenomena
kemasyarakatan yang
menyangkut manusia,
masyarakat, keompok,
organisasi, kebudayaan dan
sebagainya. Kajian sosial
terhadap kepariwisataan
belum begitu lama, hal ini
disebabkan pada awalnya pariwisata lebih dipandang sebagai
kegiatan ekonomi dan tujuan pengembangan kepariwisataan
adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, baik untuk
pemerintah maupun masyarakat karena kepariwisataan menyangkut
manusia dan masyarakat maka kepariwisataan dalam laju
pembangunan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh aspek sosial.
Karena makin disadari bahwa pembangunan kepariwisataan
tanpa memperhatikan pertimbangan aspek sosial yang matang akan
membawa malapetaka bagi masyarakat, khususnya di daerah
pariwisata. Kepariwisataan adalah sesuatu kegiatan yang secara
langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat setempat sehingga
membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Dampak
pariwisata terhadap masyarakat seringkali dilihat dari hubungan
antara masyarakat dengan wisatawan yang memicu terjadinya
proses komoditisasi dan komersialisasi dari keramah-tamahan
masyarakat lokal (Pitana 2005).
Pada mulanya wisatawan diterima dengan baik dengan penuh
harapan wisatawan akan membawa perkembangan bagi daerahnya.
Dengan meningkatnya jumlah kunjungan maka sebagian masyarakat
lokal mulai menyediakan berbagai fasilitas yang memang khusus
164
dipersiapkan dan diperuntukan bagi wisatawan. Hubungan-hubungan
pariwisata mulai terjadi antara wisatawan dengan usaha
pariwisata, wisatawan dengan masyarakat lokal. Hubungan atau
interaksi umumnya tidak setara, pada umumnya masyarakat lokal
merasa lebih inferior, wisatawan lebih kaya, lebih berpendidikan dan
dalam suasana berlibur Pitana (2005; Sastrayuda, 2009)
Dalam hubungan dengan evolusi sikap masyarakat
terhadap wisatawan, Doxey yang dikutip Pitana (2005 : 84)
mengembangkan sebuah kerangka teori yang disebut Irritation
Index (Irrindex) yang menggambarkan perubahan sikap masyarakat
terhadap wisatawan secara linier. Sikap yang mula-mula positif
berubah menjadi semakin negatif seiring dengan pertumbuhan
wisatawan. Tahapan-tahapan sikap masyarakat lokal terhadap
wisatawan mulai dari euphoria, apathy, irritation, annoyance, dan
antagonism, xenophobia:
1) Euphoria; kedatangan wisatawan diterima dengan baik
dengan berbagai harapan.
2) Apathy; masyarakat menerima wisatawan sebagai sesuatu yang
lumrah dan hubungan antara masyarakat dengan
wisatawan mulai berjalan dalam bentuk hubungan komersial.
3) Annoyance; titik kejenuhan sudah hampir dicapai dan
masyarakat mulai merasa terganggu dengan kehadiran
wisatawan.
4) Antagonism; masyarakat secara terbuka sudah
menunjukkan ketidak senangannya dan melihat wisatawan
sebagai sumbu masalah.
5) Xenophobia; adanya perubahan lingkungan yang
diakibatkan pariwisata masyarakat menjadi tidak ramah
diakibatkan oleh adanya perubahan.
Sikap masyarakat lokal terhadap wisatawan ini diatas
tentunya dibutuhkan suatu penyesuaian dan penelitian yang
mendalam terhadap masyarakat di sebuah kawasan wisata. Penelitian
165
agar memberikan gambaran bagi pengambil keputusan dalam
mengambil tindakan dan penyesuaian terhadap gejala-gejala yang
muncul baik positif maupun negatif ditengah-tengah masyarakat.
10.2. Interaksi antara wisatawan dengan masyarakat lokal
Wisatawan yang mengunjungi suatu daerah tujuan wisata
didorong oleh motivasi untuk mengenal, mengetahui atau
mempelajari berbagai hal seperti kebudayaan, kehidupan
masyarakat, keindahan alam, berbagai jenis kuliner, dan lain-lain.
Apapun motivasi seseorang melakukan perjalanan wisata maka
bagi seorang/kelompok wisatawan, perjalanan ini mempunyai
berbagai manfaat dan akibat antara lain :
a. Perjalanan wisata memberikan stimulasi bagi penyegaran fisik
dan mental serta merupakan kompensasi terhadap berbagai
hal yang melelahkan seperti situasi yang sibuk,
ketegangan, rutinitas yang menjemukan, sehingga melakukan
perjalanan wisata merupakan kompensasi terhadap
permasalahan-permasalahan ini diatas.
b. Selama berada di daerah tujuan wisata, wisatawan berinteraksi
dengan masyarakat lokal. Hubungan antara wisatawan
dengan masyarakat lokal sangat dipengaruhi oleh sistem
sosial budaya kedua belah pihak. Hubungan wisatawan
dengan masyarakat lokal bersifat sementara, ada kendala
ruang dan waktu, hubungan yang terjadi banyak yang
bersifat transaksi ekonomi yang tidak ada lain
merupakan proses komersialisasi.
c. Pariwisata memberikan keuntungan sosial ekonomi pada
satu sisi, tetapi disisi lain membawa ketergantungan dan
ketimpangan sosial dan berbagai masalah sosial.
d. Pariwisata membawa berbagai peluang baru bagi
masyarakat dan mendorong berbagai bentuk perubahan
sosial.
166
e. Munculnya kondisi frustasi ditengah-tengah masyarakat yang
merasa jadi obyek tetapi tidak merasa menikmati keuntungan
dari pembangunan kepariwisataan.
10.3. Pengaruh Pengembangan Pariwisata Terhadap Masyarakat
Lokal
Disamping berbagai dampak yang dinilai positif, hampir semua
diskusi/seminar tentang kepariwisataan juga banyak
mengemukakan adanya berbagai dampak yang tidak diharapkan
(dampak negatif). Menilai dampak pariwisata terhadap kehidupan
masyarakat lokal membutuhkan pengkajian secara mendalam
ditengah-tengah masyarakat setempat dan berbagai aspek seperti
sosial, ekonomi, budaya, lingkungan. Aspek-aspek ini
berpengaruh ditengah-tengah masyarakat yang satu berbeda dengan
masyarakat yang lain atau dampak terhadap kelompok sosial yang
satu belum tentu sama, bahkan bisa bertolak belakang dengan dampak
terhadap kelompok sosial yang lain. Namun sebagai gambaran
dalam upaya mengurangi dampak pariwisata terhadap masyarakat
lokal dapat dikemukakan pendekatan sebagai berikut :
1) Berbagai perubahan sosial yang terjadi tidak dapat
sepenuhnya dipandang sebagai dampak pariwisata semata-
mata, mengingat pariwisata memiliki sifat kegiatan
multidimensional dan terjalin erat dengan berbagai kegiatan
lain yang mungkin pengaruhnya jauh sebelum pariwisata
berkembang di satu Kota/ Kabupaten.
2) Mengenai penilaian positif dan negatif tidak selalu sama bagi
segenap kelompok masyarakat, perlu melihat segmen-segmen
yang ada atau melihat berbagai interest group mengingat
dinamika masyarakat berkembang dan berpengaruh kepada
ritme kehidupan sosial masyarakat.
3) Setiap daerah tujuan wisata mempunyai citra tertentu yang
mengandung keyakinan, kesan dan persepsi yang diterima
wisatawan dan berbagai sumber dari pihak lain atau dari
167
instansinya sendiri. Pariwisata adalah industri yang memiliki
citra tersendiri dan berbasiskan citra, karena citra/ kesan
membawa calon wisatawan ke dunia simbol dan makna. Citra
juga akan memberikan kesan bahwa satu destinasi akan
memberikan suatu aktrasi yang berbeda dengan destinasi
lainnya.
4) Dari waktu ke waktu, aspek sosial dalam pembangunan
pariwisata semakin mendapat perhatian karena semakin
meningkatnya kesadaran bahwa pembangunan kepariwisataan
tanpa pertimbangan yang matang dari aspek sosial akan
membawa malapetaka bagi masyarakat.
5) Secara umum bahwa pengembangan kepariwisataan semakin
mendapat perhatian, karena semakin meningkatnya kesadaran
bahwa pembangunan kepariwisataan tanpa pertimbangan
yang matang dari aspek sosial akan mempengaruhi
kepariwisataan itu sendiri.
6) Secara umum bahwa pengembangan kepariwisataan selalu
terkait dengan kreativitas dan inovasi dalam berbagai bentuk
kegiatan, karya masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh
wisatawan pada saat berkunjung ke satu daerah wisata yang
dapat menambah pengalaman perjalanan baru bagi wisatawan
dan peningkatan berusaha bagi masyarakat.
168
169
BAB XI
PENGELOLAAN PARIWISATA DAN LINGKUNGAN
11.1. Ekowisata
Darsoprajitno (2001) menyatakan, alam dapat dimanfaatkan
untuk kegiatan pariwisata dengan menerapkan asas pencagaran
sebagai berikut:
1. Benefisiasi; kegiatan kerja meningkatkan manfaat tata
lingkungan dengan teknologi tepatguna, sehingga yang semula
tidak bernilai yang menguntungkan, menjadi meningkat
nilainya secara sosial, ekonomi, dan budaya.
2. Optimalisasi; usaha mencapai manfaat seoptimal mungkin
dengan mencegah kemungkinan terbuangnya salah satu unsur
sumberdaya alam dan sekaligus meningkatkan mutunya.
3. Alokasi; suatu usaha yang berkaitan dengan kebijakan
pembangunan dalam menentukan peringkat untuk
mengusahakan suatu tata lingkungan sesuai dengan fungsinya,
tanpa mengganggu atau merusak tata alamnya.
4. Reklamasi; memanfaatkan kembali bekas atau sisa suatu
kegiatan kerja yang sudah ditinggalkan untuk dimanfaatkan
kembali bagi kesejahteraan hidup manusia.
170
5. Substitusi; suatu usaha mengganti atau mengubah tata
lingkungan yang sudah menyusut atau pudar keualitasnya dan
kuantitasnya, dengan sesuatu yang sama sekali baru sebagai
tiruannya atau lainnya dengan mengacu pada tata
lingkungannya
6. Restorasi;mengembalikan fungsi dan kemampuan tata
lingkungan alam atau budayanya yang sudah rusak atau
terbengkalai, agar kembali bermanfaat bagi kesejahteraan
hidup manusia.
7. Integrasi; pemanfaatan tata lingkungan secara terpadu hingga
satu dengan yang lainnya saling menunjang, setidaknya antara
perilaku budaya manusia dengan unsur lingkungannya baik
bentukan alam, ataupun hasil binaannya.
8. Preservasi; suatu usaha mempertahankan atau mengawetkan
runtunan alami yang ada, sesuai dengan hukum alam yang
berlaku hingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Dalam pemanfaatan alam sebagai atraksi wisata juga tidak
lepas dari unsur-unsur penunjang sebagai terapan konsep integrasi
terpadu.
Gambar 11.1 Unsur Penunjang Dalam Pemanfaatan Alam Sebagai
Daya Tarik Wisata.
Sumber: Darsoprajitno, 2001
171
Gambar 11.1 menggambarkan, atraksi atau daya tarik wisata
dapat berupa alam, masyarakat, atau minat khusus akan menjadi daya
tarik bagi wisatawan jika didukung oleh unsur penunjang seperti
kemudahan transportasi, pelestarian alam (restorasi) serta tersedianya
akomodasi yang dinginkan oleh wisatawan.
Pada dasarnya kegiatan wisata alam (ecotourism) dapat
dilakukan pada semua atraksi wisata baik yang sudah ditunjuk sebagai
kawasan wisata maupun di luarnya. Kegiatan wisata alam dapat
dilakukan pada kondisi, waktu yang bagaimanapun. Wisatawan
dengan kondisi dana tidak besar dapat memanfaatkan berbagai objek
dan atraksi yang tidak membutuhkan dana. Kegiatan wisata alam juga
dapat dilakukan dengan kondisi kesehatan dan umur yang berbeda.
Kegiatan wisata ini dapat dilakukan oleh anak-anak hingga orang tua
(Fandeli, 2001)
Sesungguhnya ecotourism sangat mengandalkan alam sebagai
atraksi wisata yang akan disuguhkan kepada wisatawan. Wisata ini
banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran
hawa udara di pegunungan, keajaiban hidup binatang dan marga
satwa yang langka serta tumbuh–tumbuhan yang jarang terdapat di
tempat–tempat lain (Pendit 1999)
Linberg dan Hawkins (1993), memberikan batasan mengenai
definisi Ekowisata (ecotourism) bukanlah sekedar kelompok kecil elit
pencinta alam yang memiliki dedikasi, ekowisata sesungguhnya adalah
suatu perpaduan dari berbagai minat yang tumbuh dari keprihatinan
lingkungan, ekonomi, dan sosial.
Yoeti (1999) memberikan batasan bahwa ecotourism adalah
jenis pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan aktivitas
melihat, menyaksikan, mempelajari, mengagumi alam, flora dan
fauna, sosial budaya etnis setempat, dan wisatawan yang
melakukannya ikut membina kelestarian lingkungan alam sekitarnya
dengan melibatkan penduduk lokal.
172
Sedangkan Wood, 2002 (dalam Pitana, 2002) memberikan
beberapa prinsip tentang ecotourism. Prinsip-prinsip ini adalah
sebagai berikut:
1. Menekankan serendah-rendahnya dampak negatif terhadap
alam dan kebudayaan yang dapat merusak daerah tujuan
wisata.
2. Memberikan pembelajaran kepada wisatawan mengenai
pentingnya suatu pelestarian.
3. Menekankan pentingnya bisnis yang bertanggung jawab yang
bekerjasama dengan unsur pemerintah dan masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan penduduk lokal dan memberikan
manfaat pada usaha pelestarian.
4. Mengarahkan keuntungan ekonomi secara langsung untuk
tujuan pelestarian, menejemen sumberdaya alam dan kawasan
yang dilindungi.
5. Memberi penekanan pada kebutuhan zone pariwisata regional
dan penataan serta pengelolaan tanam-tanaman untuk tujuan
wisata di kawasan-kawasan yang ditetapkan untuk tujuan
ecotourism.
6. Memberikan penekanan pada kegunaan studi-studi berbasiskan
lingkungan dan sosial, dan program-program jangka panjang,
untuk mengevaluasi dan menekan serendah-rendahnya
dampak pariwisata terhadap lingkungan.
7. Mendorong usaha peningkatan manfaat ekonomi untuk
negara, pebisnis, dan masyarakat lokal, terutama penduduk
yang tinggal di wilayah sekitar kawasan yang dilindungi.
8. Berusaha untuk meyakinkan bahwa perkembangan pariwisata
tidak melampui batas-batas sosial dan lingkungan yang dapat
diterima seperti yang ditetapkan para peneliti yang telah
bekerjasama dengan penduduk lokal.
9. Mempercayakan pemanfaatan sumber energi, melindungi
tumbuh-tumbuhan dan binatang liar, dan menyesuaikannya
dengan lingkungan alam dan budaya.
173
11.2. Isu Pengelolaan Pariwisata
Dalam artikel ini, isu-isu terkini yang mempengaruhi
komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan lebih banyak
menyorot pada semakin berkurangnya peran manusia dalam
penyediaan jasa, namun belum banyak diungkap dampak dari
berkurangnya peran manusia seperti berkurangnya sentuhan
kemanusiaan dan tentu saja akan menurunkan tingkat
keramahtamahan masyarakat pada sebuah destinasi atau organisasi.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa peran teknologi informasi dan
komunikasi telah menggantikan peran manusia secara verbal dalam
komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan namun belum
dijelaskan media yang manakah, karakteristik informasi seperti apakah
yang memiliki tingkat kepercayaan yang efektif dalam komunikasi
pemasaran pariwisata dan perhotelan. Munculnya isu pengelolaan
pariwisata adalah sebagai hal yang dinamis dalam skala industri secara
makro melalui pendekatan strategis untuk perencanaan dan
pembangunan sebuah destinasi, wilayah, maupun wilayah
administrative tertentu. 6Keberhasilan pendekatan semacam ini
sebagian besar tergantung pada analisis yang dilakukan secara
sistematis dan terstruktur dari faktor lingkungan yang luas yang
mempengaruhi permintaan pariwisata sebagai bagian penting dari
proses perencanaan. Ekowisata sebagai salah satu bentuk
pengembangan pariwisata adalah pariwisata yang dianggap
mendukung pembangunan berkelanjutan. Pengembangan pariwisata
juga dianggap sebagai ekspresi budaya dari kedua pihak, baik host dan
wisatawan, selain itu pariwisata adalah refleksi dari kebenaran politik,
yang ukuran pertimbangannya jauh melampaui parameter sisi materi
secara tradisional, waktu dan infrastruktur.
6 The success of such an approach is largely dependent upon a systematic and
structured analysis of the broad environmental factors affecting tourism demand as
an essential part of the planning process
174
Meskipun pariwisata umumnya
dianggap sebagai sebuah sektor
pembangunan yang kurang
merusak lingkungan
dibandingkan dengan industri
lainnya, bagaimanapun juga jika
kehadirannya dalam skala luas
akan menciptakan kerusakan
lingkungan fisik dan sosial.
Melanjutkan konsep pembangunan berkelanjutan, Murphy dan Price
memberikan pendapat bahwa ada hubungan antara ekonomi dan
lingkungan dan memiliki hubungan yang sangat erat. Kepentingan
pariwisata dalam pembangunan berkelanjutan adalah logis mengingat
bahwa pariwisata adalah salah satu industri yang produknya menjual
lingkungan, baik fisik dan manusia sebagai sebuah totalitas produk.
Penulis lainnya juga berpendapat bahwa integritas dan kelangsungan
produk ini telah membutuhkan perhatian utama sebagai sebuah
industri. Mereka berpendapat bahwa apa yang sekarang dilakukan
dalam penelitian pariwisata dan kebijakan adalah upaya yang lebih
besar untuk menghubungkan kepentingan akademik dan pemerintah
dalam mengejar kepentingan pengembangan pariwisata yang lebih
berkelanjutan dengan para pelakunya pada garis depan yakni praktisi
industri dan wisatawan.
Pembangunan pariwisata merupakan konsep yang sedang
berkembang, namun perjalanan menuju tujuan sangat penting untuk
keberlanjutan ekonomi, ekologi dan sosial-budaya dan kesejahteraan.
Konsep siklus hidup pariwisata dan konsep daya dukung saling terkait
adalah cara yang baik dan dinamis untuk melihat kondisi dan
perkembangan pariwisata. Konsep siklus hidup menunjukkan bahwa
daerah tujuan wisata mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dan
kemajuan melalui tahapan-tahapan dari pengenalan hingga
penurunan.
175
Meskipun disiplin ilmu yang
berbeda memiliki berbagai cara
pandang yang berbeda tentang daya
dukung namun analisis daya dukung
sangat relevan dibicarakan dalam
kontek pembangunan pariwisata yang
bekelanjutan. Williams dan Gill
(menunjukkan bahwa seperti
perusahaan ekonomi lainnya,
pariwisata secara luas diakui sebagai
agen perubahan. Dengan manajemen
yang baik, pariwisata memegang peranan untuk memberdayakan
sumber daya yang langka serta menjadi berkelanjutan dalam industri.
Penulis lainnya menunjukkan bahwa manajemen kapasitas yang efektif
adalah yang memusatkan pada pertumbuhan pariwisata terus menerus
dan popularitas dalam artian citra baik sebuah destinasi pariwisata.
Alternatif lainnya adalah konsep manajemen daya dukung yang
merekomendasikan penerapan pendekatan perencanaan manajemen
pertumbuhan untuk menangani isu-isu pembangunan di destinasi
pariwisata.
Masalah standar dalam industry pariwisata juga menjadi isu
yang sangat menarik untuk diutarakan sebagai upaya untuk
mewujudkan pembangunan pariwisata yang bertanggungjawab dan
berkelanjutan. Standar adalah dokumen yang menetapkan dasar,
contoh atau prinsip untuk menyesuaikan hal-hal yang terkait dengan
unit pengukuran yang seragam. Standar dapat berupa kewajiban
(misalnya, dipaksakan melalui undang-undang) membahas
pengembangan standar keberlanjutan dari usaha-usaha lokal untuk
menciptakan perbaikan bisnis sebagai bagian dari upaya persiapan
bersaing pada industri pariwisata global. Proposisi yang ditetapkan
pembahasan tentang standar adalah bahwa penetapan standar dan
sertifikasi adalah alat berharga untuk membantu membawa para
pemangku kepentingan bersama-sama menemukan sebuah
176
kesepakatan bentuk penilaian yang bertanggungjawab. Sertifikasi
adalah proses yang bertujuan untuk membantu meningkatkan standar
industri dan merupakan alat kebijakan untuk melakukan perbaikan
secara sukarela di bawah lima aspek: keadilan, efektivitas, efisiensi,
kredibilitas dan integrasi. Dalam pengembangan strategi pariwisata
dan kebijakan, otoritas yang bertanggung jawab, harus
mempertimbangkan pandangan dari sejumlah pemangku kepentingan
termasuk industri, penduduk, kelompok khusus yang mewakili
kepentingan lingkungan dan masyarakat, serta wisatawan sendiri.
Penerapan dan kegunaan teori stakeholder untuk
mengembangkan strategi pariwisata yang berkelanjutan dan kebijakan,
sangat penting untuk dikomentari pada artikel ini. Perhatian diberikan
kepada kebutuhan untuk input seimbang di antara berbagai kelompok
pemangku kepentingan, termasuk masalah identifikasi mereka,
legitimasi, keterlibatan dan resolusi konflik. Sejumlah teori stakeholder
yang disajikan termasuk taksonomi termasuk normatif, teori-teori
instrumental dan deskriptif. Stakeholder theory telah diterapkan
sebagai alat perencanaan dan manajemen. Kerangka stakeholder telah
diterapkan dalam hubungannya dengan siklus hidup daerah tujuan
wisata dalam rangka menganalisis sikap terhadap pemangku
kepentingan pariwisata dan pembangunan berkelanjutan. Di banyak
negara-negara dunia maju, pertentangan tajam terjadi antara
konservasionis dan industri pariwisata. Konservasionis berpendapat
bahwa lingkungan harus mendapatkan perlindungan dan pembatasan
pada pertumbuhan pariwisata yang dramatis. Industri Pariwisata di
sisi lain berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan fasilitas
baru untuk mewujudkan kepuasan wisatawan.
177
Hudson dan Miller
mengeksplorasi hubungan antara
pentingnya etika dalam
pengembangan pariwisata
berkelanjutan dan
mempertimbangkan bagaimana
pemahaman tentang pendekatan
etis dari para pejabat pariwisata di
masa depan bisa mendapatkan
menguntungkan mereka untuk
secara efektif dalam mengelola industri di masa depan. Para penulis
menyimpulkan bahwa negara-negara sangat maju mungkin akan
mengalami tekanan besar untuk menetapkan hak atas alam agar
penduduk lebih makmur dan oleh karena itu menjadi lebih peduli
dengan masalah estetika. Namun, gerakan untuk perlindungan
lingkungan tidak mungkin untuk dilanjutkan pada negara-negara yang
kurang berkembang di mana isu-isu kelangsungan hidup lebih
mendesak untuk dibicarakan.
11.3. Isu-Isu Pariwisata Berkelanjutan
Dunia berubah dan mengalami pergeseran dalam nilai-nilai
sosial yang akhirnya mempengaruhi cara kita bertindak sebagai
individu, bisnis, dan pemerintah. Bagian dari perubahan ini
adalah peningkatan atas pengakuan bahwa pembangunan telah
memicu beberapa dampak negatif yang serius terhadap
lingkungan. Beberapa diantaranya telah sangat terlihat, seperti pasokan
air menyusut, terjadinya masalah sampah, tetapi masalah besar
lainnya merayap secara pelan-pelan dan masih tetap menjadi sesuatu
yang misteri, seperti pemanasan global, penipisan lapisan ozon, dan
hilangnya keanekaragaman hayati. Isu-isu untuk melakukan mitigasi
atas misteri kerusakan lingkungan telah menjadi isu yang hangat
dalam konteks pembangunan pariwisata berkelanjutan.
178
1) Pariwisata dan Pembangunan yang Berkelanjutan
Meskipun Secara terus-menurus, Pembangunan pariwisata
berkelanjutan dikumandangkan, dan pada KTT Johannesburg 2002
telah diletakkan dasar secara signifikan sebagai upaya melakukan
negosiasi dan kampanye positif tentang pembangunan pariwisata yang
berkelanjutan. KTT ini juga mampu menggalang lebih dari 300
kemitraan sukarela, yang masing-masing akan membawa tambahan
sumber daya untuk mendukung upaya-upaya untuk melaksanakan
pembangunan berkelanjutan. (Perserikatan Bangsa-Bangsa
Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial, 2002).
Kepentingan pariwisata dalam pembangunan berkelanjutan
adalah logis mengingat bahwa pariwisata adalah satu industri yang
menjual lingkungan, baik fisik dan manusia, sebagai totalitas produk.
Integritas dan kontinuitas produk ini telah menjadi perhatian utama
industri seperti yang dinyatakan oleh beberapa lembaga internatiional,
misalnya, UN-WTO tentang Global Etik untuk Kode etik Pariwisata,
dan asosiasi Ekowisata Australia telah merumuskan sebuah Program
Akreditasi Ekowisata untuk mendukung usaha pembangunan yang
berkelanjutan. Terdapat banyak pilihan sebenarnya, tapi maknanya
lebih dari isu-isu dan pilihan yang perlu dilakukan sebelum konsep
pembangunan berkelanjutan dapat bergerak lebih lanjut terhadap fisik
dan realitas ekonomi. Para peneliti dan pemerintah di beberapa negara
telah menaruh perhatian yang cukup terhadap konsep pembangunan
pariwisata berkelanjutan, tetapi industri dan konsumen tampaknya
kurang menerima sepenuhnya.
Perkembangan dan Definisi Pembangunan Berkelanjutan
diperlukan untuk menciptakan hubungan baru dengan lingkungan, dan
kepentingan dalam pembangunan berkelanjutan telah dibangun selama
30 tahun sejak tahun 1972. Danella dan Dennis Meadows (1972) telah
mengguncang dunia dengan buku mereka yang berjudul “Limits to
Growth”. Mereka berpendapat bahwa sumber daya Bumi dan
kemampuan untuk menyerap polusi terbatas. Menggunakan simulasi
komputer, mereka meramalkan penduduk bumi dan kemajuan
179
pembangunan fisik akan mengalami kendala pada abad mendatang.
Buku ini menjadi peringatan pertama untuk segera mengadakan
penelitian dan konsekuensi musyawarah dalam jangka panjang yang
harus dilanjutkan pada tingkat industri dan ekspansi populasi.
Rumusan tentang pembangunan berkelanjutan ini
dirumuskan dalam beberapa hal seperti di bawah ini:
1. Membangun batas ekologi dan standar lebih adil yang akan
membawa konsekuensi adanya kebutuhan promosi terhadap
nilai-nilai yang mendorong pengunaan standar yang menjadi
batas-batas dari kemungkinan kerusakan ekologis.
2. Redistribusi kegiatan ekonomi dan realokasi sumber daya
untuk memenuhi kebutuhan yang tergantung pada pencapaian
potensi pertumbuhan penuh karena pembangunan
berkelanjutan jelas memerlukan pertumbuhan ekonomi yang
bekelanjutan.
3. Pengendalian Penduduk dengan dasar pemikiran bahwa
meskipun masalah ini bukan hanya salah satu ukuran besaran
jumlah penduduk tetapi akan berdampak pada distribusi
sumber daya karena pembangunan berkelanjutan hanya dapat
dikejar jika perkembangan kependudukan selaras dengan
perubahan ekosistemnya.
4. Konservasi dasar sumber daya diperlukan untuk pembangunan
berkelanjutan tidak boleh membahayakan sistem alamiah yang
seharusnya mendukung kehidupan di Bumi: atmosfer, air,
tanah, dan makhluk hidup tidak boleh rusak karena
pembangunan itu sendiri.
5. Akses ke sumber daya yang adil dan usaha peningkatan
teknologi serta menggunakannya secara lebih efektif karena
pada dasarnya pertumbuhan sebenarnya tidak memiliki batas
yang ditetapkan jika dibandingkan dengan pertumbuhan
penduduk bumi atau penggunaan sumber daya luar yang tak
terkendali dapat memicu bencana ekologis. Tetapi batas
berakhirnya ada tatkala sumberdaya ini telah habis
180
terpakai dan teknologi harusnya dapat diciptakan sebagai
usaha untuk mengurangi tekanan terhadap alam dan
memperlambat terhadap habisnya sumber daya yang ada.
6. Kendali daya dukung dan hasil berkelanjutan merupakan
kendali yang diperlukan untuk sumber daya yang dapat
diperbaharui, karena sebagian besar saling terkait pada
ekosistem, dan hasil maksimum yang berkelanjutan harus
didefinisikan setelah memperhitungkan efek terhadap seluruh
sistem eksploitasi.
7. Retensi sumber daya artinya pembangunan berkelanjutan
mensyaratkan bahwa tingkat penipisan sumber daya yang tak
dapat diperbaharui mengharuskan adanya beberapa pilihan di
masa depan.
8. Diversifikasi spesies adalah pembangunan berkelanjutan yang
membutuhkan konservasi spesies tanaman dan hewan.
9. Minimalkan dampak yang merugikan artinya pembangunan
berkelanjutan mensyaratkan bahwa dampak yang merugikan
terhadap kualitas udara, air, dan lainnya unsur-unsur alami
harus dapat diminimalkan untuk mempertahankan ekosistem
secara keseluruhan.
10. Pengendalian Komunitas adalah adanya kontrol masyarakat
atas keputusan pembangunan mempengaruhi ekosistem
setempat.
11. Kebijakan nasional yang luas untuk kerangka kebijakan
internasional artinya biosfer adalah rumah bersama semua
umat manusia dan pengelolaan bersama atas biosfer adalah
prasyarat untuk keamanan politik global karena pada
prinsipnya bumi kita hanya satu yang harus kita kelola secara
bijaksana bersama-sama seluruh manusia di bumi ini.
12. Viabilitas Ekonomi adalah sebuha ebijakan lingkungan
perusahaan yang merupakan perpanjangan dari manajemen
kualitas total.
181
13. Kualitas Lingkungan adalah Kebijakan lingkungan perusahaan
merupakan perpanjangan dari manajemen kualitas total.
14. Audit Lingkungan adalah suatu sistem audit lingkungan yang
efektif yang berpusat pada pengelolaan lingkungan yang baik.
15. triple bottom line yang diterjemahkan bahwa kemakmuran
ekonomi, kualitas lingkungan dan keadilan social merupakan
satu kesatuan idealism pembangunan berkelanjutan.
2) Penentuan Standar Pariwisata Berkelanjutan dalam Ekonomi
Global
Standar adalah dokumen
yang menetapkan dasar, contoh,
atau prinsip bagi perusahaan untuk
menyesuaikan diri dengan hal-hal
yang terkait dengan unit
pengukuran yang harus seragam.
Standar wajib diterapkan melalui
legislasi nasional dan persyaratan
keanggotaan industri dan
cenderung untuk mewujudkan kesehatan, kompetensi, keselamatan
kerja, perencanaan penggunaan lahan, perizinan usaha, dan
perlindungan konsumen.
Dalam pelaksanaannya, standar biasanya digabungkan dengan
manual pelaksanaan bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan
yang diperlukan untuk dapat memenuhi persyaratan industri.
Meskipun sertifikasi di hotel-hotel memiliki sejarah yang panjang,
namun yang berfokus pada masalah lingkungan merupakan hal yang
cukup baru, dan bahkan sekarang standar juga mulai
mempertimbangkan isu-isu social budaya. Kebanyakan program
sertifikasi dikembangkan sebagai inisiatif bottom-up dengan sedikit
pengetahuan satu sama lain dan umumnya beroperasi sebagai
tanggapan khusus untuk mengelola dampak negatif atau tantangan
dari subsektor tertentu di lokasi tertentu. Dalam 10 tahun terakhir,
182
secara dramatis masalah standarisasi industry melalui program
sertifikasi menjadi salah satu dari isu pariwisata berkelanjutan, yang
dianggap sebagai mekanisme untuk memerangi kerusakan dampak
lingkungan (Morris, 1997).
Proses pengaturan standar dan memastikan telah terpenuhinya
standar yang telah ditetapkan dikenal sebagai penilaian kesesuaian,
dan menyediakan catatan-catatan untuk menjelaskan perbaikan yang
diperlukan dan bagaimana penggunaan standar pariwisata
berkelanjutan semestinya (font, 2002; Toth, 2002). Lembaga sertifikasi
pertama-tama harus menetapkan standar industri yang relevan, bagian
dari proses ini mencakup pengaturan indikator yang dapat dipercaya
dan efektif untuk mengukur standar di berbagai penerapannya.
Indikator-indikator ini kemudian dinilai oleh asesor yang dianggap
sebagai orang yang kompeten untuk tugas ini , seperti seseorang
dengan keterampilan yang diperlukan dan orang yang ditunjuk
ini haruslah bebas dari konflik kepentingan.
Apabila penilaian ini berhasil, pemohon disertifikasi sebagai
perusahaan yang telah memenuhi standar. Lembaga sertifikasi dapat
menerapkan prosedur akreditasi untuk menjamin bahwa lembaga
sertifikasi telah dilakukan tugas-tugasnya dengan benar. Tujuan
keseluruhan dari lembaga sertifikasi adalah bahwa memberikan label
sertifikasi yang akan diakui oleh konsumen atau saluran distribusi, dan
dapat menjadi nilai tambah perusahaan di hadapan para
konsumennya.
3) Sertifikasi sebagai Instrumen untuk Keberlanjutan
7Sertifikasi sebagai proses untuk meningkatkan standar industri
memiliki pendukung dan dan nilai kritik. Bagian ini sebenarnya
meninjau kelayakan sertifikasi sebagai alat kebijakan untuk melakukan
7 Certification as a process to raise industry standards has its advocates and critics. This section
reviews the feasibility of certification as a policy tool to make voluntary improvements, under
five aspects: equity, effectiveness, efficiency, credibility, and integration.
183
perbaikan secara sukarela, di bawah lima aspek: keadilan, efektivitas,
efisiensi, kredibilitas, dan integrasi.
Instrumen keadilan dianggap sebagai kesempatan semua
perusahaan pariwisata untuk mengakses sertifikasi. Tiga wilayah
dianggap berpotensi
ketidakadilan dapat berupa
biaya biaya (1) aplikasi, (2)
pelaksanaan oleh perusahaan
pariwisata, dan (3)program
pelaksanaannya.
Tingginya biaya relatif
yang dirasakan dari sertifikasi
dianggap sebuah ketidakadilan
karena tidak semua perusahaan akan memiliki potensi yang sama
untuk mengakses program sertifikasi ini . Sebuah studi kasus di
Kostarika, pemerintah telah berhasil memberikan sunsidi pertama kali
menjalankan program sertifikasi ini khususnya yang berkaitan dengan
sertifikat Pariwisata Berkelanjutan.
Di Australia, Program Akreditasi yang berkaitan dengan
ekowisata telah dituangkan dalam bentuk audit tertulis pada tahun
2001. Meskipun beberapa program sertifikasi dapat memberikan
manfaat yang cukup namun factor biaya masih menjadi mitos
penghalang terwujudnya program sertifikasi ini (Toth, 2002).
4) Standar global untuk Ekonomi Global
8Kode etik pembangunan pariwisata berkelanjutan telah
dirumuskan dan menjadi agenda yang terus menerus di revisi dan
bahkan revisi yang terakhir diselenggarakan di Bali (UNWTO Etic
Code, 2011). Standar yang tetapkan memang masih terlalu umum
untuk diterapkan oleh unit bisnis, sehingga masih perlu dilakukan
8 Although most certification programmes are not growing in number of applicants (only 20
percent of the medium-aged ecolabels are growing annually, according to the WTO [2002])
184
penjabaran menjadi standar yang lebih rinci dalam bentuk buku
manual (Font dan Bendell, 2002).
Model untuk sertifikasi di Amerika Latin adalah CST Kosta
Rika. Sebagian besar negara-negara di wilayah ini telah
menandatangani perjanjian untuk melaksanakan program secara
nasional untuk mendorong perusahaan bertanggung jawab atas
masalah pariwisata yang keberlanjutan dengan program CST sebagai
model, meskipun biaya untuk memulai dan penerapan program
sertifikasi ini telah mengalami sedikit kemajuan.
CST juga berharap bahwa WTO akan memberikan dukungan
penuh ke Costa Rika pada mereka menjalani program sertifikasi
global (Toth, 2000). Namun, usulan itu tidak diterima oleh Negara
Anggota WTO yang lainnya karena dianggap dirancangan oleh
panitia teknis, yang seharusnya disusun oleh Komite pada Sekretariat
WTO berupa rekomendasi dan pedoman tentang bagaimana
membangun sistem sertifikasi ini .
Di Eropa, mereka secara sukarela mengambil inisiatif untuk
program pariwisata berkelanjutan dan menciptakan sebuah sistem
federal untuk meningkatkan standar di antara program-program saat
ini, telah digunakan pada 1000 akomodasi sebagai sebuah disertifikasi
untuk konsumen dalam promosi, dan penawaran paket wisata mereka
(Visitor, 2003).
5) Pertimbangan Etika di Bidang Pariwisata Berkelanjutan
Di Taman Nasional Banff, Kanada, seperti di banyak bagian
lain dari dunia maju, pertentangan sengit terjadi antara konservasi dan
industri pariwisata. Konservasionis berdebat untuk lebih pada
perlindungan lingkungan dan pembatasan pada pertumbuhan
pariwisata, sedangkan operator pariwisata berusaha meningkatkan dan
mengembangkan fasilitas pariwisata, dengan alasan bahwa itu salah
cara untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan dan penduduk
setempat, dan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk
menikmati beberapa tempat paling indah agar dapat diakses.
185
Keputusan oleh pemerintah Kanada untuk memberikan prioritas
lingkungan atas manusia di taman adalah sebuah hal yang mulia.
Terdapat kesadaran bahwa dunia alamiah memiliki batasan. Tapi
apakah keputusan etis ini ? Haruskah kita tidak menyalurkan
energi kita ke dalam mencegah kurang kegiatan berkelanjutan seperti
penebangan komersial dan pengangkutan barang berat melalui jalan
raya yang melintasi taman?
9Etika adalah studi filsafat moral dan berkaitan dengan
perbedaan antara benar dan salah. Jelas dunia adalah tempat yang
kompleks dan isu-isu hak mutlak atau salah adalah jarang, tetapi etika
dapat memberikan kerangka disiplin yang luas yang kaitan dengan
pariwisata berkelanjutan (Tribe, 2002).
Bagian penting dari etika adalah klarifikasi nilai, dengan
memeriksa definisi umum dari pariwisata berkelanjutan yang
memunculkan nilai-nilainya. Namun, terlepas dari apakah kita yakin
dengan pendekatan berbasis prinsip atau pandangan utilitarian, untuk
membuat keputusan pada setiap topik kita perlu memahami masalah
sebelumnya. Namun, dalam kasus pariwisata berkelanjutan, nilai-nilai
dan pemahaman kita telah berubah secara radikal selama 50 tahun
terakhir, dan seperti pemahaman kita telah berubah, sehingga memiliki
konteks etika di mana manajer pariwisata masa lalu telah membuat
keputusan mereka.
Untuk menghargai pentingnya pemahaman etika dalam
kaitannya dengan pariwisata yang berkelanjutan, kita perlu
mempertimbangkan dua debat penting yang mempengaruhi
keberhasilan pengembangan industri pariwisata. Perdebatan pertama
sejak ribuan tahun dan menganggap apa yang etis?, dan perdebatan
kedua bagaimana pandangan kita tentang pariwisata berkelanjutan?.
Apa itu etis? sebegitu banyaknya jawaban atas pertanyaan tentang apa
9 ` Ethics is the study of moral philosophy and is concerned with the distinction
between „right‟ and „wrong.‟ Clearly the world is a complex place and issues of
absolute right or wrong are rare, but ethics can provide the broad disciplinary
framework within which sustainable tourism can be analysed (Tribe, 2002).
186
yang etis? Dan jawabannya sangat bergantung pada pendekatan yang
kita ambil untuk menjawab pertanyaan ini . Dua pendekatan
utama untuk pengambilan keputusan etis yang berasal dari literatur
adalah mereka bergantung pada teori deontologi dan teleologi. Suatu
pendekatan deontologis mengalamai sejarah panjang, datang dari
filsuf seperti Socrates, dan diperkaya kembali oleh karya Kant.
Deontologi berkaitan dengan ide dan prinsip-prinsip kebenaran
universal, yang harus dipatuhi terlepas dari keadaan. Kategoris Kant
menyatakan bahwa seseorang menghadapi masalah harus mampu
merespon secara konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral
dan juga merasa nyaman dengan keputusan yang dibuat dihadapan
orang lain.
Pandangan teleologis dapat dipahami sebagai
konsekuensialisme (Kaynama, King, dan Smith, 1996) berikut inti
karya filosofis dari Jeremy Bentham dan John Stuart Mill pada
utilitarianisme. Menurutnya, keputusan etis dibuat berdasarkan pada
hasil yang diharapkan, yang menghilangkan keputusan universalitas
dan prinsip-prinsip yang ada di bawahnya.
6) Memahami Pembuatan Keputusan Etis oleh Para Manajer
Pariwisata
10Faktor Pariwisata Berkelanjutan meliputi: (1)Semua
pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata harus sepakat
untuk menjaga kelestarian alam lingkungan terus menerus dan
berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk memenuhi
kebutuhan secara adil dan dengan mempertimbangkan kepentingan
generasi yang akan datang. (2)Semua bentuk pembangunan pariwisata
memungkinkan melakukan penghematan atas penggunaan sumber
daya yang langka, khususnya air dan energi, serta pengelolaan limbah
sebagai prioritas dan mendorong otoritas publik nasional, regional dan
10 Article 3 of the Global Code of Ethics for Tourism: Tourism, A Factor of
Sustainable Tourism
187
lokal. (3)Pengaturan waktu dan jumlah arus wisatawan atau
pengunjung, terutama pada waktu liburan sekolah, sehingga dapat
mengurangi tekanan dari kegiatan pariwisata terhadap lingkungan
hidup dan meningkatkan dampak yang menguntungkan bagi industri
pariwisata dan ekonomi lokal. (4) infrastruktur Pariwisata harus
dirancang dan kegiatan pariwisata direncanakan sedemikian rupa
untuk melindungi warisan alam terdiri dari ekosistem dan
keanekaragaman hayati dan untuk melestarikan spesies satwa langka;
para pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata,
terutama para profesional, harus sepakat dan wajib memperhatikan
batasan dan kendala kegiatan apabila dilakukan di daerah-daerah
sensitif: seperti padang pasir, kutub atau pegunungan tinggi, daerah
pesisir, hutan tropis atau zona basah, cagar alam atau kawasan hutan
lindung. (5)Wisata alam dan ekowisata diakui sebagai bentuk kondusif
untuk memperkaya dan meningkatkan daya saing pariwisata, karena
mereka menghormati warisan alam dan penduduk lokal dalam hal
menjaga daya dukung dari sebuah situs.
188
189
BAB XII
KOMUNIKASI PEMASARAN PARIWISATA
12.1. Komunikasi Pemasaran Pariwisata
11Keberhasilan komunikasi
pemasaran tentang positioning
pariwisata dan perhotelan dalam
konteks destinasi adalah
tersampaikannya sebuah pesan
“posisi” tentang sebuah destinasi
pariwisata dan perhotelan ini
kepada calon konsumen yang tepat, dan dengan cara yang benar.
sebagai contohnya, jika destinasi Bali memposisikan diri atau
positiningnya tentang pariwisata budaya haruslah mampu
menyampaikan pesan bahwa destinasi Bali adalah Destinasi Pariwisata
Budaya dan tentanya juga pemasar harus melakukan promosi atau
komunikasi pemasaran pada calon wisatawan yang benar-benar
memiliki minat tentang ketertarikan akan budaya, mungkin dengan
cara melakukan pengiriman duta-duta budaya, festival budaya, dan
sejenisnya.
Pariwisata didefinisikan sebagai hubungan beberapa fenomena
yang disebabkan oleh kegiatan manusia yang bepergian ke sebuah
tempat dan tinggal di tempat ini di luar lingkungan tempat
tinggal tetapnya untuk jangka waktu kurang dari setahun secara
berturut-turut untuk kepentingan liburan, bisnis, dan tujuan lainnya,
itu definisi pariwisata yang diajukan oleh Wall dan Mathieson. Ada
tiga dimensi yang dapat diterangkan dalam definisi ini yakni
dimensi geografis, dimensi waktu, dan dimensi maksud serta tujuan.
11 “Getting the right messages to the right people is perhaps one of the most important factors in
determining the success of this sector” Marketing communications has been considered as
saying the right things to the right people in the right ways (Delozier, 1976).
190
12Pariwisata ditinjau dari dimensi
geografis dapar ditafsirkan bahwa
pariwisata ada karena adanya kegiatan
atau aktivitas perpindahan manusia dari
satu tempat ke tempat yang lainnya.
Sementara dari dimensi waktu, yang
dimaksud aktivitas atau kegiatan
pariwisata adalah kegiatan yang
dilakukan kurang dari setahun lamanya,
sementara jika ditinjau dari dimensi tujuan serta maksud kegiatannya,
ternya pariwisata tidak hanya untuk kegiatan liburan saja melainkan
ada kegiatan lainnya seperti bisnis dan bahkan tujuan lainnya yang
belum disebutkan.
“central to the tourism industry is the concept of a tourism „destination‟
. All places can potentially become tourism destinations, and many
local, regional as well as national governments now realize the
potential contribution that tourism can make as a tool for economic
development or regeneration by providing resources to coordinate and
facilitate the development of the tourism industry in their region”
(McCabe, 2009).
Sedangkan dalam konteks pariwisata sebagai sebuah industri,
pariwisata adalah sebuah destinasi dimana semua tempat di dunia ini
berpotensi untuk dikembangkan menjadi sebuah destinasi pariwisata
untuk meningkatkan pembangunan ekonomi wilayah sebuah daerah,
kawasan maupun secara nasional, dan agar dapat dikembangkan
sebagai destinasi pariwisata, pemerintah harus mampu menyediakan
sumber daya dan fasilitas yang berhubungan dengan industri
pariwisata.
12 Tourism has been defined as the sum of the relationships arising out of the activities of
persons travelling to and staying in places outside their usual environment for not more than
one consecutive year for leisure, business and other purposes (Wall and Mathieson, 2005 ).
191
Sementara Hospitality di negara kita sering diterjemahkan
sebagai perhotelan atau bisnis yang berhubungan dengan jasa
penginapan, restoran, dan jasa lainnya yang berhubungan dengan
pelayanan pariwisata. Namun jika dilihat dari awal mula dari
definisnya adalah sebagai berikut:
Conventional definitions of hospitality focus on the provision of
domestic labor and services for commercial gain. These services include
food, drink and lodging which are offered for sale (McCabe, 2009).
Hospitality didefinisikan sebagai sebuah pekerjaan yang
berhubungan dengan bisnis jasa, yang didalamnya termasuk bisnis
makanan, minuman, penginapan yang disediakan untuk dijual kepada
konsumen.
The hospitality industry can be divided into components which deal in
purely the provision of accommodation such as guest houses, hostels
and backpackers, youth hostels and camping and caravan sites
(McCabe, 2009).
Sedangkan Industri
perhotelan dapat dibagi menjadi
komponen yang berhubungan
dengan penyediaan akomodasi
seperti tamu, rumah hostel dan
backpacker, hostel pemuda,
perkermahan dan situs karavan.
Pariwisata dan hospitality atau
perhotelan tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki
hubungan yang saling terkait, jika ada perjalanan wisata, maka ada
penginapan, jika ada hotel mestinya ada tempat yang menarik untuk
dikunjungi, dan begitu hubungan ini terjadi saling terkait.
Komunikasi pemasaran menyediakan merek atau branding
untuk menghubungan antara organisasi dengan calon pembeli, dalam
konteks komunikasi pemasaran destinasi: komunikasi pemasaran
192
menyediakan branding sebuah destinasi yang akan digunakan untuk
menghubungankan destinasi dengan calon wisatawan.
13Komunikasi diarahkan untuk tujuan meningkatkan
permintaan kunjungan, komunikasi juga dimaksudkan agar terjadinya
sebuah interaksi atau pertukaran informasi antara organisasi dengan
calon pembeli berdasarkan atas kualitas dan kepuasan terhadap proses
pertukaran, apakah calon konsumen akan membeli, membeli kembali,
atau tidak akan membeli kembali.
Dalam pertukaran informasi, diperlukan dua proses yang harus
dapat dikelola oleh organisasi, dalam konteks pariwisata: informasi
tentang sebuah destinasi atau tentang aktivitas/even sebagai
penawaran destinasi akan mempengaruhi permintaan pariwisata, dan
peran media sangat diperlukan untuk melakukan komunikasi kepada
calon pembeli agar permintaan ini dapat terjadi. Dalam proses
komunikasi pemasaran, melibatkan element proaktif maupun elemen
reaktif yang akan disesuaikan terhadap waktu dan target tertentu.
Untuk menyatukan kedua elemen ini diperlukan pemasaran
terpadu atau terintegrasi.
13 Marketing communications provides the means by which brands and organizations are
presented to their audiences. The goal is to stimulate a dialogue that will, ideally, lead to a
succession of purchases. Complete engagement. This interaction represents an exchange
between each organization and each customer, and, according to the quality and satisfaction
of the exchange process, will or will not be repeated. (Fill, 2005: p. 9 )
193
12.2. Karakteristik Komunikasi Pemasaran Pariwisata dan
Perhotelan
Dalam tulisan ini, dinyatakan bahwa karakteristik produk
pariwisata dan perhotelan adalah intangible atau tidak berwujud nyata,
perishable tidak dapat disimpan, inseparable atau proses antara
produksi dan konsumsi terjadi secara bersama-sama, dan heterogenous
atau merupakan komponen gabungan untuk dapat dikatakan sebagai
sebuah produk pariwisata.berpengaruh pada proses pemasarannya.
Namun dalam perkembangan terkini karakteristik produk pariwisata
dan perhotelan telah mengalami perubahan sesuai dengan
kedinamisan situasi dan kondisi terkini, dan cenderung bersinggungan
dengan produk lain baik barang maupun jasa lainnya. Artinya
karakteristik yang dinyatakan dalam tulisan ini perlu diupdate agar
lebih mewakili kondisi yang sebenarnya saat ini. Sebagai contohnya,
dalam kontekasi pariwisata minimal terdiri komponen gabungan
terdiri dari empat elemen yakni elemen atraksi mungkin merupakan
194
sesuatu yang berwujud yang dapat diwakili dengan sebuah miniature,
atau gambar, atau peta atau mungkin sebuah video sehingga
komunikasi pemasaran semakin efektif serta mampu memberikan
gambaran pra-konsumsi.
Elemen selanjutnya adalah amenitas yang merupakan sesuatu
yang berwujud seperti kamar hotel atau fasilitas, hanya saja elemen ini
tidak dapat dipindahkan untuk diperlihatkan kepada calon pembeli
namun akan sangat mungkin dapat dilakukan komunikasi pemasaran
dengan menunjukkan sebuah hotel atau kamar atau fasilitas dengan
bantuan teknologi komunikasi dalam bentuk media elektronik mapun
cetak. dengan cara menampilkan secara visual maupun audio. Begitu
juga halnya dengan elemen akses, dan ansilari. Sementara pada
konteks perhotelan, elemen gabungan terdiri dari pelayanan kamar,
pelayanan makanan dan minuman, dan jasa lainnya yang terkait dapat
dikomnikasikan berdasarkan perceptual konsumen sebelumnya dalam
bentuk testimony atau kesaksian konsumen sehingga sesuatu yang tak
berwujud akan nampak jelas sehingga tingkat kepercayaan untuk
melakukan pembelian semakin meningkat.
Karakteristik komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan
berpengaruh pada proses pemasarannya kepada konsumen potensial,
dalam konteks pariwisata dan perhotelan memiliki karakteristik
sebagai berikut: intangible atau tidak berwujud nyata, perishable tidak
dapat disimpan, Inseparable atau proses antara produksi dan
konsumsi terjadi secara bersama-sama, dan heterogenous atau
merupakan komponen gabungan untuk dapat dikatakan sebagai
sebuah produk pariwisata. Dalam kontekasi pariwisata minimal
komponen gabungan terdiri dari empat elemen yakni elemen atraksi,
amenitas, akses, dan ansilari. Sementara pada konteks perhotelan,
elemen gabungan terdiri dari pelayanan kamar, pelayanan makanan
dan minuman, dan jasa lainnya yang terkait.
Antara Pariwisata dan Perhotelan keduanya adalah tidak nyata
wujudnya karena tidak memungkinkan ditunjukkan sebelum
permintaan terhadap jasa dilakukan. Karena sulitnya
195
mengkomunikasikan pariwisata dan perhotelan dalam pemasaran,
Mittal dan Baker (2002) menunjukkan ada empat kunci tantangan
dalam komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan yakni:
Abstractness: sulitnya mengkomunikasikan karena berbeda dengan
konsep jasa pada umumnya. Generality: Sulitnya menunjukkan
keunggulan service yang diberikan secara umum, Non-searchability:
Sulitnya melakukan pembuktian awal seperti layaknya mencicipi rasa
sebuah hidangan makanan atau minuman, Impalpability: memerlukan
pemahaman dan interpretasi mendalam sebelum melakukan
komunikasi pemasaran.
Mittal dan Baker (2002) menyarankan tentang perlunya tiga
kunci keberhasilan dari strategi komunikasi pemasaran yakni
penciptaan identitas atau branding, melakukan positioning atas
branding yang terbentuk, dan penciptaan permintaan. Lebih lanjut
mereka menegaskan, untuk mengatasi ketidaknyataan wujud jasa
diperlukan keterangan atau informasi mendetail tentang jasa yang
ditawarkan agar tercipta kepercayaan konsumen dan informasi
ini dapat dipakai oleh konsumen melakukan klaim jika terjadi
masalah dalam konsumsinya.
12.3. Strategi dan kasus-kasus Komunikasi Pemasaran Pariwisata
dan Perhotelan.
Pada pariwisata dan perhotelan, komunikasi pemasaran adalah
sangat dinamis dan memiliki keunikan tersendiri yang cenderung
mengikuti perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan dalam teori
pemasaran berdampak pada perubahan terhadap komunikasi
pemasaran sehingga senantiasa diperlukan analisis terhadap perubahan
lingkungan pemasaran baik yang terjadi pada pariwisata maupun
perhotelan. Selanjutnya diperlukan teori yang tepat untuk komunikasi
agar pemasaran tercapai sesuai tujuan yang telah ditetapkan oleh
sebuah organisasi, dan selanjutnya mengetahui bagaimana
perkembangan komunikasi saat ini yang turut mempengaruhi sebuah
industri atau organisasi sehingga daripadanya akan dapat dilakukan
196
perubahan-perubahan dalam melakukan komunikasi pemasaran yang
tepat.
Sebagai ilustrasi bahwa: pariwisata dan perhotelan adalah
industri yang mengalami perubahan dengan cepat. Walaupun industri
ini perfokus pada jasa manusia, peran penyedia jasa secara pribadi
semakin berkurang dan peran konsumen semakin dominan dalam
komunikasi pemasaran karena kemajuan teknologi informasi. Sebagai
contoh, konsumen dapat melakukan pemesanan kamar secara online
yang dapat mengurangi biaya dan konsumen memiliki lebih banyak
pilihan.
Semakin mudahnya konsumen mendapatkan informasi dan
semakin mudahnya mendapatkan pelayanan mandiri memicu
para penyedia jasa semakin sulit untuk dapat menebak apa selera dan
bagaimana persepsi konsumen sebelum dan sesudah melakukan
pembelian jasa. Peran dialog secara pribadi antara produsen dan
konsumen semakin berkurang akibat tergantikannya oleh teknologi
komunikasi online seperti jejaring social, chating, blogging, dan
pertukaran informasi cenderung lebih banyak diperankan oleh media.
12.4. Elemen-elemen Pembentuk komunikasi pemasaran
pariwisata dan perhotelan.
Menurut Mittal dan Baker (2002)
terdapat tiga elemen kunci pembentuk
komunikasi pemasaran yang berhasil,
yakni elemen branding, elemen
informasi, dan elemen kepercayaan.
Dalam artikel ini dijelaskan bahwa
elemen branding sebuah destinasi
adalah modal yang sangat penting bagi
kesuksesan tujuan komunikasi
pemasaran namun sayangnya belum
dijelaskan bagaimana dengan destinasi
yang belum memiliki branding atau belum melakukan positioning
197
karena mereka belum menemukan jati dirinya, komunikasi pemasaran
seperti apakah yang harus dilakukan? Sebenarnya branding dapat
terbentuk oleh konsumen atau dibentuk oleh provider secara sengaja,
dan keduanya dapat dijadikan elemen penting pembentuk komunikasi
pemasaran. Elemen informasi dikatakan menjadi elemen penting
kedua yang turut mempengaruhi keberhasilan komunikasi pemasaran,
sementara elemen ketiga adalah kepercayaan.
198
199
BAB XIII
SPC SEBAGAI SISTEM PENGELOLAAN INDUSTRI
PARIWISATA
13.1. Logika Kerja SPC
Gambar 13.1 menjelaskan rangkaian atau rantai hubungan
strategi operasi dan sistem penyampaian jasa dalam suatu perusahaan
dengan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dan
pertumbuhan pendapatan yang dicapai oleh perusahaan sebagai
berikut:
Internal
Service
Quality
Fasilitas
Kerja,
Motivasi
Material
dan Non
Material
Employee
Satisfaction
(Kepua-
san Karya-
wan
Hotel)
External
Service
Values
(Kualitas
Pelaya-
nan
Karya-
wan
Hotel)
Customer
Satisfaction
(Kepua-
san
Wisata-
wan)
Customer
Loyalty
(Loyalit
as
Wisata
wan)
Revenue Growth
(Pendapatan)
Profitability (Keuntungan)
Gambar 13.1. Rantai Pelayanan (SPC)
Sumber: Hesket, (1994)
200
James Hesket et al (1994) telah memberikan kontribusi yang
penting pada diskusi tentang efek dari pelayanan yang baik pada
pelanggan, dalam pendapatnya tentang rantai keuntungan pelayanan.
Sehubungan dengan kepuasan pelanggan dipandang sebagai fungsi
dari nilai yang diciptakan pelanggan melalui kualitas pelayanan yang
diberikan oleh perusahaan dan karyawan-karyawannya. Kepuasan
ini dipandang memberikan kontribusi besar bagi bertahannya
pelanggan dan selanjutnya, kemampuan menghasilkan keuntungan.
Model Hesket tentang rantai keuntungan pelayanan, terutama penting
karena model ini mengakui bahwa kualitas pelayanan yang
diberikan kepada pelanggan adalah sebuah fungsi dari tingkat
kepuasan karyawan yang bertanggung jawab untuk menyediakan
pelayanan.
Dari Gambar 13.1. terlihat bahwa proses ini dimulai dari
terbentuknya operating strategy and service delivery system yaitu kepuasan
karyawan dan loyalitas karyawan sebagai akibat dari persepsi mereka
yang sangat baik terhadap kualitas pelayanan internal yang mereka
peroleh selama ini. Ini menjelaskan bahwa kepuasan karyawan
berhubungan dengan ketepatan dan kenyamanan disain pekerjaan,
jenis pekerjaan, proses seleksi dan pengembangan, pengakuan dan
penghargaan, serta peralatan/fasilitas untuk melakukan pelayanan
kepada "the next process" (because the next process is your customers), akan
mendorong terjadinya suatu proses pelayanan internal secara dua arah,
dalam artian
"Anda melayani dengan baik, Anda juga dilayani dengan baik"
Menurut Heskett dan koleganya loyalitas karyawan yang
diberikan berupa keinginan karyawan untuk bekerja lebih lama
(employee retention) dan juga meningkatkan produktivitas kerjanya
(employee productivity). Pada gilirannya, loyalitas karyawan ini
akan mampu menumbuhkan kualitas pelayanan eksternal yang akan
mampu memuaskan pelanggan. Pelanggan yang puas akan cenderung
bersikap loyal dan pelanggan yang bersifat loyal akan merupakan
201
modal bagi suatu perusahaan untuk memupuk laba atau profit dan
pertumbuhan pendapatan pada perusahaan yang menjadi business
results yang diberkan oleh pelanggan.
Perlunya memperhatikan sumber daya manusia karena sifat
yang inseparability (proses produksi dan konsumsi jasa terjadi secara
bersamaan) dan variability (variasi bentuk, kualitas dan jenis tergantung
pada siapa, kapan dan dimana jasa ini
.jpg)
