wisata 1

Praktik Penyelenggaraan Kebijakan 

Kepariwisataan

2. Kota Batu

a. Profil dan Program

Pertumbuhan ekonomi Kota Batu terbilang cukup 

pesat terutama pada sektor pariwisata. Berkembangnya 

sektor pariwisata di Kota Batu dibuktikan pada nilai 

PDRB, dimana sektor yang memiliki nilai kontribusi 

paling tinggi yaitu  sektor perdagangan, hotel dan 

rumah makan dimana sektor ini berkaitan 

erat dengan industri pariwisata.Kontribusi sektor 

perdagangan, hotel, dan restoran yangmendominasi 

yakni hampir mencapai 50% dari total PDRB Kota 

Batu. ini menandakan bahwa sektor pariwisata 

yaitu  sektor kunci dalam pembangunan Kota 

Batu.Tingginya sektor perdagangan, hotel, dan 

restoran pada PDRB Kota Batu mengindikasikan 

bahwa pengeluaran wisatawan di Kota Batu cukup 

besar. Kota Batu berhasil dalam menyediakan fasilitas 

yang dibutuhkan oleh wisatawan. Namun, ada 

permasalahan yaitu penurunan jumlah wisatawan 

pada tahun 2009-2012 dengan rata-rata 13% tiap 

tahunnya. Penurunan jumlah wisatawan ini 

perlu mendapatkan perhatian khusus karena sebagai 

indikasi kejenuhan wisatawan akan wisata di Kota Batu. 

Penurunan jumlah wisatawan ini dapat memicu 

menurunnya pendapatan daerah Kota Batu dan tentu 

saja berdampak pada perekonomian Kota Batu. jika 

tidak ada strategi perencanaan wisata Kota Batu, 

dikhawatirkan perekonomian Kota Batu di masa datang 

akan menurun. Selain itu, sebagai kota baru, pariwisata

Kota Batu dituntut untuk bersaing dengan area  lain 

yang lebih dulu eksis yaitu Kota Malang dan Kabupaten 

Malang dalam area  Malang Raya.

Kota Batu memiliki potensi alam yang menjadi 

daya tarik utama sehingga menjadi tujuan untuk 

tempat beristirahat.Karena keindahan alamnya maka 

Kota Batu pada jaman kolonial Belanda mendapat 

julukan “De Klein Switzerland” atau Swiss kecil di Pulau 

Jawa. Namun, seiring perkembangannya, pada saat 

ini daya tarik wisata di Kota Batu tidak hanya berbasis 

pada alam namun juga buatan dan budaya. Kota Batu 

memiliki 41 objek wisata berupa 14 objek wisata alam, 

19 objek wisata buatan, dan 10 objek wisata budaya 

yang tersebar di tiga kecamatan. 

Berdasarkan potensi yang dimilikinya, maka visi 

Kota Batu, ditetapkan sebagai sentra pertanian organik 

berbasis kepariwisataan internasional. Potensi sektor 

pertanian di Kota Batu telah mulai dikolaborasikan 

dengan kegiatan sektor pariwisata yang diproyeksikan 

menjadi salah satu andalan kegiatan penyumbang 

perkembangan perekonomian daerah. Di Kota Batu 

kolaborasi ini telah dikembangkan dalam 

wujud seperti pengembangan agrowisata, kawasan 

agropolitan, dan wisata hidup bersama warga  

(living with people). Menyadari adanya potensi-potensi 

tersebut, pemerintah Kota Batu menetapkan rencana 

pengembangan desa wisata dengan pilot projectnya 

di Desa Punten. Meskipun sebelumnya, kepariwisataan 

di Kota Batu lebih dikenal dengan keberadaan objekobjek wisata yang berbasis pada alam, namun dalam 

perkembangannya saat ini telah diperkaya dengan 

kehadiran objek-objek wisata buatan yang jumlahnya lebih banyak. ini memicupengembangan 

wisata alam menjadi kurang mendapat perhatian.

Kota Batu pun semakin mengukuhkan branding 

sebagai Kota Wisata dengan menjadikan wisata 

buatan sebagai wisata unggulan. Selecta, Jatim Park 

I, Secret Zoo, dan Batu Night Spectaculer yaitu  

objek wisata buatan yang ditetapkan sebagai wisatan 

unggulan dalam RIPPDA Kota Batu. Sejak dibangun 

dan dioperasikannya objek wisata buatan Jawa Timur 

Park I hingga kehadiran objek wisata Predator Fun 

Park sebagai wisata rekreatif dan edukatif, Kota Batu 

semakin dikenal sebagai Kota Wisata andalan Provinsi 

Jawa Timur. Sejak dibangunnya Jawa Timur Park I 

pada tahun 2002, satu persatu objek wisata buatan 

hadir dan menambah variasi khasanah objek wisata 

buatan di Kota Batu seperti Batu Night Spectacular 

(BNS), Batu Wonderland, Alun-alun Kota Batu, Balai 

Benih Ikan Punten, Museum Satwa, Batu Secret Zoo, 

Eco Green Park, Museum Angkut, dan yang terbaru 

yaitu  Predator Fun Park. Selain itu, wisatawan yang 

berkunjung ke Kota Batu didominasi oleh wisatawan 

domestik sehingga wisata buatan dirasa sesuai dengan 

minat wisatawan. Meskipun jumlah objek wisata buatan 

di Kota Batu terus bertambah, namun juga menyimpan 

beberapa  masalah, diantaranya adanya kecenderungan 

wisatawan yang sudah pernah mengunjunginya kecil 

kemungkinannya untuk berkunjung lagi sampai batas 

waktu tertentu.

b. Pengembangan dan Kebijakan

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah 

Kota Batu Tahun 2010-2020 dan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 

area  Kota Batu 2010-2030, yaitu meningkatkan 

posisi dan peran Kota Batu dari kota wisata menjadi 

sentra wisata yang diperhitungkan di tingkat regional 

atau bahkan nasional, dengan melakukan penambahan 

ragam objek dan atraksi wisata, yang didukung oleh 

sarana dan prasarana, serta unsur penunjang wisata 

yang memadai dengan sebaran yang relatif merata 

di area  Kota Batu guna memperluas lapangan 

pekerjaan dalam rangka mengatasi pengangguran dan 

meningkatkan pendapatan warga maupun PAD Kota 

Batu yang berbasis pariwisata.

Dalam perkembangannya, kegiatan pariwisata 

juga tidak lepas dari peran serta swasta dan juga 

warga . Peranan swasta yang terlibat dalam 

pengembangan wisata besar sekali pengaruhnya, 

seperti dalam pembangunan hotel, rumah makan, 

panti pijat dan pengadaan biro perjalanan wisata 

dan lain-lain. Pihak swasta yang ikut membantu 

perkembangan pariwisata Kota Batu di antaranya yaitu  

Jawa Timur Park Group. Jawa Timur Park Group yang 

didirikan oleh Paul Sastro asal Malang ini, yaitu  

perusahaan yang bergerak di bidang industri 

pariwisata terbesar di Jawa Timur dan Pulau Jawa 

dan banyak anak perusahaan tersebar khususnya di 

area  Jawa Timur. Anak perusahaanya yang terletak 

di Kota Batu di antaranya Jawa Timur Park 1, Jawa 

Timur Park 2, Batu Night Spectaculer, Hotel Pohon Inn, 

Pondok Jatim Park dan Eco Green Park. Alasan memilih 

Kota Batu sebagai pembangunan wisata dari Jawa 

Timur Park Group yaitu  keindahan Kota Batu dan 

faktor lingkungan yang mendukung. Dengan adanya investor ini secara tidak langsung membantu 

pembangunan Kota Batu dalam hal perekonomian. 

Mereka yaitu  pihak swasta yang ikut membantu 

perkembangan pariwisata Kota Batu. Keberadaan 

swasta dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi 

warga  Kota Batu. Tingkat pengangguran di Kota 

Batu pada tahun 2013 menurun menjadi 3.404 orang 

atau 2,32 persen dibandingkan tahun 2012 kurang 

lebih 6.000 orang atau 4,34 persen.

Swasta mendirikan fasilitas pendukung objek 

wisata sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu 

Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan 

Kepariwisataan. ini sejalan dengan visi 

Kota Batu, yaitu Kota Batu sebagai Kota Wisata dan 

Agropolitan di Jawa Timur. Kota Batu memiliki potensi 

pariwisata yang besar, baik wisata alam, buatan, 

maupun budaya yang ditunjang dengan adanya 

fasilitas pendukung, berupa hotel dan perdagangan 

souvenir atau cinderamata.

Pemerintah Kota Batu serius garap tiga Desa 

Wisata di tahun 2018. Desa Pandanrejo, Desa Sidomulyo, 

dan Desa Sumberejo yaitu  tiga desa yang akan dikaji 

terkait potensi wisata untuk dikembangkan. Bukan 

hanya dikembangkan, tiga desa ini juga diarahkan 

Dinas Pemerintah Kota Batu untuk mampu mengelola 

wisata dan tidak bergantung pada pemerintah. Semisal 

Desa Sidomulyo dengan wisata petik apel dan petik 

bunga. Usulan ini sebenarnya baru diprogramkan 

di tahun 2018 ini, ini berkaitan dengan target 

wisatawan di tahun 2018 yaitu 5 juta pengunjung. Di 

tahun 2017 sendiri jumlah wisatawan yang datang ke 

Kota Batu telah melewati target, yiatu mencapai 4,2 

juta pengunjung.Kekayaan etnis dan budaya yang dimiliki Kota 

Malang berpengaruh terhadap kesenian tradisional 

yang ada. Salah satunya yang terkenal yaitu  Wayang 

Topeng Malangan (Topeng Malang). Gaya kesenian ini 

yaitu  wujud pertemuan tiga budaya (Jawa Tengahan, 

Madura, dan Tengger). ini terjadi karena Malang 

memiliki tiga sub-kultur, yaitu sub-kultur budaya 

Jawa Tengahan yang hidup di lereng gunung Kawi, 

sub-kultur Madura di lereng gunung Arjuna, dan subkultur Tengger sisa budaya Majapahit di lereng gunung 

Bromo-Semeru. Etnik warga  Malang terkenal 

religius, dinamis, suka bekerja keras, lugas dan bangga 

dengan identitasnya.

Selain Tari Topeng juga berkembang seni 

Tari Bantengan. Kesenian ini berkembang pesat 

sejak tahun 1960an ketika jaman Orde Lama. Setiap 

perayaan atau pawai hari ulang tahun kemerdekaan 

negara kita senantiasa ditampilkan bersama dengan 

Tari Liang Liong. Namun seiring kemunduran 

perekonomian setelah masa itu, seni Tari Bantengan 

mengalami kemunduran. Lima belas tahun terakhir, 

seni Tari Bantengan mulai muncul kembali bahkan 

mulai menjamur. Hampir setiap kecamatan di 

area  Kabupaten dan Kota Malang, rata-rata ada 

3-5 perkumpulan seni tari Bantengan. Terutama di 

sekitar Kecamatan Tumpang, Poncokusumo, serta 

Kota Batu. Pada tahun 2003, Kota Batu mengakui 

bahwa seni Tari Bantengan yaitu  seni tari yang 

berasal dari area  itu. Namun kebenarannya masih 

diragukan, pengakuan Kota Batu menjadi kontroversi 

di antara warga  pecinta seni serta para seniman 

tari ini. Sebab sebelum pengakuan Kota Batu tersebutmencuat, seni Tari Bantengan tumbuh dan berkembang 

di seluruh area  Malang. Selain Tari Topeng dan Tari 

Bantengan, di Malang juga ada kesenian kuda 

lumping dan campursari. Dua kesenian ini mungkin 

sudah dikenal diberbagai area  di negara kita . ota Batu 

yang telah menegaskan diri sebagai Kota Wisata harus 

memiliki tawaran lebih. Artinya, tidak hanya tawaran 

obyek wisata keluarga dalam bentuk wahana-wahana 

hiburan. Tidak juga hanya mengandalkan pesona alam 

dalam bentuk wana wisata atau agrowisata petik buah. 

Namun, segala potensi wisata yang menjadi daya tarik 

wisata harus digarap demi sebesar-besarnya hajat 

hidup warga .

Provinsi Bali

a. Profil wisata provinsi Bali

Provinsi Bali yaitu  salah satu provinsi di negara kita  

yang area nya tidak lebih dari 5.634,40 km² atau 

5.634,40 ha dengan panjang pantai mencapai 529 

km. Komposisi pulau terdiri dari satu pulau utama dan 

beberapa pulau-pulau kecil di sekitarnya seperti pulau 

Menjangan (ujung timur) di kabupaten Jembrana, di 

sebelah selatan Pulau Serangan (telah direklamasi) di 

Kota Denpasar, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa 

Ceningan, dan disebelah tenggara ada pulau 

yang paling besar yaitu  Pulau Nusa Penida masuk 

area  Kabupaten Klungkung. area  terluas dimiliki 

Kabupaten Buleleng seluas 1.365,88 km² atau hampir 

setengah luas pulau Bali dari ujung timur sampai ke 

ujung barat pulau Bali. Kabupaten atau pemerintahan 

kota terkecil yaitu  Pemerintah Kota Denpasar seluas 

123,98 km² sebagai Ibu Kota Pemerintah Provinsi Bali. Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Tabanan memiliki 

luas yang hampir sama, hanya saja sebagian besar 

Kabupaten Jembrana terdiri dari Hutan Taman Nasional 

Bali Barat (TNBB). Untuk fungsi lahan kedua kabupaten 

ini memiliki fungsi yang serupa yaitu lahan pertanian 

dan perkebunan, bahkan Kabupaten Tabanan dikenal 

sebagai lumbung beras Pulau Bali. Tidak jauh berbeda 

dengan Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Tabanan, 

Kabupaten Klungkung, Bangli dan Karangasem 

memiliki kesamaan fungsi lahan, yaitu pertanian dan 

perkebunan. Meskipun keseluruhan kabupaten/kota 

di Bali bersentuhan dengan sektor pariwisata hanya 

Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung yang 

sangat mengandalkan sektor pariwisata sebagai basis 

perekonomiannya, disamping sektor pertanian dan 

perkebunan.

Pulau Bali sangat kaya akan keindahan alam dengan 

budaya dan adat istiadat, warga  Bali dengan 

budaya agrarisnya kental dengan kehidupan sosial yang 

harmoni karena hubungan yang serasi antara manusia 

dan alam, Tuhan, dan sesamanya. Konsep industri 

pariwisata mengedepankan nilai-nilai pemenuhan 

barang dan jasa beserta layanan secara profesional 

dan proposional. Industri pariwisata di Bali selain 

mendahulukan nilai-nilai kapitalis juga memberikan 

nuansa sentuhan-sentuhan budaya di dalam setia 

atraksinya. Konsep pariwisata yang diagung-agungkan 

di Bali sebagai pariwisata dunia atau pariwisata global, 

yang mana lebih mengedepankan nilai-nilai ekonomi 

liberal persaingan bebas, dan persaingan modal antar 

korporasi.

Desa Bali yang semula sebagian besar warga nya hidup di sektor pertanian dan berpegang 

kuat pada adat yang diwariskan dari generasi ke 

generasi tanpa banyak perubahan tradisi warga  

pedesaan, kini cenderungmakin individualistik di 

dalam keanekaragaman profesi nonagraris dan lebih 

erat dalam kaitannya sektor jasa. Peran adatpun 

biasanya hanya menonjol pada kegiatan seremonial 

atau upacara yang tidak memiliki kekuatan untuk 

mengontrol perilaku warga  perkotaan. Budaya 

hedonisme telah merasuki generasi muda dalam sikap 

dan perilaku keseharian. ini tercermin dalam cara 

pandang, cara sikap, dan perilaku sosial keseharian. 

Keengganan generasi muda dalam memakai 

bahasa ibu (bahasa Bali) serta gaya berpakaian yang 

terkesan mengikuti pola gaya westernisasi yaitu  

salah satu indikatorperubahan yang terjadi di generasi 

muda.

Indentitas dan kekhasan masing-masing desa 

semakin lama semakin pudar. Desa dan Kota yang semula 

hidup dengan segala perbedaan atau kebhinekaannya 

dalam struktur dan stratifikasi warga  yang 

awalnya desa dikenal cenderung homogen dan 

warga  kota cenderung heterogen, kini secara 

administratif dan birokratis, cenderung makin seragam 

karena campur tangan negara. Kehadiran UndangUndang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan 

Desa yang menghendaki kesamaan dalam bentuk 

dan susunan pemerintahan desa di seluruh negara kita  

yaitu  pemicu pertama kali dimulainya penyeragaman 

kegiatan pembangunan di pedesaan secara nasional. 

warga  Bali yang tradisional dan penghidupan 

bersifat agraris tampak sebagai satu kesatuan yang utuh, kepentingan bersama lebih diutamakan dibandingkan 

kepentingan kelompok dan individu sebagai warga 

warga . Warga warga  satu dengan yang 

lainnya terikat berdasarkan ikatan solidaritas mekanis 

dan dalam warga  demikian, dunia kehidupan 

masih menyatu. Jika terjadi suatu perselisihan antar 

warga, warga  berusaha menyelesaikannya secara 

musyawarah mufakat (konsensus) berdasarkan pada 

asas kepatutan melalui lembaga-lembaga desa adat 

(sangkepan/hasil atau sidang rapat desa). penyelesaian 

perselisihan secara musyawarah mufakat dalam forum 

sangkepan ini berfungsi untuk mengembalikan 

warga  ke dalam suasana kehidupan yang 

rukun dan damai (harmonis). Suasana kehidupan 

harmonis, pada warga  tradisional yang tersebut, 

kini tampaknya telah berubah karena pengaruh 

modernisasi, industrialisasi dan lebih-lebih lagi setelah 

warga  mengalami proses globalisasi. Kehidupan 

nonagraris dan globalisasi ini telah mengubah 

masyarakt homogen menjadi warga  majemuk 

(plural) yang di dalamnya ada suasana kehidupan 

yang heterogen dengan bermacam kepentingan.

Di Bali pada umumnya, proses globalisasi telah 

dirasakan jauh sebelum warga  negara kita  

lainnya mengalami hal tersebut. Salah satu penyebab 

terjadinya proses globalisasi lebih awal di daerah 

ini yaitu  karena perkembangan pariwisata yang 

telah berlangsung sejak lama. Suasana demikian, 

mencerminkan diferensiasi dalam berbagai bidang 

antara lain dalam pekerjaan, profesi, pendidikan 

dan kepentingan. Kemajemukan warga  dapat 

juga dilihat dari tumbuhnya berbagai kelompok danhubungan sosial baru yang timbul sebagai tuntutan 

kehidupan dunia modern. Kelompok-kelompok sosial 

baru ini umumnya menganut nilai dan norma 

serta kebiasaan yan berbeda dengan nilai, norma, serta 

kebiasaan warga  tradisional. Kelompok-kelompok 

tersebut, juga memiliki kepentingan yang berbedabeda dan sering kali juga bertentangan. Dalam suasana 

demikian, warga  tidak lagi digambarkan sebagai 

suatu kesatuan yang utuh melainkan terdiri dari 

bagian-bagian dan justru bagian-bagian inilah yang 

lebih menonjol dari warga  secara keseluruhan.

Solidaritas mekanis yang semula menjadi daya 

pengikat dalam warga  digantikan oleh ikatan 

solidaritas organis yang lebih menonjolkan ikatan 

dalam kelompok dan kepentingan kelompok masingmasing lebih diutamakan dibandingkan warga  

secara keseluruhan. Orientasi nilai warga warga  

dalam pergaulan antar antar sesamapun tampak 

mengalami pergeseran dari nilai kebersamaan ke nilai 

individual dan komersial. Kondisi demikian memberi 

peluang untuk timbulnya persaingan dan konflik. 

Banyak hal yang muncul sbagai sumber konflik dewasa 

ini antara lain: tanah, status sosial (prestige), jabatan 

dan peluang kerja, penguasaan aset-aset ekonomi dan 

lain sebagainya. Sumber konflik yang paling menonjol 

dewasa ini yaitu , perbatasan area , tanah, baik 

tanah milik perorangan, milik kolektif, milik pura/milik 

desa adat dan tak terkecuali tanah untuk penguburan. 

Proses globalisasi telah membuka warga  Bali, 

termasuk warga  pedesaan ke dalam pergaulan 

luas pada pergaulan dunia. ini ternyata telah 

menimbulkan banyak tantangan bagi warga  adat, termasuk lembaga-lembaga adatnya terutama dalam 

menjalankan fungsinya. Tantangan yang dihadapi 

ini antara lain telah terjadinya perubahan nilai 

orientasi warga warga  dalam bersikap dan 

bertindak, keefektifan awig-awig (norma atau aturan 

adat) sebagai alat kontrol sosial berkurang, keputusankeputusan yang diambil dalam penyelesaian konflik 

di warga  yang dahulu umunya ditaati kini tidak 

jarang diabaikan karena dipandang tidak memuaskan 

bagi sebagian kelompok warga .

Sekarang sedang terjadi kemunduran tradisi, 

norma-norma, dan hukum, serta tatanan kehidupan 

yang telah mapan pada taraf yang cukup fenomenal. 

Manusia mengalami perkembangan menakjubkan 

dalam bidang material, namun bersamaan dengan itu 

juga mengalami perkembangan yang terbatas dalam 

bidang moral. Kontradiksi kehidupan sosial tidak dapat 

dihindari karena modernisasi dan industrialisasi telah 

menjadi kekuatan penting yang memaksa penyesuaian 

nilai-nilai dan norma-norma dalam warga . Malahan 

warga  global dewasa ini tengah menuju ke arah 

sebuah dunia dengan tingkat kompleksitas kehidupan 

yang semakin tinggi, bersamanya membawa berbagai 

kontradiksi kehidupan, baik sosial dan kebudayaan 

maupun agama.

b. Kearifan Lokal Bali

Dalam perkembangannya kapitalisme pariwisata tidak 

mementingkan nilai, makna dan fungsi pertunjukan 

tarian di hadapan para wisatawan. Tarian hanyalah 

sebuah atraksi seni atas keindahan dan nilai estetika, 

seperti layaknya konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan maka pariwisata juga memiliki dua 

muka yang menyatu, seperti memiliki dua arah yaitu 

pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dalam falsafah 

warga  Bali dikenal yaitu Rhua Bhineda (Dua yang 

berbeda). Jika pariwisata dikelola dengan baik dan 

berkelanjutan maka akan menghasilkan manfaat 

optimal bagi rakyat lokal, paling tidak bagi warga  

adat sekitarnya maupun pelaku pariwisata lainnya. Jika 

dikelola dengan serampangan dan tidak terorganisir 

secara rapi, maka warga  lokal dan adat hanya 

mendapatkan ekses-ekses negatif, perubahan nilainilai sosial budaya yang destruktif. Kerusakan ataupun 

penurunan moral atas imbas pariwisata terhadap 

warga  lokal (adat) akan susah dikembalikan. Inilah 

yang disebut dengan taksu atau nilai magis pariwisata 

budaya yang menghasilkan atraksi-atraksi pertunjukan 

seni dan budaya dipandu latar keindahan alam Bali. 

Seyogianya pariwisata budaya yang berkelanjutan 

mempertahankan aspek-aspek local geneus atau 

kearifan lokal sebagai roh terhadap daya tarik pariwisata 

itu sendiri. Pariwisata budaya bukan hanya dilihat hal 

atau pertunjukan yang tampak pada kasat mata saja. 

Namun lebih pada pertimbangan kenapa nilai-nilai 

kearifan lokal menjiwai pelaksanaan sikap dan perilaku 

warga  dalam kaitannya dalam interaksi sosial 

kesehariannya.

Setiap nilai-nilai kearifan lokal memiliki makna 

terhadap sebab musabab kejadian atau momentum 

kenapa hal ikhwal itu dilaksanakan. Misalnya 

kehidupan pertanian warga  Bali mengajarkan 

konsep, keseimbangan dan kesucian terhadap alam 

yang terdiri dari unsur tanah, air, udara, matahari dan nikroorganisme. ini yaitu  salah satu konsep 

Tri Hita Karana karena ada menjaga keseimbangan 

alam harus serasi, selaras, dan berkesinambungan dari 

generasi ke generasi berikutnya. Keseimbangan dalam 

interaksi sosial terhadap pemilik lahan pertanian antara 

satu petani dengan petani lainnya dilakukan dengan 

sistem subak. Subak yaitu  bagian dari kearifan 

lokal warga  Bali untuk menjaga pendistribusian air 

antara satu lahan dengan lahan lainnya secara adil dan 

dan merata. Konsepsi pekerjaan bertani yaitu  

Yadnya yaitu kepatuhan atau kewajiban manusia 

bekerja dan mengolah alam sekaligus menjaga alam 

ini sebagai titipan Tuhan.

Yadnya melalui upacara keagamaan terkadang 

dirusak oleh unsur gengsi dan kehormatan. Banyak 

upacara keagamaan dilakukan dengan menjual aset 

ekonomi atau warisan dari para leluhurnya. Demi rasa 

gengsi dan ingin dipandang terhormat di dalam tatanan 

warga  sebuah keluarga terkadang menanggung 

utang atau kehilangan aset untuk bekerja. Yadnya

yaitu  upacara keagamaan yang sebagian orang 

Bali dikatakan sebagai beban misalnya upacaara 

Ngaben atau pembakaran mayat, di dalam upacara 

Ngaben dapat menghabiskan untuk pelaksanaan 

kegiatan ini hingga puluhan juta hingga ratusan 

juta bahkan miliaran rupiah. Pada akhirnya warga  

mencari dan membuat konsensus bersama atas konsep 

Yadnya ini. Ngaben lazimnya pada saat ini bilamana 

tidak mampu dilakukan oleh sebuah keluarga sendiri 

maka akan dikoordinir desa adar dengan sistem 

Ngaben massal. Secara waktu, energi, dan pembiayaan 

tentunya lebih murah dan terasa ringan bagi semuanyaKonsepsi dharma atau Yadnya yang didasari 

oleh falsafah kerja yaitu  karunia Tuhan oleh karena 

itu pendapatan yang diperoleh yaitu  milik Tuhan. 

Manusia hanya memanfaatkannya sebatas yang dia 

butuhkan. Selebihnya yaitu  milik Tuhan yang harus 

dibagikan kembali ke warga  dalam bentuk 

Yadnya. Berbagai bentuk Yadnya itu meliputi pertama, 

Manusa Yadnya (Yadnya untuk kemanusiaan, aktivitas 

atau kegiatan sosail yang terjadi di dalam dinamika 

desa adat). Kedua, dewa Yadnya yaitu  kegiatankegiatan spiritual ataupun upacara keagamaan dalam 

rangka mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketiga, Bhuta 

Yadnya yakni, Yadnya untuk upacara keagamaan yang 

bersifat Bhuta dalam rangka keseimbangan dengan 

kekuatan negatif yang ada di alam ini. Keempat, Pitra 

Yadnya yaitu  Yadnya untuk para leluhur dengan 

segala dimensinya sebagai rasa hormat terhadap apa 

yang telah dirintis dan diberikan kepada generasi 

penerusnya. Kelima, Resi Yadnya yaitu  Yadnya

kepada para pemimpin keagamaan. 

Filosofi Tri Hita Karana yaitu  filosofi yang 

paling hakiki dari kehidupan komunal warga  

Bali, yang paling dihayati dan diimplementasikan 

dalam usaha dan kegiatan pariwisata. warga  Bali 

yaitu  warga  komunal yang semua aspek 

kehidupan diwarnai dan dijiwai dengan konsep Tri Hita 

Karana menekankan pada keserasian dan keseimbangan 

konsep manusia terhadap alam, manusia terhadap 

sesamanya, manusia terhadao Tuhannya. Cerminan 

dari filosofi ini terlihat ketika mereka (warga  adat 

Bali) dengan memberikan sesaji untuk keselamatan 

dan kelancaran dalam melakukan pekerjaan.

Kabupaten Gianyar

1) Profil dan Program

Kabupaten Gianyar yaitu  salah satu dari 

9 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali, 

dengan luas area  36.800 hektar atau 6,53% 

dari luas area  Provinsi Bali secara keseluruhan. 

Kabupaten Gianyar memiliki 7 Kecamatan yaitu 

Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, 

Kecamatan Gianyar, Kecamatan Tampaksiring, 

Kecamatan Ubud, Kecamatan Tegallalang, 

dan Kecamatan Payangan. Kecamatan terluas 

yaitu  Kecamatan Payangan dan paling kecil 

yaitu  kecamatan Blahbatuh. Jumlah penduduk 

di Kabupaten Gianyar tahun 2017 sebanyak 

503.900 jiwa yang terdiri dari 254.400 jiwa 

(50,49%) laki-laki dan 249.500 jiwa (49,51%) 

perempuan. Tingkat pertumbuhan penduduk 

0,99% dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2016 yang mencapai 499.600 jiwa. Tingkat 

kepadatan penduduk 1.358 jiwa per km². Angka 

harapan hidup warga  rata-rata 72,84 per 

tahun. Diantara 7 Kecamatan maka Kecamatan 

Sukawati memiliki penduduk paling banyak yaitu 

122.430 (24,30%) dari total penduduk yang ada 

di Kabupaten Gianyar dan yang paling sedikit 

yaitu  di Kecamatan Payangan yaitu 42.860 jiwa 

(8,50%).161

Kabupaten Gianyar tidak memiliki 

Sumber Daya Alam (SDA) yang potensial untuk 

dikembangkan guna menopang pembangunan 

daerah yang berkelanjutan. Dalam pembangunan 

bidang ekonomi Kabupaten Gianyar bertumpu 

pada sektor unggulan yaitu sektor pariwisata, 

sektor industri dan sektor pertanian dalam arti 

luas. Sektor pariwisata dikembangkan dengan 

memanfaatkan keunggulan budaya dan pertanian 

sehingga mampu menjadi penyangga utama 

perkembangan perekonomian Kabupaten Gianyar. 

Kabupaten Gianyar memiliki 2 (dua) Kawasan 

Pariwisata yaitu Kawasan Pariwisata Lebih dan 

Kawasan Pariwisata Ubud, dimana Kawasan 

Pariwisata Ubud meliputi 3 (tiga) Kecamatan 

yakni Kecamatan Ubud, Kecamatan Payangan 

dan Kecamatan Tegallalang, sedang Kawasan 

Pariwisata Lebih meliputi Kecamatan Sukawati, 

Kecamatan Blahbatuh dan Kecamatan Gianyar.162

Kabupaten Gianyar memiliki beberapafaktor yang dapat menunjang pembangunan 

kepariwisataan. Faktor-faktor ini antara 

lain: (1) kebudayaan dan kehidupan warga  

yang bersumber pada kebudayaan dan dijiwai 

oleh agama Hindu yang yaitu  daya tarik 

kunjungan bagi wisatawan asing ke Kabupaten 

Gianyar; (2) keindahan alam, peninggalan sejarah 

dan purbakala sebagai objek wisata yang cukup 

mempesona; (3) tersedianya fasilitas transportasi 

dan telekomunikasi yang memadai; (4) fasilitas lain 

seperti hotel, home stay, dan restoran yang cukup 

banyak berkembang di sudut kota Gianyar.

Salah satu misi pemerintah Kabupaten 

Gianyar yaitu  menumbuhkembangkan budaya 

warga  yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal 

yang dapat menumbuhkan relegiusitas, disiplin, 

kerja keras, berorientasi pada prestasi dengan 

meningkatkan peran desa pakraman, banjar, 

subak, dan sekaha-sekaha serta institusi-institusi 

yang telah ada dalam menjaga adat, budaya dan 

agama.163 Proteksi secara legal formal yaitu  melalui 

kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Gianyar Nomor 10 tahun 2013 tentang 

Kepariwisataan Budaya Kabupaten Gianyar. 

Kebijakan ini mengarahkan pengembangan dan 

pembangunan pariwisata di Kabupaten Gianyar 

yang berpijak pada budaya warga nya. 

Sebagai contoh pembangunan hotel di kawasan 

Kabupaten Gianyar wajib mengadopsi budaya asli 

dalam bentuk arsitekturnya, orang-orang yang 

bekerja di dalamnya, serta elemen-elemen budaya 

asli lainnya.

2) Pemberdayaan Desa Wisata

Komitmen terhadap pariwisata budaya 

di Kabupaten Gianyar juga terwujud melalui 

pengembangan desa wisata. Saat ini ada 

9 desa wisata yang dikembangkan Kabupaten 

Gianyar dengan berbagai macam potensi wisata 

budaya yang menjadi daya tarik di masing-masing 

desa wisata tersebut. Desa menjadi jalur utama 

pariwisata budaya.

Alur utama yang turut mendukung potensi 

wisata budaya dimulai dari Desa Batubulan, Desa 

Celuk, Desa Singapadu, dan Desa Batuan yang 

terkonsentrasi di Kecamatan Sukawati. Desa Mas, 

Desa Peliatan, dan Desa Ubud terkonsentrasi di 

Kecamatan Ubud. Desa Sebatu terkonsentrasi di 

kecamatan Tegallalang, dan Desa Tampaksiring 

terkonsentrasi di Kecamatan Tampaksiring. 

Jalur wisata yang telah disebutkan di atas, 

warga nya memiliki aktivitas tersendiri 

sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang 

mereka miliki. Tari Barong terkonsentrasi di Desa 

Batuan dan Desa Singapadu. Seni kerajinan perak 

terletak di Desa Celuk, seni ukir kayu terkonsentrasi 

di Desa Batubulan, seni lukis ada di Desa Mas 

dan Desa Ubud, sedang seni kerajinan kayu 

ada di Desa Sebatu, Desa Tegallalang, Desa 

Tampaksiring, dan Desa Peliatan. Sementara 

itu seni kerajinan yang mengacu pada tradisi 

terfokus di daerah tertentu. Hal itu dipicu 

tidak semua perajin mampu membuatnya, karena 

masih harus memperhatikan hal-hal yang sifatnyasacral, sedang seni kerajinan yang bentuknya 

mengacu pada benda sakral namun sudah dibuat 

untuk kepentingan pariwisata, ada di Desa 

Pakuduwi, Tegallalang, Singapadu, Guang, dan 

Desa Puaya. Desa Pakuduwi yaitu  tempat 

berkumpulnya para seniman dan berkembangnya 

seni kerajinan kayu yang mengambil objek garuda. 

Desa Singapadu dan Desa Puaya yaitu  

tempat pembuatan Barong, baik untuk kebutuhan 

dalam seni pertunjukan ritual dan wisata maupun 

sebagai benda seni kerajinan.

Kabupaten Tabanan

1) Profil dan Program

Kabupaten Tabanan yaitu  salah satu kabupaten 

dari beberapa kabupaten/kota yang ada di 

Provinsi Bali dengan pendapatan asli daerah 

(PAD) rata-rata sebesar 15,07% dari total APBD. 

ini menunjukkan tingkat ketergantungan 

sumber-sumber pendanaan pembangunan 

kepada pemerintah pusat. usaha  yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tabanan antara lain 

menggalakkan kepariwisataan, dengan harapan 

mampu mempercepat laju pembangunan 

dan meningkatkan pendapatan asli daerah 

Kabupaten Tabanan. Kabupaten Tabanan, Bali 

memiliki potensi wisata yang luar biasa namun 

belum dikelola secara optimal. Saat ini Tabanan 

memiliki 22 objek wisata yang tersebar di sepuluh 

kecamatan, yang belum dikelola secara maksimal.

2) Pemberdayaan Desa Wisata

Kebijakan pariwisata yang dikembangkan di 

Tabanan memakai konsep Pariwisata 

Kerakyatan yaitu dengan pengembangan 

kawasan pariwisata melibatkan peran warga  

dalam menjaga dan mengelola potensi dan 

area  pariwisata tersebut. Hal itu dikarenakan 

area  di Tabanan yaitu  area  yang 

dijaga keutuhannya secara adat sehingga tidak 

boleh berkurang atau rusak terutama ekosistem 

lingkungannya. Kedudukan warga  sebagai 

pengelola pariwisata juga menjadi nilai tambah 

baik dari segi pendapatan warga  maupun dari 

segi kemandirian warga  dalam pelaksanaan 

pembangunan wisata di Tabanan. Beberapa 

keikutsertaan warga  dalam pengelolaan 

pariwisata yaitu  dengan mengoptimalkan 

sektor pariwisata, seperti dengan pelaksanaan 

festival, promosi pariwisata, pembangunan 

Tourism Information Center (TIC), penataan 

dan pengembangan infrastruktur pariwisata, 

pelestarian seni dan budaya, penguatan peran 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMDA) dalam sektor 

pariwisata serta program gerbang pariwisata.

Kebijakan pengelolaan pariwisata 

Kabupaten Tabanan memakai konsep 

Nyegara Gunung, yaitu memadukan potensi pantai 

dan gunung. Tabanan memiliki panjang pantai 

yang indahnya hingga 33 Kilometer, ini 

didukung dengan bentangan pemandangan 

sawah yang menawan sepanjang dataran rendah 

menuju puncak, dan pemandangan pegunungan 

di dataran perbukitan. Nyegara Gunung mengacu 

pada sapta pesona, ditunjang pula dengan tatanan 

kehidupan warga  melalui penerapan prinsip 

filosofi Tri Hita Karana Agama Hindu melengkapi 

kesempurnaan alam Tabanan sebagai potensi 

pariwisata.

Keberadaan desa wisata di Tabanan 

yaitu  salah satu bentuk program Investasi 

Hati, dengan pengertian bahwa Investasi 

Hati yaitu  sebuah konsep pelayanan kepada 

warga  menitik beratkan pada ketulusan 

melalui kebijakan-kebijakan pengelolaan 

pariwisata yang pro rakyat. Investasi Hati Politik 

dalam pengelolaan kepariwisataan dilaksanakan 

melalui kebijakan dan program dengan hati/

pro rakyat antara lain Investasi ekonomi dan 

sosial melahirkan warga  yang sejahtera dan 

mandiri. Adapun langkah terhadap investasi hati 

agama dan budaya dapat menciptakan kerukunan 

dan kedamaian dalam perbedaan.

Saat ini (2018) ada 13 desa wisata di 

Kabupaten Tabanan. Target pengembangan akan dicapai hingga 133 desa wisata. Semua desa wisata 

itu diharapkan dapat dapat terintegrasi, dimana 

Kabupaten Tabanan tinggal mempromosikan 

dan mengenalkan desa secara nasional maupun 

internasional. Kebijakan pemberdayaan desa 

wisata ini sebagai penopang pendapatan 

asli daerah disamping pendapatan sektor 

pariwisata yang saat ini sudah ada dari lokasi daya 

tarik wisata unggulan pariwisata Tabanan mulai 

dari Pura Tanah Lot, Ulundanu, Jatiluwih, Kebun 

Raya Eka Karya Bali, Alas Kedaton, Museum Subak, 

Areal Pura Batukaru, Taman kupu-kupu Bali, TPB 

Margarana, dan Air Panas Panatahan.

Kabupaten Badung

1) Profil dan Program

area  Kabupaten Badung terletak pada posisi 

08°14’17”—08°50’57” Lintang Selatan (LS) 

dan 115°05’02”—15°15’ 09” Bujur Timur (BT) membentang di tengah-tengah Pulau Bali. Luas 

area  Kabupaten Badung yaitu  418,52 km2 

(7,43% dari luas Pulau Bali). Bagian Utara Kabupaten 

Badung yaitu  daerah pegunungan yang 

berudara sejuk, berbatasan dengan Kabupaten 

Buleleng. area  di bagian Selatan yaitu  

dataran rendah dengan pantai berpasir putih 

dan berbatasan langsung dengan Samudera 

negara kita . Sebelah Timur area nya berbatasan 

dengan Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar. 

Bagian tengah area  Badung yaitu  daerah 

persawahan. Di sebelah Barat berbatasan dengan 

Kabupaten Tabanan. Secara umum Kabupaten 

Badung yaitu  daerah beriklim tropis yang 

memiliki dua musim, yaitu musim kemarau (April–

Oktober) dan musim hujan (November – Maret). 

Curah hujannya rata-rata 893,4 – 2.702,6 mm per 

tahun. Kemudian suhu udaranya berkisar 25°C – 

30°C dengan kelembapan udara rata-rata mencapai 

79%. Secara administratif, Kabupaten Badung 

terbagi menjadi 6 ( enam ) area  Kecamatan 

yang terbentang dari bagian Utara ke Selatan 

yaitu: Kecamatan Petang, Abiansemal, Mengwi, 

Kuta, Kuta Utara, dan Kuta Selatan. Disamping itu, 

di area  ini juga ada 16 Kelurahan, 46 Desa, 

369 Banjar Dinas, 164 Lingkungan 8 Banjar Dinas 

Persiapan dan 8 Lingkungan Persiapan. Selain 

Lembaga Pemerintahan seperti ini di atas, di 

Kabupaten Badung juga ada Lembaga Adat 

yang terdiri dari 120 Desa Adat, 523 Banjar dan 523 

Sekaa Teruna. Di Kabupaten Badung juga ada 

1 BPLA Kabupaten dan 6 BPLA Kecamatan serta 1 Widyasabha Kabupaten dan 6 Widyasabha 

Kecamatan. Lembaga - lembaga adat ini memiliki 

peran yang sangat strategis dalam pembangunan 

di area  Badung pada khususnya dan Bali pada 

umumnya.

Sebagaimana lazimnya sebuah lembaga, 

anggota warga  adat ini terikat dalam suatu 

aturan adat yang disebut awig - awig. Keberadaan 

awig-awig ini sangat mengikat warganya sehingga 

umumnya warga  sangat patuh kepada 

adat. Oleh karena itu, keberadaan Lembaga 

Adat ini yaitu  sarana yang sangat ampuh 

dalam menjaring partisipasi warga . Banyak 

program yang dicanangkan pemerintah berhasil 

dilaksanakan dengan baik di daerah ini, berkat 

keterlibatan dan peran serta lembaga adat yang 

ada. Pengembangan area  Kabupaten Badung 

didasarkan pada potensi dan kendala aspek fisik 

lingkungannya. Berdasarkan karakteristik topografi 

dan kelerengannya, area  kabupaten ini memiliki 

variasi yang sangat beragam, yaitu ketinggiannya 

antara 0 – 3.000 m dpl dengan kelerengan datar 

hingga jurang yang curam. Penataan ruang pada 

area  seperti ini relatif sulit dibandingkan dengan 

area  yang datar. Kondisi ini telah mendorong 

Pemkab Badung untuk bersikap berhati-hati dan 

bijaksana dalam merencanakan pengembangan 

area nya. Kabupaten Badung dibagi menjadi 

3 area  Pengembangan yaitu: Badung Utara, 

Badung Tengah dan Badung Selatan. Masingmasing area  memiliki perbedaan karakteristik 

fisik lingkungan yang mencolok. area  Badung Utara, yaitu  kawasan pegunungan yang 

subur dengan hutan dan RTH yang luas, karena 

itu sesuai untuk fungsi konservasi lingkungan. 

area  Badung Tengah, yaitu  kawasan 

dengan ketinggian dan kesuburan sedang, karena 

itu sesuai untuk fungsi transisi antara fungsi 

lindung dan budidaya alamiah seperti pertanian. 

area  Badung Selatan, yaitu  kawasan 

yang datar, tidak subur dan pesisir. Karena itu 

sepenuhnya sesuai untuk fungsi budidaya yang 

bersifat terbangun.

Selain kabupaten yang memiliki Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) tertinggi di Provinsi Bali, di tahun 

2013 mencapai 2 triliun rupiah, Kabupaten Badung 

juga yaitu  kabupaten dengan pertumbuhan 

ekonomi tertinggi di Provinsi Bali. Berdasarkan data 

di tahun 2013, mampu mencatatkan pertumbuhan 

ekonomi sebesar 6,41 persen. Dilihat dari 

perspektif ilmu pariwisata, masih banyak dimensi 

kosong atau belum terfasilitasi untuk mewujudkan 

pemerataan pembangunan di Kabupaten Badung. 

Badung utara secara empiris saat ini terlihat masih 

mempertahankan sektor pertanian, namun jika 

secara jujur dicermati, sebagaian generasi muda 

di Badung Utara pada usia produktif justru bekerja 

di luar desa (Badung Selatan, Denpasar dan 

Gianyar). Artinya para petani di Badung Utara saat 

ini yaitu  mereka yang sudah berusia rata-rata di 

atas 45 tahun atau bahkan sudah lanjut usia Dapat 

dibayangkan keberlanjutan sektor pertanian 

di Kabupaten Badung jika fenomena ini tidak 

segera dipecahkan. Bukannnya tidak mungkin 10 sampai 25 tahun lagi Badung Utara akan 

berkembang menjadi kawasan pariwisata karena 

sektor pertanian sudah ditinggalkan sehingga 

memerlukan sektor real yang diyakini mampu 

mensejahterahkan warga nya.

alam rangka menyeimbangkan 

pembangunan Badung Selatan, Badung 

Tengah, dan Badung Utara maka Pemerintah 

Kabupaten Badung mengeluarkan kebijakan 

yang strategis yang salah satunya yaitu  dengan 

mengembangkan 11 (sebelas) desa-desa wisata 

yang ada di area  Badung Tengah dan Badung 

Utara berdasarkan Perbup (Peraturan Bupati) 

Badung Nomor 47 Tertanggal 15 September 2010 

tentang Penetapan Kawasan Desa Di Kabupaten 

Badung dan Surat Edaran Kadisparda Provinsi Bali 

Nomor 556/317/I/DISPAR tentang Pengembangan 

100 Desa Wisata 2014-2018.

2) Pemberdayaan Desa Wisata

usaha  pengembangan desa-desa wisata 

Kabupaten Badung yaitu  untuk pemerataan 

pembangunan sektor pariwisata agar tidak 

hanya terfokus di Badung Selatan (Kuta, Nusa 

Dua dan sekitarnya) yang sudah menjadi trade 

mark pariwisata Bali. Selain itu, masih kentalnya 

tradisi nilai budaya lokal dan alam yang masih 

asri dipandang sebagai potensi yang layak 

untuk pembangunan sektor pariwisata dengan 

meminimalkan dampak-dampak negatif. 

Berdasarkan Surat Edaran Kadisparda Provinsi Bali 

Nomor 556/317/I/DISPAR tentang Pengembangan 

100 Desa Wisata 2014-2018, dan Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan 

Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Badung maka 

Kabupaten Badung memiliki 11 (sebelas) desa 

wisata terletak di Badung Tengah dan Badung 

Utara.

Ke-11 desa wisata di kabupaten Badung 

di atas tidak ada yang berada di area  Badung 

Selatan. Keseluruhannya berada di Badung 

Tengah dan Badung Utara kecuali desa wisata 

Munggu yang berada di perbatasan area  

Badung Tengah dan Badung Selatan. ini 

sangat beralasan karena keberadaan desa wisata 

yaitu  suatu model pembangunan pariwisata 

yang berbeda dengan pembangunan pariwisata 

di Badung Selatan pada umumnya. Desa wisata 

yaitu  model pembangunan kepariwisataan 

yang mengoptimalkan ragam potensi desa, 

mengedepankan partisipasi warga  lokal, 

dengan memperhatikan aspek-aspek pelestarian 

dan keberlanjutan untuk kesejahterahaan 

warga nya. Desa wisata dengan demikian 

yaitu  suatu bentuk antitesa dari mass 

tourism yang sudah sangat berkembang di 

Badung Selatan. Sebagai bentuk dari alternative 

tourism desa wisata sepatutnya memiliki ciri 

khas dan karakteristik berbeda dengan aktifitas 

pariwisata seperti mass tourism. Ciri khas yang 

paling mudah dilihat yaitu  jumlah wisatawan 

yang berskala kecil dan memiliki minat khusus 

tertarik dengan keunikan budaya, keindahan 

alam dan suasana natural minim rekayasa atau 

kehidupan warga  lokal yang disaksikan oleh wisatawan secara apa adanya/tanpa dibuat-buat. 

area  Badung Utara dikenal mengedepankan 

pembangunan sektor pertanian, berbeda dengan 

area  Badung Selatan dapat dikatakan lebih 

dari 90% mengandalkan sektor jasa pariwisata. 

Secara teoritis tidak terlihat terjadi ketertinggalan 

di Badung Utara, namun jika dicermati terkesan 

terjadi kesenjangan pembangunan ketika 

dihubungkan dengan faktor-faktor ekonomi 

dan kesejahterahaan. Secara singkat dapat 

disampaikan pesatnya pembangunan pariwisata 

di Badung Selatan tidak sama halnya dengan 

pembangunan pertanian/perkebunan di Badung 

Utara. Artinya, pembangunan sektor pertanian 

di Badung Utara masih lambat dan diperlukan 

percepatan akselerasi. Kondisi ini dipicu 

oleh banyak faktor seperti masih memakai 

pola tanam tradisional, belum memaksimalkan 

diversifikasi pertanian, petani belum mampu 

mencukupi kebutuhan pasar, minimnya minat 

generasi muda untuk terjun di sektor pertanian 

dan belum tercapainya sinergi antar sektor seperti 

sektor pariwisata bersama sektor pertanian. 

Perkembangan pariwisata di Badung Selatan seperti 

Nusa Dua, Kuta, Seminyak bahkan sekarang sudah 

mengarah ke Canggu dan Munggu, begitu pesat 

memberikan banyak perubahan dan manfaat bagi 

warga  Kabupaten Badung pada khususnya 

dan warga  Bali pada umumnya. Tidak dapat 

dipungkiri pariwisata telah memberikan warna 

dalam kehidupan warga  meskipun tidak 

secara keseluruhan merasakan dampak langsungdari nilai ekonomi kepariwisataan. Pembangunan 

infrastruktur dengan mengedepankan 

pendekatan mass tourism diyakini sangat 

mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun 

dalam kenyataannya tidak dapat dipungkiri terjadi 

ketimpangan pembangunan antara Badung Utara 

dan Badung Selatan. Pemerintah Kabupaten 

Badung pada satu dasa warsa terakhir mulai 

serius menyikapi permasalahan di atas. Mulai era 

kepemimpinan Anak Agung Gde Agung selama 

dua periode (2005-2010 dan 2010-2015) berusaha  

menciptakan pemerataan pembangunan antara 

Badung Utara dan Badung Selatan. Langkah 

nyata yang sudah dilakukan antara lain dengan 

sangat berani membuka SMK 1 Badung (Sekolah 

Menengah Kejuruan Pertanian) di Petang/Badung 

Utara, memberikan bantuan-bantuan secara 

berlanjut kepada subak-subak, termasuk pula 

usaha  perpaduan antara pertanian dan pariwisata 

dengan mengadakan festival tahunan yaitu 

Festival Budaya Pertanian Badung yang digelar 

di Jembatan Tukad Bangkung/Badung Utara, dan 

usaha  untuk mengaktifkan desa-desa wisata yang 

berada di Kabupaten Badung. Keberadaan desa 

wisata di Kabupaten Badung diharapkan mampu 

melestarikan pertanian dengan perpaduan 

bersama sektor pariwisata, memberikan manfaat 

bagi warga  lokal, memberikan kesempatan 

kerja bagi warga warga  lokal, memberikan 

varian baru dalam produk dan atraksi wisata, dan 

akhirnya mampu memberikan manfaat ekonomi 

bagi pembangunan di tingkat desa dalam rangka mewujudkan kesejahterahaan warga  secara 

berkelanjutan. Besar pula harapan pada akhirnya 

desa wisata dapat memberikan sumbangan 

bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Badung dengan perpaduan sektor 

pariwisata dan sektor pertanian.

Permasalahannya yaitu  dari 11 desa 

wisata tersebut, belum semuanya menunjukkan 

aktifitas kepariwisataan. Dapat dilihat belum 

optimalnya pemanfaatan potensi yang dimiliki 

melalui minimnya produk dan atraksi wisata 

kepada wisatawan. Fakta ini tidak terlepas 

dari pengelolaan, kelembagaan dan partisipasi 

warga  yang tidak kesemua desa wisata 

memiliki pola-pola yang baik. Untungnya, desadesa wisata ini berada pada lokasi strategis, 

seperti memang memiliki daya tarik wisata di 

desanya, berada pada jalur-jalur yang harus 

dilalui ketika wisatawan menuju daya tarik wisata 

tertentu dan terutama memiliki keindahan alam 

pegunungan memukau berbeda dengan Badung 

Selatan yang pada umumnya pesisir.

Desa Pakraman

1) Selayang pandang Desa Pakraman

Dalam warga  tradisional di Bali desa 

adat terhimpun dalam wadah yang disebut 

Desa Pakraman misalnya, menurut Sukarma 

pengaruh modernisasi tampak melalui pergeseran 

epsitemologi sosial yaitu dari ‘yang baik yaitu  

yang benar’ ke ‘yang benar yaitu  yang baik’. 

warga  tradisional beranggapan, ‘apa yang 

baik menurut mereka’, ‘itulah yang benar bagi 

mereka’ (kebenaran tidak dapat mendahului 

kebaikan). Sebaliknya warga  modern 

beranggapan, ‘apa yang benar menurut mereka’, 

‘itulah yang baik bagi mereka’ (kebaikan tidak 

dapat mendahului kebenaran). Ukuran kebenaran 

yaitu  akal dan rasio sehingga yang benar yaitu  

yang masuk akal, dan/atau yang logis. Sebaliknya, 

yang tidak masuk akal, tidak logis, dan irasional 

yaitu  yang salah. Artinya warga  modern 

lebih mengedepankan rasionalitas daripada 

moralitas, sedang warga  tradisional lebih 

mengutamakan moralitas daripada rasionalitas. 

Walaupun ini buka soal pilihan, namun dapat 

diduga di antara rasionalitas dan moralitas ini Desa 

Pakraman mengalami anomali dan kebingungan 

berkepanjangan. Kebingungan rasionalitas 

memicu ketersesatan moralitas sehingga 

Desa Pakraman mengalami kesulitan mewujudkan 

sukerta tata parhyangan , pawongan, dan 

palemahan.

Desa Pakraman sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 

2001 setidak-tidaknya dibentuk oleh beberapa 

unsur pokok, yaitu kesatuan warga  hukum 

adat, memiliki satu-kesatuan tradisi dan tata 

krama pergaulan hidup menurut Hindu, ikatan 

Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa), memiliki 

area  dan harta kekayaan sendiri, dan berhak 

mengurus rumah tangganya sendiri. Di dalam 

unsur ini hendak menegaskan bahwa sistem 

sosial warga  adat Bali bercorak Hindu dan 

ini menjadi semacam indentitas Desa Pakraman. 

Aktivitas sosial-religius warga  adat yang 

dijiwai oleh agama Hindu dimanifestasikan dalam 

bentuk pemujaan kepada Ida Shang Hyang Widhi 

melalui Kahyangan Tiga. Demikian juga substansi 

awig-awig Desa Pakraman dijiwai oleh agama 

Hindu, yaitu penjabaran dari falsafah Tri Hita 

Karana. Parhyangan mengatur kegiatan manusia 

melakukan hubungan dengan Tuhan, pawongan

mengatur hubungan manusia dengan sesamanya 

dalam kegiatan sosial, dan palemahan berupa 

perwujudan hubungan manusia dengan alam 

yang menjadi tempat permukiman dan sumber 

kehidupan warga .

Ini berarti Desa Pakraman yaitu  satu 

kesatuan harmonis dari tiga gatra, yaitu krama 

desa sebagai gatra pawongan membutuhkan 

ruang untuk melaksanakan aktivitasnya, berupa 

kewajiban hidup di area  Desa Pakraman, 

yaitu gatra palemahan. Selain kesejahteraan juga 

manusia memiliki kerinduan religius sehingga 

memerlukan hubungan khusus dengan Tuhan, yaitu gatra parhyangan. Kenyataannya, manusia yaitu  

bagian dari alam yang berpartisipasi membentuk 

watak alam dan sebaliknya, juga alam turut serta 

membangun karakter manusia. Demikian juga 

untuk melangsungkan kehidupannya, manusia 

tergantung pada lingkungannya, baik lingkungan 

alam tempat tinggalnya maupun lingkungan sosial 

tempat tempat menjalankan kehidupan sosial. 

Dengan demikian, manusi amemengaruhi, bahkan 

mengubah lingkungannya, karena itu antara 

krama desa dan lingkungan desanya ada satu 

jalinan saling memengaruhi. Krama desa sebagai 

makhluk sosila membutuhkan jalinan komunikasi 

harmonis untuk memenuhi kebutuhan dan 

kepentingan bersama dalam suasana aman dan 

nyaman. 

Bali sebagai pulau yang mana di setiap tempat, 

memiliki budaya dan alam saling berpautan erat, 

tempat tinggal sebuha warga  mapan dan 

harmonis secara berkala digairahkan ritus-ritus 

mempesona. Alamnya menyajikan keindahan 

Bali dalam warna gaib tridatu dan kilauan sunset 

dewata nawa sanga yang menggetarkan rasaagama-budhi. Budaya Bali yang diwarnai pernakpernik upacara Yadnya menawarkan keramahan 

orang Bali khas bhakti dalam tatanan dan tuntutan 

santun sarat pesona melalui jalinan tattwa-susilaacara. Perpaduan harmonis antara kelimpahan 

upacara keagamaan, kesenian, dan pemandangan 

hijau menggambarkan cari khas kebudayaan Bali. 

Melimpahnya kegiatan ritual dan seni orang Bali 

menurut Mead dan Bateson (Picard, 2006) patut dilihat sebagai gejala yang harus dibahas dalam 

kerangka psikologis-kulturalis. Dalam pandangan 

mereka bahwa kebudayaan Bali menjadi semacam 

sistem pengatur dorongan-dorongan naluri yang 

menimbulkan sejenis skizofrenia-kultural. Dalam 

setiap ucapan dan tindakan warga  pastinya 

memiliki makna dan fungsi dalam setiap pemujaan 

terhadap dewa dan para roh leluhur.

Ini sebabnya dalam komunitas adat, seperti 

Desa Pakraman bahwa bagian masa lalu dan simbol 

yaitu  sarana untuk menangani ruang dan 

waktu dengan memasukkan segala pengalaman 

dalam keberlanjutan masa lalu, masa kini, dama 

masa depan distrukturkan oleh praktik-praktik 

sossial yang sedang berlangsung. Agama sebagai 

inti dari sistem nilai yang dipraktikkan menjadi 

norma dalam dunia sosial, karena itu kekuasaan 

Tri Murti yang secaera teologis dipahami sebagai 

konsepsi kehadiran, sedang secara kontekstual 

menjadi siklus strukturisasi, destrukturisasi, dan 

restrukturisasi tatana nilai dalam kosmologi adat.

Menurut tindakan ini bukan rangkaian 

kumpulan interaksi dan nalar, namun konsistensi 

monitoring perilaku dan konteksnya yang 

ditujukan pada keteraturan dan keseimbangan 

sosial. Oleh karena itu, Sukarma (Sarad No. 109 

Mei 2009) menegaskan bahwa tatanan nilai dalam 

komunitas adat selalu dalam proses perubahan 

sehingga tradisi tidak sepenuhnya statis. Artinya, 

generasi baru harus menemukan ulang tradisinya 

ketika mengambil alih warisan budaya dari 

pendahulunya karena pewarisan nilai dalam suatu komunitas tidak dimungkinkan tanpa proses 

pembelajaran. Pengalaman belajar inilah usaha  

merangkai masa lalu, masa kini, dan masa depan 

agar Desa Pakraman senantiasa selaras dengan 

nilai-nilai Hindu.

Istilah Desa Pakraman mulai dipergunakan 

sejak dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali 

Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman. 

Sebelumnya, lebih dikenal dengan desa adat 

sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1986 

tentang Kedudukan, Fungsi, dan Peranan Desa 

Adar sebagai Kesatuan warga  Hukum Adat 

dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Wayan 

Surpha menyebut, sebagai desa dresta, desa adat 

yaitu  kesatuan warga  hukum adat di 

Provinsi Daerah Tingkat I Bali yang memiliki satu 

kesatuian tradisi dan tata krama pergaulan hidup 

warga  umat Hindu secara turun-temurun 

dalam ikatan Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa) 

yang memiliki area  tertentu, harta kekayaan 

sendiri, dan berhak mengurus rumah tangganya 

sendiri.

Desa adat menampakkan dirinya sebagai 

suatu organisasi kewarga an dan sekaligus 

yaitu  suatu organisasi pemerintahan yang 

berdiri sendiri di bawah kecamatan dan kota/

kabupaten di Bali. Desa adat yaitu  desa yang 

otonom sehingga memiliki kewenangan untuk 

mengurus dan menyelenggarakan kehidupan 

rumah tangganya sendiri. Dalam perkembangan 

lebih lanjut otonomi itu hanya bersifat sosial 

religius dan sosila kewarga an. Desa adat memiliki struktur kepengurusan yang pada 

umunya disebut dulu atau padulan dan berfungsi 

untuk membantu tercapainya kepentingan para 

anggotanya secara maksimal, terutama sekali 

menyangkut kebutuhan dasar sebagai manusia 

(terpenuhinya kebutuhan hidup termasuk rasa 

aman dan nyaman).

Desa adat secara yuridis mendapat 

pengyoman dan landasan hukum yang kuat 

bukan saja dari Pancasila dan Pasal 18 UUD 1945 

namun juga dari Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) 

UUD 1945 yang menyatakan negara berdasarkan 

Ketuhana Yang Maka Esa dan negara menjamin 

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agama masing-masing dan untuk beribadat 

menurut agama dan kepercayannya itu. Tempat 

pelembagaan ajaran-ajaran agama Hindu dalam 

adat istiadatnya inilah yang disebut desa adat.

Dalam perkembangannya desa Bali 

mengandung dua fungsi, dinas dan adat untuk 

membedakannya dengan desa dinas yang diberi 

tugas-tugas khusus dalam bidang pemerintahan 

umum oleh penguasa yang berwenang sejak zaman 

pemerintahan Belanda, pemerintahan militer 

Jepang, sampai pemerintahan Republik negara kita . 

sedang desa adar lebih banyak menekankan 

urusan upacara keagamaan, seremoni ritual yang 

bersifat religiusitas, persembahyangan desa. pada 

proses selanjutnya setelah terjadi perubahan dan 

tata sikap warga desa adat maka akhirnya muncul 

perbaikan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 

1986 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Peranana Desa Adat sebagai Kesatuan warga  Hukum 

Adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali kemudian 

dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

zaman sehingga pada tahun 2001 diganti menjadi 

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 

2001 tentang Desa Pakraman.

Desa Pakraman sebagai Kesatuan warga  

Hukum Adata Mengenai kesatuan warga  

hukum adat, Van Hollenhoven menjelaskan untuk 

mengetahui hukum, maka yang perlu diselidiki 

yaitu  pada waktu dan bilamana serta di daerah 

mana sifat dan susunan badan-badan persekutuan 

hukum di mana orang-orang dikuasai oleh hukum 

dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara Soepomo mengemukakan 

penguraian tentang badan-badan persekutuan itu 

harus tidak didasarkan atau sesuatu yang dogmatik, 

melainkan harus didasarkan atas kehidupan yang 

nyata dari warga  yang bersangkutan. Dari 

pendapat-pendapat ini memperlihatkan bahwa 

warga  yang mengembangkan hukum adat 

ini yaitu  persekutuan hukum adat (Adatrechts 

Gemeenschapen).

Persekutaun hukum atau warga  hukum 

ini didefinisikan sebagai orang-orang yang terikat 

sebagai suatu kesatuan dalam susunan yang 

teratur, yang menempati suatu area  tertentu, 

kesatuan ini bersifat abadi, memiliki pimpinan, 

serta memiliki kekayaan sendiri, baik yang 

berwujud maupun tidak berwujud. Persekutuanpersekutuan hukum di negara kita  awalnya menurut 

Soepomo dapat dibagi menjadi dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu berdasarkan 

pertalian suatu keturunan (genealogi) dan 

berdasarkan lingkungan daerah (teritorial).

Soepomo menambahkan lagi susunan 

yang didasarkan atas genealogi-teritorial. 

Desa Pakraman yang ada di Bali, berdasarkan 

persyaratan sebagai kesatuan warga  hukum 

adat sudah memenuhi unsur-unsurnya. Desa 

Pakraman memiliki anggota kelompok yang 

terdiri dari orang-orang yang terikat sebagai suatu 

kesatuan dalam susunan yang teratur, Anggota 

kelompok disebut krama, pengurus kelompok 

disebut prajuru.

Dengan demikian, Desa Pakraman menempati 

suatu area  tertentu yang disebut wewidangan 

dengan batas-batas area  yang sudah mereka 

tentukan. Kesatuan yang dibuat ini bersifat abadi 

dan mereka memiliki aturan yang tertuang dalam 

awig-awig (aturan) Desa Pakraman. Desa Pakraman 

juga memiliki kekayaan sendiri, yang disebut 

catu atau pelaba. Berdasar dasar susunannya, 

Desa Pakraman yaitu  kesatuan warga  

hukum adat yang berdasarkan lingkungan daerah 

(teritorial). Menuru Soepomo, “orang-orang yang 

bersama bertempat tinggal di suatu desa(di 

Jawa dan Bali) atau di suatu marga (Palembang) 

yaitu  suatu golongan yang memiliki tata 

susunan ke dalam dan bertindak sebagai kesatuan 

terhadap dunia luar.

Jika ditelaah lebih dalam lagi, Desa 

Pakraman memiliki kelompok-kelompok kecil 

yang berdasarkan pertalian suatu keturunangenealogis). Mereka membentuk kelompok yang 

disebut dadia. Ada juga kelompok-kelompok yang 

didasarkan atas kesamaan fungsional. Mereka 

membentuk kelompok yang disebut subak karena 

memiliki kesamaan fungsi di bidang pertanian. 

Des adat dengan sistem lingkungan terkecilnya 

disebut banjar. Banjar yaitu  lembaga warga  

umat Hindu sepenuhnya berdasarkan keagamaan 

dan adat. Secara nyata dasar keagamaan itu dapat 

dilihat pada Kahyangan Tiga dan upacara-upacara 

agama yang berlangsung di desa adat seperti 

upacara Tawur Kesanga, Usabha Desa dan lainlain, agama Hindu menjiwai dan meresapi segala 

kegiatan Krama Desa.

Desa adat yang kemudian disesuaikan menjadi 

Desa Pakraman yaitu  suatu kesatuan 

warga  sosial religius yang bersifat otonom, 

berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Hak 

ini selanjutnya disebut sebagai hak tradisional 

hukum adat yang diakui dan dihormati negara 

sepetti diatur dalam Pasal 18B UUD NRI 1945, 

“Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan warga  hukuim adat beserta hak-hak 

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarajat dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik negara kita  yang diatur 

dalam undang-undang”.

Pengejawantahan Desa Pakraman 

termasuk dalam kesatuan warga  hukum 

adat sudah terjawab dengan adanya putusan 

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangan 

hukum Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 (masalah Pembentukan Kota Tual) dan Putusan Nomor 

6/PUU-VI/2008 (masalah pemindahan ibukota 

Kabupaten Banggai Kepulauan dari Banggai ke 

Selatan). MK telah merumuskan kriteria atau tolok 

ukur terpenuhinya ketentuan Pasal 18B ayat (2) 

UUD NRI 1945 sebagai berikut:

1. Kesatuan warga  hukuma adat dapat 

dikatakan masih hidup jika secara de facto 

mengandung unsur-unsur antara lain ada 

warga  yang warganya memiliki perasaan 

kelompok; ada pranata pemerintahan adat, 

ada harta kekayaan atau benda-benda adat 

dan adanya perangkat norma hukum adat.

2. Kesatuan warga  hukum adat beserta 

hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip 

negara kesatuan jika kesatuan warga  

hukum adat ini tidak menggangu 

eksistensi Negara Kesatuan Republik 

negara kita  sebagai sebuah kesatuan politik 

dalam arti, keberadaannya tidak mengancam 

kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan 

Republik negara kita , substansi norma hukum 

adatnya sesuai dan tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kesatuan warga  hukum adat dan hak 

tradisionalnya sesuai dengan perkembangan 

warga  jika keberadaannya telah diakui 

berdasarkan undang-undang (umum maupun 

sektoral termasuk Perda), substansi hak-hak 

tradisional ini diakui dan dihormati oleh 

wagra kesatuan warga  hukum adat yang 

bersangkutan maupun warga  yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan Hak 

Asasi Manusia.

Dari penjelasan ini, Desa Pakraman telah 

memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam 

Pasal 18B ayat (2) UUD NR 1945. Karena itu, negara 

mengakui dan menghormati keberadaannya 

beserta hak-hak tradisionalnya yang disebut 

otonomi desa. dalam pelaksanaan hak-hak 

tradisionalnya, Desa Pakraman dilengkapi 

kekuasaan mengatur kehidupan warganya. 

Kekuasaan itu di antaranya: (1) kekuasaan untuk 

menetapkan aturan-aturan untuk menjaga 

kehidupan organisasi secara tertib dan tenteram. 

Kekuasaan ini diselenggarakan bersama dalam 

suatu rapat desa (paruman atau sangkep desa); (2) 

kekuasaan untuk menyelenggarakan kehidupan 

organisasi yang bersifat sosial-religius; (3) kekuasaan 

untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang 

menunjukkan adanya pertentangan kepentingan 

antara warga desa atau berupa tindakan yang 

menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan 

yang berupa tindakan yang menyimpang dari 

aturan yang telah ditetapkan yang dapat dinilai 

sebagai perbuatan yang mengganggu kehidupan 

berwarga , baik melalui perdamaian maupun 

dengan memberikan sanksi adat.

Pengaturan tentang desa adat bisa 

ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 

1 ayat (12) menyatakan desa atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut desa yaitu  kesatuan warga  hukum yang memiliki 

batas-batas area  yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan warga